Breaking News

Golkar Usul Kasino, Susi Dukung: Solusi Ekonomi atau Bencana Moral?

  • account_circle Sayida
  • calendar_month Sab, 17 Mei 2025

menalar.id,. – Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastutiiii mengejutkan publik dengan memberikan dukungan terhadap wacana legalisasi kasino yang diusulkan anggota Komisi XI DPR RI Galih Kartasasmita dari Fraksi Golkar. Melalui akun Twitter pribadinya, Susi menyatakan bahwa kasino lebih terkendali dampaknya dibandingkan judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol) yang saat ini marak.

“Kasino jauh lebih terukur damage-nya. Judol & Pinjol harus dihentikan,” tulis Susi dalam cuitannya yang langsung viral.

Argumen Pro-Legalisasi Kasino

Galih Kartasasmita sebagai pengusul utama menjelaskan alasan di balik gagasannya saat rapat dengan kementerian terkait sumber alternatif.

“Selama ini kita terlalu bergantung pada sumber daya alam. Padahal banyak negara, seperti Uni Emirat Arab, sudah mulai beralih ke sektor lain setelah krisis minyak. Kita juga harus berpikir ke sana,” ujar Galih.

Ia menekankan bahwa legalisasi ini bisa menjadi sumber alternatif PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), dengan syarat ada pengelolaan profesional dan transparan. Beberapa warganet mendukung dengan alasan kasino di negara seperti Singapura dan Malaysia telah terbukti terkontrol.

“Aku belum pernah ke kasino, tapi dari cerita teman, itu lebih terukur. Masuk harus tukar uang, penampilan harus rapi. Dan bukan sembarang orang yang masuk,” tulis akun @marcerrrinn.

Kekhawatiran Kontra-Legalisasi Kasino

Di sisi lain, banyak pihak menolak dengan alasan potensi peningkatan praktik korupsi, kesenjangan sosial akibat akses terbatas pada kalangan tertentu, dan dampak negatif terhadap masyarakat rentan.

Polarisasi Opini di Media Sosial

Debat sengit terjadi di platform digital antara pendukung dan penentang. Kelompok pro melihat ini sebagai solusi ekonomi, sementara kontra menganggapnya sebagai ancaman nilai sosial.

Analisis Kebijakan

Pengamat ekonomi politik dari UI, Dr. Rimawan Pradiptyo, memberikan catatan untuk mencegah money laundry.

“Legalisasi kasino ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi memberi pemasukan negara, tapi di sisi lain butuh pengawasan ekstra ketat untuk mencegah money laundry dan dampak sosial,” ungkapnya.

Tantangan Implementasi

Jika wacana ini diteruskan, pemerintah perlu menyiapkan regulasi ketat termasuk pembatasan akses lembaga pengawas independen dan program mitigasi dampak sosial.

Penulis

Memimpin tim redaksi dengan fokus pada pemberitaan akurat, mendalam, dan memancing nalar pembaca. Fokus di rubrik nasional, ekonomi, dan hukum

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pengumuman SNBT 2025 Resmi Dirilis Hari Ini Pukul 15.00, Cek dengan Benar!

    Pengumuman SNBT 2025 Rilis Hari Ini Pukul 15.00, Cek dengan Benar!

    • calendar_month Rab, 28 Mei 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Pengumuman hasil SNBT 2025 resmi dilaksanakan hari ini, Rabu (28/5/2025), pukul 15.00 WIB. Ketua Umum Panitia SNPMB 2025, Eduart Wolok, menyampaikan bahwa peserta bisa mengakses hasil seleksi lewat situs resmi https://pengumuman-snbt.snpmb.id. Saat memeriksa, peserta perlu memasukkan nomor UTBK-SNBT 2025 dan tanggal lahir sesuai data yang sudah mereka daftarkan di sistem SNPMB. Apabila melihat […]

  • BPMI Kembalikan Kartu Pers Istana Reporter CNN Indonesia

    BPMI Kembalikan Kartu Pers Istana Reporter CNN Indonesia

    • calendar_month Sen, 29 Sep 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden (BPMI) Yusuf Permana akhirnya mengembalikan kartu identitas pers Istana milik reporter CNN Indonesia TV, Diana Valencia. Kartu itu diserahkan langsung oleh Yusuf kepada Diana di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (29/9/2025). Penyerahan juga disaksikan Pemimpin Redaksi CNN TV Titin Rosmasari dan Wakil Ketua Dewan […]

  • Pemprov Aceh Surati PBB: Tak Sanggup Tangani Pascabencana

    Pemprov Aceh Surati PBB: Tak Sanggup Tangani Pascabencana

    • calendar_month Ming, 14 Des 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id., – Pemerintah Aceh resmi mengirim surat kepada dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dua lembaga tersebut, yaitu United Nations Development Programme (UNDP) dan UNICEF. Surat tersebut berisi permintaan bantuan untuk menangani pascabencana banjir dan longsor di Aceh. Pemerintah Aceh menilai kedua lembaga tersebut memiliki pengalaman panjang dalam penanganan bencana. Termasuk saat pemulihan pascatsunami 2004. “Secara […]

  • Jaksa Tuntut Delpedro 2 Tahun, Proses Hukum Dinilai Cederai Demokrasi

    Jaksa Tuntut Delpedro 2 Tahun, Prosesnya Dinilai Cederai Demokrasi

    • calendar_month Sab, 28 Feb 2026
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Jaksa menuntut Delpedro Marhaen dan tiga terdakwa lain dalam perkara demonstrasi Agustus 2025 dengan pidana penjara selama dua tahun, Jumat (27/2/2026). Menanggapi tuntutan tersebut, Delpedro menegaskan ancaman hukuman itu tidak membuat mereka takut. Ia menilai argumentasi jaksa penuntut umum tidak selaras dengan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Karena itu, ia menyampaikan kekecewaannya atas […]

  • Dedi Mulyadi Sebut Rakyat Sama Saja dengan Koruptor

    Dedi Mulyadi Sebut Rakyat Sama Saja dengan Koruptor

    • calendar_month Sen, 25 Agu 2025
    • account_circle Farrel Aditya
    • 0Komentar

    menalar.id.,- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau biasa disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) kembali viral di media sosial sebab pernyataannya dalam pidato yang menuai pro-kontra publik. Pidato yang disampaikan dalam acara Seminar dan Expo Hilirisasi Agrofestri Berbasis Sukun di Bale Sawala, Universitas Padjajaran (Unpad), Sumedang, pada Jumat (20/8/2025). Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa sifat koruptif bukan […]

  • nadir

    PN Jaksel Tolak Praperadilan Nadiem, Kejagung: Penetapan Tersangka Sudah Sah

    • calendar_month Sen, 13 Okt 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Kejaksaan Agung (Kejagung) akhirnya tanggapi putusan hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan atas kasus eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim. Saat itu hakim menolak gugatan praperadilan, yaitu dugaan korupsi pengadaan laptop Program Digitalisasi Pendidikan periode 2019–2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna, menyatakan putusan tersebut menegaskan keabsahan […]

expand_less