Klarifikasi Homeless Media Hanya Untuk Lindungi Pemerintah

menalar.id,. – Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah Muhammad Qodari mengumumkan telah bermitra dengan 40 media digital pada konferensi pers, di kantor Bakom, Jakarta, Rabu (6/5/2026). Media digital ini juga disebut sebagai homeless media sebagai program Indonesia New Media Forum (INMF)

“New Media Forum ini sebuah kolaborasi dari beberapa pelaku new media. Jadi dulu namanya dikenal dengan istilah homeless media, tapi teman-teman berusaha bertransformasi menjadi new media,” ucap Qodari.

Sebagai informasi, homeless media merupakan media yang tidak memiliki latar belakang jurnalisme profesional ketika mendistribusikan karyanya. Umumnya, homeless media menjadi perpanjangan tangan untuk perusahaan media yang populer.

Tujuan Terbentuknya INMF

Qodari mengatakan dengan perkembangan media sosial yang semakin pesat dari tahun ke tahun, termasuk media alternatif atau homeless media. Maka tujuan forum tersebut untuk merangkul homeless media menjadi new media dan meningkatkan kualitas produk jurnalistiknya.

Selain itu, Qodari menyebutkan tujuan forum ini agar pemerintah dapat menjangkau publik seluas-luasnya.

“Tidak hanya melalui media konvensional, tapi juga melalui kanal-kanal digital yang pada hari ini telah menjadi realitas media atau realitas komunikasi kita, sebagai bentuk dari perkembangan teknologi dan sosial kemasyarakatan,” jelasnya.

Homeless Media Yang Tergabung

Adapun homeless media yang bermitra antara lain: Folkative, Indozone, Dagelan, Indomusicgram, Infipop, Narasi, Muslimvlog, USS Feed, Bapak-Bapak ID, Menjadi Manusia, GNFI, Creativox, Kok Bisa?, Taubaters, Pandemic Talks, TaubaTers, Kawan Hawa.
Selain itu, Folix, Ngomongin Uang, Big Alpha, Good States, Hai Dulu, Proud Project, Vebis, Unframe, Kumpul Leaders, CXO Media, Volix Media, How To Do Nothing, Everless Media, Geometry Media.

Lalu, Folks Diary, Dream, Melodi Alam, NKTSHI, Modestalk, Lead Media, Nalar TV, Mahasiswa dan Jakarta, North West, dan Mature Indonesia.

Klarifikasi Para Homeless Media

Sementara itu, hampir seluruh media yang Qodari sebutkan langsung membantah kerja sama tersebut. Salah satunya Narasi, dalam akun Instagram resminya @narasinewsroom, ada empat poin yang Narasi sampaikan.

Pertama, tidak bergabung dalam Indonesia New Media Forum (INMF). Kedua, Narasi tidak mengetahui, tidak terlibat, dan tidak menghadiri pertemuan maupun jumpa pers terkait INMF atau Badan Komunikasi Pemerintah pada 6 Mei 2026.

Ketiga, Narasi menyatakan diri sebagai media resmi yang terdaftar dan terverifikasi Dewan Pers dengan nomor sertifikat 472/DP-Verifikasi/K/XI/2019. Keempat, Narasi beroperasi sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik yang tercantum pada situs resmi Dewan Pers.

Selain Narasi, Bapak2ID, NKSTHI, Big Alpha, Folkative, dan NgomonginUang juga turut membantah hal tersebut. Mereka menyatakan tidak pernah menerima, menghadiri, maupun melakukan komunikasi dengan pihak Bakom.

Masalah Utama

Tak lama kemudian, akun Instagram @inmf.id akhirnya muncul memberikan klarifikasi. Dalam pernyataannya, INMF menegaskan bahwa forum tersebut bersifat independen dan bukan bagian struktural dari Bakom.

Mereka juga menyebut bahwa keberadaan forum hanya menjadi ruang kolaborasi antar pelaku media digital dan kreator, bukan alat komunikasi resmi pemerintah.

INMF turut menekankan bahwa penyebutan sejumlah nama media dalam konferensi pers sebelumnya disebut sebagai bagian dari ekosistem atau pihak yang pernah berinteraksi, bukan berarti seluruhnya telah resmi bergabung maupun menjalin kerja sama formal.

Hal tersebut langsung mengundang kritikan tajam dari publik, termasuk di aplikasi X. Sejumlah pengguna X menuntut kejelasan program tersebut. Pasalnya,  sejak awal pengumuman dilakukan dalam konferensi pers resmi pemerintah.

Sehingga publik tidak melihat INMF lahir sebagai forum independen sejak awal. Karena tujuannya untuk menjadi perontara antara pemerintah kepada masyarakat.  Fenomena ini memunculkan kesan bahwa klarifikasi yang dilakukan bukan lagi sekadar soal meluruskan informasi, tetapi juga upaya menyelamatkan citra dan menjaga kredibilitas masing-masing media di hadapan audiensnya.

Dalam ekosistem media digital saat ini, independensi merupakan modal utama kepercayaan publik. Ketika sebuah media dianggap terlalu dekat dengan pemerintah apalagi dalam konteks forum komunikasi negara, maka risiko kehilangan legitimasi di mata pengikutnya menjadi sangat besar.

Karena itu, publik wajar mempertanyakan mengapa penegasan soal “independen” baru muncul setelah kontroversinya ramai. Jika sejak awal INMF memang bukan bagian dari pemerintah, seharusnya ada penjelasan terbuka mengenai struktur organisasi, mekanisme keanggotaan, siapa saja pihak yang benar-benar tergabung, hingga hubungan formal mereka dengan Bakom.

Bukan justru muncul setelah bantahan publik meluas. Di sisi lain, cara pemerintah memperkenalkan forum ini juga dinilai problematis. Pengumuman yang dilakukan dalam konferensi pers resmi negara secara otomatis membangun persepsi bahwa INMF memang milik pemerintah.

Jika melihat dari kacamata komunikasi politik, simbol dan ruang penyampaian pesan memiliki makna penting. Ketika sebuah forum diumumkan oleh pejabat negara dalam ruang resmi negara, publik tentu akan melihat forum itu sebagai bagian dari kepentingan komunikasi pemerintah, terlepas dari ada atau tidaknya hubungan secara profesional.

Hal lain yang juga patut dikritisi, yaitu penggunaan istilah homeless media yang kemudian diubah menjadi new media. Padahal sejumlah media yang disebutkan tidak termasuk ke dalam homeless media karena telah terdaftar di Dewan Pers, seperti Narasi.

Namun jika diperhatikan, pemerintah tampaknya mulai melihat media digital bukan lagi sebagai institusi pers semata. Melainkan sebagai kanal distribusi untuk memengaruhi pendapat publik.

Skenario terburuknya, yaitu kebijakan kontroversi pemerintah bisa diciptakan citranya menjadi sempurna oleh homeless media tersebut. Kini, masyarakat harus mengerti dan belajar bahwa transparansi media dan pemerintah tidak boleh diterima begitu saja sebagai klaim.