Breaking News

Monas dan Gedung DPR Menjadi Dua Titik Utama Kegiatan May Day 2026

  • account_circle Farrel Aditya
  • calendar_month Jum, 1 Mei 2026

menalar.id,.- Peringatan May Day atau Hari Buruh Internasional di Jakarta terpusat pada dua titik, yaitu di area Monumen Nasional (Monas) dan depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta Pusat, Jumat (01/05/2026). Peringatan Hari Buruh Internasional tersebut dihadiri oleh berbagai serikat pekerja dan dari berbagai elemen buruh di Indonesia.

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) bersama Partai Buruh melakukan aksi May Day di Monas. Namun, May Day yang dilakukan di Monas bukanlah dalam bentuk aksi penyampaian tuntutan, melainkan dalam bentuk perayaan dengan menghadirkan Presiden Prabowo Subianto.

Kejutan Prabowo di Perayaan May Day 2026

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengatakan kepala negara bakal memberi kejutan bagi para serikat pekerja dan buruh dalam perayaan May Day 2026. Pesan tersebut akan Prabowo sampaikan langsung di atas panggung perayaan.

“Ada kaitannya dengan ojek online, ratifikasi ILO, dan kebijakan kesejahteraan buruh,” ujar Andi dalam konferensi pers di The Grand Mansion, Menteng, Jakarta pada Rabu, (29/04/2026).

Presiden Prabowo  juga mengatakan akan membagikan hadiah bagi para buruh berupa payung dan kasus dalam perayaan May Day 2026 itu. Andi menjelaskan bahwa kaus tersebut juga didesain langsung oleh Prabowo.

KSPSI juga memperkirakan terdapat sekitar 400 ribu orang yang akan hadir, termasuk para pengemudi ojek online yang akan ikut bergabung dalam aksi di Monas itu. Alasan ia memilih Monas sebagai lokasi perayaan karena  di sana bisa menampung  hingga ratusan ribu orang.

Faktor pertimbangan lainnya karena kedekatan lokasi perayaan May Day 2026 kediaman Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta. Menurut pandangannya, Prabowo selalu ingin adanya kedekatan antara ia dengan para pekerja. Monas dipilih menjadi tempat perayaan juga agar presiden dan para hadirin bisa saling mendukung dengan fleksibilitas.

“Di Stadion Gelora Bung Karno kan ada pagar pembatas, ada tribun. Akan susah bagi beliau untuk berjabat tangan kalau di sana,” jelas Andi.

Aksi Demonstrasi di Gedung DPR

Sedangkan di lain sisi, Sejumlah organisasi pekerja memilih melakukan demonstrasi dan menyampaikan tuntutan di depan Gedung DPR saat peringatan Hari Buruh Internasional.

Ketua Konfederasi KASBI Sunarno mengatakan aksi yang digelar kelompoknya berbeda dengan yang diselenggarakan oleh KSPSI di Monas. Ia menyatakan peringatan Hari Buruh di depan gedung DPR sebagai aksi yang mandiri dan independen, bukan perayaan semata.

“Perayaan May Day yang diselenggarakan di Monas menurut kami syarat dengan narasi mainstream dan kooptasi kekuasaan,” ujarnya ketika dihubungi oleh Tempo pada Kamis, (30/04/2026).

Sejumlah organisasi serikat pekerja memilih tidak bergabung dalam perayaan May Day 2026 di Monas bersama penguasa. Mereka yang menolak perayaan itu tergabung dalam Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat atau Gebrak.

Aliansi ini terdiri dari Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI), Federasi Serikat Buruh Makanan dan Minuman (FSBMM), serta organisasi dari berbagai unsur elemen masyarakat. Mereka akan melakukan demonstrasi  menyampaikan tuntutan di depan gedung DPR, Jakarta saat peringatan Hari Buruh pada Jumat siang, (01/05/2026).

Sunarno mengatakan akan ada sekitar 10 ribu orang yang berunjuk rasa di depan gedung Parlemen. Selain itu juga, tema yang mereka usung adalah “May Day Bersama Rakyat”.

Sejumlah Tuntutan dalam Aksi May Day 2026

Aliansi Gebrak membawa sejumlah tuntutan dalam aksi May Day di depan Gedung DPR. Pertama, mendesak negara segera mewujudkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang pro terhadap buruh. Mereka meminta agar pembahasan pembentukan legislasi ini melibatkan serikat buruh.

Tuntutan kedua, mereformasi sistem pengupahan dan menghilangkan disparitas upah. Aliansi meminta agar para pekerja buruh mendapat upah layak secara nasional yang adil dan bermartabat.

Kemudian poin tuntutan lainnya seperti terjaminnya kepastian kerja, penghapusan sistem outsourcing serta kerja kontrak, meratifikasi Konvensi ILO 188 dan Konvensi ILO 190, menuntut negara untuk memberi kesejahteraan kepada tenaga pendidik hingga pekerja kesehatan, menghentikan pemutusan hubungan kerja massal, mewujudkan pendidikan serta kesehatan gratis, serta menegakkan supremasi sipil. Aliansi juga menuntut pemerintah menjalankan reforma agraria sejati dengan menghentikan penggusuran tanah rakyat, dan terlibat aktif di kancah global untuk perdamaian dunia.

Penulis

Seorang pemuda dengan minat terhadap banyak hal dan penuh pertanyaan dalam benaknya. Berharap mampu memberikan dampak positif melalui tulisannya.

Rekomendasi Untuk Anda

  • GAM ACEH

    GAM Gelar Aksi Damai di Kantor Gubernur Aceh Tuntut Empat Pulau

    • calendar_month Sel, 17 Jun 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Ratusan anggota Gerakan Aceh Melawan (GAM) menggelar unjuk rasa damai di halaman Kantor Gubernur Aceh, meminta Pemerintah Pusat untuk mencabut Keputusan Mendagri yang mengalihkan empat pulau ke Sumatera Utara (Sumut), Banda Aceh, Senin (16/6/2025). Melansir dari CNNIndonesia.com, dalam aksi tersebut, para peserta juga mengibarkan bendera Bulan Bintang yang masih menjadi kontroversi. Sekitar lima […]

  • Kemenag Ciptakan Tepuk Sakinah Guna Hindari Angka Perceraian, Ini Kata Menag

    Kemenag Ciptakan Tepuk Sakinah Guna Hindari Angka Perceraian, Ini Kata Menag

    • calendar_month Sab, 4 Okt 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, merespons bahwa ia optimisme dengan program Tepuk Sakinah untuk menekan angka perceraian yang terus meningkat di Indonesia. Tepuk Sakinah merupakan inovasi dari Kemenag melalui program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) untuk calon pengantin. Program ini berbentuk permainan tepuk tangan yang dipadukan dengan syair sederhana berisi lima pilar tentang keluarga sakinah. […]

  • Pemerintah Pusat Bakal Evaluasi Buntut Meninggalnya Siswa NTT

    Pemerintah Pusat Bakal Evaluasi Buntut Kasus Siswa Meninggal di NTT

    • calendar_month Jum, 6 Feb 2026
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Sosial media kembali gembar setelah kasus meninggalnya siswa SD di Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT) berinisial YBR (10). Tragedi ini pun mendorong pemerintah pusat hingga daerah memberikan perhatian khusus. YBR merupakan siswa kelas IV SD, ditemukan meninggal dunia setelah gantung diri. Menurut keterangan, penyebab peristiwa tersebut karena kekecewaan YBR kepada […]

  • Bill Gates Pilih Indonesia untuk Peluncuran Vaksin TBC Baru

    Bill Gates Pilih Indonesia untuk Peluncuran Vaksin TBC Baru

    • calendar_month Kam, 8 Mei 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Pendiri Microsoft sekaligus tokoh filantropi dunia, Bill Gates, menginjak kaki di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu pagi (7/5/2025). Gates menyampaikan rencananya untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu lokasi uji coba vaksin Tuberkulosis (TBC) yang tengah ia dan yayasannya, Gates Foundation kembangkan. “Kami memiliki dua lokasi uji coba vaksin ini di Indonesia, yang akan […]

  • Alih Kelola Gagal, Aplikasi Pemerintah Jadi Sarang Judi Online

    Aplikasi Pemerintah Jadi Sarang Judi Online

    • calendar_month Rab, 21 Mei 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan bahwa aplikasi PeduliLindungi sudah tidak berada di bawah pengelolaannya sejak bertransformasi menjadi SatuSehat pada Maret 2023. Pernyataan ini menanggapi kabar peretasan situs PeduliLindungi yang dialihkan ke laman judi online. “SatuSehat sejak berubah dari PL (PeduliLindungi) per Maret 2023, otomatis pengelolaan, termasuk urusan keamanan, seluruhnya berikut website, juga tidak di Kemenkes […]

  • KPK Sampaikan 17 Poin RUU KUHAP ke Presiden dan DPR

    KPK Sampaikan 17 Poin RUU KUHAP ke Presiden dan DPR

    • calendar_month Kam, 17 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini menyampaikan kajian internal yang menyoroti 17 poin bermasalah di Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) kepada Presiden dan DPR (17/7/2025). “Ini tujuh belas poin masih terus kami diskusikan dan tentu nanti hasilnya juga akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden dan DPR,” ucap Juru Bicara KPK […]

expand_less