Breaking News

Dedi Mulyadi Sebut Rakyat Sama Saja dengan Koruptor

  • account_circle Farrel Aditya
  • calendar_month Sen, 25 Agu 2025

menalar.id.,- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau biasa disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) kembali viral di media sosial sebab pernyataannya dalam pidato yang menuai pro-kontra publik. Pidato yang disampaikan dalam acara Seminar dan Expo Hilirisasi Agrofestri Berbasis Sukun di Bale Sawala, Universitas Padjajaran (Unpad), Sumedang, pada Jumat (20/8/2025).

Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa sifat koruptif bukan hanya milik pejabat maupun politisi, melainkan juga telah mengakar di sebagian masyarakat. Dedi menyebutkan, baik rakyat maupun pejabat pada dasarnya memiliki watak serupa, yaitu serakah dan rakus. Hanya saja yang membedakan adalah tingkat kekuasaan yang mereka miliki.

“Karena karakternya sama, sama-sama buasnya, sama serakahnya. Hanya saja beda tingkatan kekuasaannya,” ujarnya dalam video di media sosial Instagram @pikiranrakyat yang diposting pada (20/8/2025).

Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pernyataannya tersebut bukan hanya omongan belaka, melainkan berlandaskan pada pengalamannya ketika berinteraksi langsung dengan masyarakat selama ia menjabat.

Ia kemudian mencontohkan secara nyata bagaimana sikap koruptif tersebut muncul dan beroperasi di tingkat masyarakat bawah.

“Jadi saya tahu karakter mereka, ketika dikasih lapak 1 mereka ambil 5,” katanya.

Ia menjelaskan lebih detail mengenai praktik nepotisme skala kecil yang kerap terjadi di lingkungannya.

“Gratis satu, lima, keponakannya dikasih, istrinya beda, suaminya beda dan anaknya semua,” ia menambahkan.

Ia juga berbagi pengalamannya ketika menyediakan fasilitas gratis bagi masyarakat kecil, tetapi justru dimanfaatkan secara keliru untuk kepentingan pribadi.

“Jadi sifat koruptif, sifat nepotisme, bukan hanya milik politisi kaya saya Dedi Mulyadi, tetapi juga rakyat memiliki karakter itu,” pungkas Dedi.

Pidato Kang Dedi kemudian memicu perdebatan hangat di media sosial. Sebagian warganet menilai pernyataannya realistis, bahwa baik rakyat maupun pejabat sama-sama memiliki potensi untuk terjerumus dalam praktik korupsi.

“Emang bener kok yang dikatain KDM. Coba kalian perhatikan kasus korupsi dana haji melibatkan ratusan travel. Belum dana hibah pesantren. Gak usah nyari-nyari kesalahan KDM lah. Fakta,” ujar akun @perdana_tv dalam komentar postingan Instagram @pikiranrakyat.

Namun, tak sedikit pula yang berpendapat bahwa pejabat tidak semestinya menyalahkan rakyat, melainkan harus menjadi teladan.

“Pemimpin adalah contoh bagi rakyatnya. Jadilah pemimpin yang jujur ikhlas demi bangsa dan rakyat,” ujar akun @sanydiandra.

Penulis

Seorang pemuda dengan minat terhadap banyak hal dan penuh pertanyaan dalam benaknya. Berharap mampu memberikan dampak positif melalui tulisannya.

Rekomendasi Untuk Anda

  • Gunung Ile Lewotolok Naik Status ke Siaga, Ribuan Gempa Tercatat

    Gunung Ile Lewotolok Naik Status ke Siaga, Ribuan Gempa Tercatat

    • calendar_month Ming, 18 Jan 2026
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 1Komentar

    menalar.id,. –  Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menaikkan status Gunung Ile Lewotolok dari Level II menjadi Level III, pada Minggu (18/1/2026). Badan Geologi mengambil keputusan tersebut setelah melihat adanya peningkatan aktivitas gunung api dalam beberapa pekan terakhir. Pelaksana Tugas Kepala Badan Geologi Lana Saria menyampaikan bahwa pemantauan selama periode (1/1/2026) hingga […]

  • Pemprov Jabar Hentikan Sementara Penerbitan Izin Perumahan

    Pemprov Jabar Hentikan Sementara Penerbitan Izin Perumahan

    • calendar_month Sen, 15 Des 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memperluas kebijakan penghentian sementara penerbitan izin perumahan ke seluruh wilayah Jawa Barat. Sebelumnya, kebijakan ini hanya berlaku di kawasan Bandung Raya. Dedi menetapkan kebijakan tersebut melalui Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 180/HUB.03.08.02/DISPERKIM tentang Penghentian Sementara Penerbitan Izin Perumahan di Wilayah Provinsi Jawa Barat. Pemerintah provinsi menerbitkan surat […]

  • Batalkan Sarapan Gratis: Fokus Renovasi Kantin dan KJP-KJMU

    Batalkan Sarapan Gratis: Fokus Renovasi Kantin dan KJP-KJMU

    • calendar_month Rab, 12 Mar 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id – Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Pramono Anung, mengumumkan pembatalan program sarapan gratis yang sempat ia janjikan selama kampanye Pilkada 2024. Keputusan ini umumkan usai pertemuannya dengan Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), di Balai Kota Jakarta pada Rabu (12/3/2025). Alih-alih melanjutkan program sarapan gratis, anggaran yang telah dialokasikan akan dialihkan untuk merenovasi […]

  • trump

    Trump Pidato Nyaris Satu Jam Usai Teleprompter Bermasalah di PBB

    • calendar_month Rab, 24 Sep 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyampaikan sebagian besar pidatonya di luar teks yang telah disiapkan pada di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Selasa (23/9/2025). Hal ini terjadi karena teleprompter di ruang sidang mengalami gangguan dan Trump langsung menyinggung masalah itu saat membuka pidato. “Saya berterima kasih hari ini […] dan saya […]

  • BI Jaga Stabilitas Sambil Buka Ruang Fiskal untuk Program Prioritas

    BI Akan Cetak Uang Lebih Banyak Untuk Bantu Asta Cita Presiden Prabowo

    • calendar_month Kam, 4 Sep 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,.- Otoritas moneter mengungkapkan skema terbaru burden sharing atau berbagi beban antara Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan untuk mendanai program-program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita. Berbeda dengan skema era Covid-19 yang dilakukan di pasar primer, kali ini BI melakukan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) dalam jumlah besar secara eksklusif di pasar sekunder. […]

  • Kerjasama Kemendag dengan Koperasi TNI-Polri dalam Impor Gula

    Kerjasama Kemendag dengan Koperasi TNI-Polri dalam Impor Gula

    • calendar_month Sen, 24 Mar 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id., – Robert J. Bintaryo, Direktur Bahan Pokok dan Barang Strategis Kemendag, menjelaskan asal mula kerjasama antara Kementerian Perdagangan dengan Induk Koperasi TNI-Polri. Penjelasannya ini ia sampaikan sebagai saksi dalam sidang kasus korupsi impor gula yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (24/3/2025). Awal Mula Kerjasama dengan Koperasi TNI-Polri […]

expand_less