54 Juta Warga Belum Punya BPJS, Sedangkan Pasien Katastropik Cuma Direaktivasi 3 Bulan

menalar.id,. – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan jika ada sekitar 120 ribu penderita katastropik yang dihapus dari daftar Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN). Karena hal itu, Budi pun mengusulkan pemerintah untuk mereaktivasi kepesertaan 120 ribu anggota tersebut.

Budi memaparkan, dari total 120 ribu orang tersebut, sekitar 12.262 orang memiliki riwayat gagal ginjal, 16.804 orang menderita kanker, dan 63.119 orang mengalami penyakit jantung. Selain itu, terdapat 114 penderita hemofilia, 26.224 penderita stroke, 673 penderita thalassemia, serta 1.276 penderita sirosis hati.

Sebagai informasi, penyakit katastropik merupakan jenis penyakit yang membutuhkan biaya pengobatan tinggi serta berisiko menimbulkan komplikasi yang mengancam nyawa. Sementara itu, Budi turut hadir dalam rapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (9/2/2026).

Usulan Pengaktifan Selama Tiga Bulan

Saat rapat, Budi mengatakan jika pemerintah mengusulkan penerbitan Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Sosial agar layanan kesehatan bagi penderita penyakit katastropik tersebut dapat kembali aktif selama tiga bulan ke depan.

“Untuk bisa meng-address kebutuhan masyarakat kita mengusulkan agar bisa dikeluarkan SK Kemensos, untuk tiga bulan ke depan layanan katastropik yang 120.000 tadi itu otomatis direaktivasi,” kata Budi.

Ia menjelaskan, mekanisme reaktivasi otomatis tersebut memungkinkan peserta kembali aktif tanpa harus datang langsung ke fasilitas kesehatan. Pemerintah akan melakukan proses reaktivasi secara langsung.

“Kalau ditanya biayanya berapa, kan tadi 120.000 kalau kali Rp42.000 PBI sebulan paling Rp5 miliar. Jadi kita minta kalau bisa ya Rp15 miliar lah dikeluarkan untuk otomatis mereaktivasi yang tadi PBI-nya keluar ya,” ujarnya.

Budi menambahkan, pemerintah akan memanfaatkan masa tiga bulan tersebut untuk melakukan verifikasi dan validasi data terhadap seluruh peserta yang direaktivasi.

“Kita memahami tadi bener sekali Kemensos dan BPJS bilang, bahwa tujuan ini kan yang mampu harusnya tidak bayar, tapi yang tidak mampu harusnya kita layani dengan baik, sehingga dalam tiga bulan ini, kenapa kita usulannya ini sementara saja, tiga bulan ini bener-bener divalidasi kembali,” katanya.

54 Juta Warga Belum Memiliki BPJS

Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan lebih dari 54 juta warga miskinyang berada pada kelompok desil 1 hingga desil 5 belum terdaftar sebagai penerima PBI JKN BPJS Kesehatan. Kelompok desil tersebut mencakup masyarakat sangat miskin hingga kelompok pas-pasan.

Gus Ipul menjelaskan, temuan tersebut berasal dari pengukuran menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tahun 2025.

“Ada masalah-masalah waktu itu yang kita temukan setelah kita mengukur menggunakan DTKS. Berdasarkan DTKS, masih ada penduduk Desil 1 dan 5 yang belum menerima PBI JK,” kata Gus Ipul.

Di sisi lain, Kemensos juga menemukan sekitar 15 juta penduduk desil 6 hingga desil 10 justru tercatat sebagai penerima PBI JKN. Meskipun kelompok tersebut masuk dalam kategori masyarakat menengah ke atas.

“Sementara sebagian desil 6 sampai 10 masih tercatat sebagai penerima. Desil 1 sampai 5 yang belum menerima PBI cukup besar, yaitu sebesar 54 juta jiwa lebih. Sementara Desil 6 sampai 10 dan non-desil, nanti mohon ini BPS bisa menjelaskan lebih rinci, mencapai 15 juta lebih,” katanya.

Ia menjelaskan, sepanjang 2025 Kemensos baru melakukan pengecekan lapangan atau ground check terhadap sekitar 12 juta kepala keluarga, sementara jumlah ideal yang perlu diverifikasi mencapai lebih dari 35 juta KK.

“Kita masih perlu melakukan ground check lebih luas lagi. Karena di tahun 2025 itu kami hanya mampu meng-ground check hanya 12 juta KK lebih. Padahal seharusnya lebih dari 35 juta KK. Maka itulah kita kemudian kerja sama dengan daerah untuk melakukan verifikasi dan validasi cepat,” katanya.