Breaking News

Golkar Usul Kasino, Susi Dukung: Solusi Ekonomi atau Bencana Moral?

  • account_circle Sayida
  • calendar_month Sab, 17 Mei 2025

menalar.id,. – Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastutiiii mengejutkan publik dengan memberikan dukungan terhadap wacana legalisasi kasino yang diusulkan anggota Komisi XI DPR RI Galih Kartasasmita dari Fraksi Golkar. Melalui akun Twitter pribadinya, Susi menyatakan bahwa kasino lebih terkendali dampaknya dibandingkan judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol) yang saat ini marak.

“Kasino jauh lebih terukur damage-nya. Judol & Pinjol harus dihentikan,” tulis Susi dalam cuitannya yang langsung viral.

Argumen Pro-Legalisasi Kasino

Galih Kartasasmita sebagai pengusul utama menjelaskan alasan di balik gagasannya saat rapat dengan kementerian terkait sumber alternatif.

“Selama ini kita terlalu bergantung pada sumber daya alam. Padahal banyak negara, seperti Uni Emirat Arab, sudah mulai beralih ke sektor lain setelah krisis minyak. Kita juga harus berpikir ke sana,” ujar Galih.

Ia menekankan bahwa legalisasi ini bisa menjadi sumber alternatif PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), dengan syarat ada pengelolaan profesional dan transparan. Beberapa warganet mendukung dengan alasan kasino di negara seperti Singapura dan Malaysia telah terbukti terkontrol.

“Aku belum pernah ke kasino, tapi dari cerita teman, itu lebih terukur. Masuk harus tukar uang, penampilan harus rapi. Dan bukan sembarang orang yang masuk,” tulis akun @marcerrrinn.

Kekhawatiran Kontra-Legalisasi Kasino

Di sisi lain, banyak pihak menolak dengan alasan potensi peningkatan praktik korupsi, kesenjangan sosial akibat akses terbatas pada kalangan tertentu, dan dampak negatif terhadap masyarakat rentan.

Polarisasi Opini di Media Sosial

Debat sengit terjadi di platform digital antara pendukung dan penentang. Kelompok pro melihat ini sebagai solusi ekonomi, sementara kontra menganggapnya sebagai ancaman nilai sosial.

Analisis Kebijakan

Pengamat ekonomi politik dari UI, Dr. Rimawan Pradiptyo, memberikan catatan untuk mencegah money laundry.

“Legalisasi kasino ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi memberi pemasukan negara, tapi di sisi lain butuh pengawasan ekstra ketat untuk mencegah money laundry dan dampak sosial,” ungkapnya.

Tantangan Implementasi

Jika wacana ini diteruskan, pemerintah perlu menyiapkan regulasi ketat termasuk pembatasan akses lembaga pengawas independen dan program mitigasi dampak sosial.

Penulis

Memimpin tim redaksi dengan fokus pada pemberitaan akurat, mendalam, dan memancing nalar pembaca. Fokus di rubrik nasional, ekonomi, dan hukum

Rekomendasi Untuk Anda

  • TNI-Polri Turut Dampingi MPLS Siswa Baru di Jabar

    TNI-Polri Turut Dampingi MPLS Siswa Baru di Jabar

    • calendar_month Sab, 12 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi siswa baru SMA, SMK, dan SLB di Jawa Barat tahun ajaran 2025/2026 akan terasa berbeda. Tahun ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melibatkan TNI dan Polri dalam kegiatan yang akan berlangsung mulai (14/7/2025) selama lima hari tersebut. Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman, mengatakan kehadiran TNI dan Polri […]

  • Sengketa Kepemilikan Pulau Aceh-Sumut, Muslim Ayub: Potensi Migas Jadi Penyebab

    Sengketa Kepemilikan Pulau Aceh-Sumut, Muslim Ayub: Potensi Migas Jadi Penyebab

    • calendar_month Ming, 15 Jun 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id-Anggota DPR asal Aceh Muslim Ayub, meyakini sengketa kepemilikan empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) berhubungan dengan potensi sumber daya minyak dan gas (migas) di kawasan tersebut (14/6/2025). Muslim Ayub menilai adanya potensi cadangan minyak dan gas (migas) di empat pulau tersebut menjadi alasan utama bagi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memindahkan […]

  • Era Kripto Dimulai! Trump Sahkan UU GENIUS Act, Dolar Kian Merajalela

    Era Kripto Dimulai! Trump Sahkan UU GENIUS Act, Dolar Kian Merajalela

    • calendar_month Sen, 21 Jul 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmikan undang-undang baru yang mengatur stablecoin, yaitu aset kripto yang nilainya dipatok pada dolar AS. Regulasi ini bernama GENIUS Act dengan perolehan suara 308 melawan 122, Jumat (18/7/2025). Dukungan tersebut separuh datang dari anggota Demokrat serta mayoritas Republik. Menurut Reuters, rancangan undang-undang tersebut sebelumnya telah mendapat persetujuan […]

  • ditangkap

    Direktur Lokataru Jadi Tersangka Penghasutan Aksi Anarkis

    • calendar_month Sel, 2 Sep 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) menetapkan Direktur Lokataru Foundation Delpedro Marhaen, sebagai tersangka dalam kasusP penghasutan aksi anarkis. Polisi menuding Delpedro telah mendorong dan mengajak sejumlah pelajar, termasuk anak di bawah umur untuk melakukan aksi anarkis melalui media sosial. Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) bertanggung jawab atas penangkapan tersebut, Senin […]

  • Pernyataan Seksis Ahmad Dhani Picu Pemeriksaan MKD

    Pernyataan Seksis Ahmad Dhani Picu Pemeriksaan MKD

    • calendar_month Jum, 14 Mar 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Ahmad Dhani, akan menghadapi pemeriksaan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI karena pernyataannya yang dianggap seksis terkait ide pemain naturalisasi dijodohkan dengan perempuan Indonesia. Pemeriksaan terhadap Ahmad Dhani ini berawal dari surat pemberitahuan yang dikirim oleh Komisi Nasional Perempuan mengenai sikap mereka yang […]

  • Buruh Tolak UMP DKI 2026, KSPI Siapkan Gugatan dan Aksi Massa

    Buruh Tolak UMP DKI 2026, KSPI Siapkan Gugatan dan Aksi Massa

    • calendar_month Kam, 25 Des 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Penetapan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta 2026 menuai penolakan dari kalangan buruh. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menilai besaran upah yang ditetapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum mencerminkan kebutuhan hidup layak pekerja di ibu kota. Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan UMP DKI Jakarta 2026 ditetapkan sebesar Rp 5,73 juta dengan menggunakan indeks 0,75. Menurut […]

expand_less