Breaking News

Dikukuhkan, Pengurus BSNPG Usul Hak Pilih Jadi Wajib Pilih

  • account_circle Sayida
  • calendar_month Rab, 10 Sep 2025

menalar.id,. – Kepala Badan Saksi Nasional Partai GOLKAR (BSNPG) Syahmud B. Ngabalin mengusulkan perubahan diksi dan substansi terkait “Hak Pilih” menjadi “Wajib Pilih”. Menurutnya, sudah saatnya kita menegakkan sebuah sistem baru yang menempatkan rakyat bukan hanya sebagai pemegang hak, tetapi juga sebagai pemikul kewajiban.

“Peningkatan partisipasi Pemilih pada agenda politik seperti PILPRES, PILEG dan PILKADA bukan hanya tanggungjawab penyelenggara Pemilu, ini menjadi tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia”, ujar Syahmud pada acara Pengukuhan & Pembekalan Pengurus BSNPG Periode 2024-2029 di wilayah Menteng Jakarta Pusat (10/9/2025).

Ditambahkannya, rakyat wajib memilih, sebab memilih Wakil Rakyat bukan sekadar urusan pribadi, melainkan tanggung jawab kebangsaan.

“Dengan kewajiban ini, tidak ada lagi kursi di DPR RI/DPRD Provinsi/DPRD Kab/Kota yang terisi tanpa mandat penuh dari rakyat Indonesia, dan kewajiban rakyat untuk memilih juga harus berbanding lurus dengan kewajiban wakil rakyat untuk menjalankan amanah”, urai pria dengan inisial SBN itu.

Syahmud menyebut jika rakyat diwajibkan hadir di bilik suara, maka para Wakil Rakyat juga wajib hadir sepenuhnya di ruang-ruang keputusan bangsa.

“Jika rakyat diminta bertanggung jawab atas masa depan negeri dengan memilih, maka wakil rakyat harus bertanggung jawab untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dengan sepenuh hati,” tegasnya.

Menurutnya, Inilah jalan menuju Demokrasi yang matang, inilah cara Bangsa memastikan bahwa Parlemen benar-benar menjadi cermin suara rakyat, bukan sekadar arena kekuasaan.

“Semoga masukan ini menjadi renungan, sekaligus menjadi langkah bersama untuk menghadirkan politik yang lebih bermartabat bagi bangsa Indonesia,” pungkasnya.

Untuk informasi, kegiatan Pengukuhan dan Pembekalan Pengurus BSNPG dilakukan secara sederhana di rumah makan Kapau Pangeran Mudo di Menteng Jakarta Pusat. Dengan menghadirkan seluruh pengurus yang berjumlah 50 orang yang berasal dari berbagai unsur Ormas yang bernaung di Partai GOLKAR termasuk dua orang Anggota DPR-RI Fraksi Partai GOLKAR.

Turut hadir Keynote Speaker Idrus Marham Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Publik DPP Partai GOLKAR dan Ahmad Doli Kurnia Tandjung Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu yang juga Wakil Ketua Badan Legislasi DPR-RI.

Penulis

Memimpin tim redaksi dengan fokus pada pemberitaan akurat, mendalam, dan memancing nalar pembaca. Fokus di rubrik nasional, ekonomi, dan hukum

Rekomendasi Untuk Anda

  • Siswi Protes Larangan Wisuda Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi Ajak Diskusi

    Siswi Protes Larangan Wisuda Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi Ajak Diskusi

    • calendar_month Sab, 3 Mei 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id –  Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi membuat kebijakan larangan wisuda untuk seluruh jenjang sekolah.Dedi menyampaikan perihal tersebut ke Bupati Bandung pada hari kedua acara retreat di Magelang, Instagram @dedimulyadi71 mengunggah, Sabtu (22/2/2025). Menanggapi hal tersebut, seorang siswi bernama Aura Cinta menyampaikan protes melalui akun TikTok-nya @iam_auracinta. Ia menolak rumahnya digusur dan tidak setuju dengan […]

  • golkar

    Hendropriyono Klaim Tahu Dalang Demo DPR: Ulah Antek-Antek Asing

    • calendar_month Jum, 29 Agu 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Mantan Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) Jenderal (Purn) AM Hendropriyono mengklaim bahwa ia tahu sosok yang berada di balik aksi demonstrasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Ia menilai ada pihak-pihak yang menunggangi aksi tersebut, meskipun ia enggan menyebut nama secara terbuka. “Karena saya tahu, saya enggak lebih pintar dari kalian. […]

  • dprd

    Sebut Ingin ‘Rampok Uang Negara’, PDI-P Pecat Wahyudin dari DPRD

    • calendar_month Sab, 20 Sep 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P resmi copot Wahyudin Moridu dari bangku anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Langkah ini dipilih usai videonya viral, dalam video ia menyebut dirinya akan merampok uang negara. Ketua DPP PDI-P Bidang Kehormatan Komarudin Watubun, menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah DPD PDI-P Gorontalo melakukan klarifikasi dan menyerahkan laporen ke DPP. […]

  • Rekor Baru Emas Antam: Tanda Resesi Mendekat?

    Rekor Baru Emas Antam: Tanda Resesi Mendekat?

    • calendar_month Sel, 18 Mar 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Harga jual emas PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah pada Selasa (18/3), dengan harga Rp1,745 juta per gram. Harga ini mengalahkan rekor sebelumnya yang tercatat pada Jumat (13/3) di level Rp1,742 juta per gram. Sejak pekan lalu, harga emas Antam terus menunjukkan tren kenaikan. Pada Senin (10/3), […]

  • KPK Miliki Bukti Aliran Dana Kasus Korupsi Kuota Haji ke Petinggi PBNU

    KPK Miliki Bukti Aliran Dana Kasus Korupsi Kuota Haji ke Petinggi PBNU

    • calendar_month Rab, 14 Jan 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    menalar.id., – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku memiliki bukti aliran dana terkait kasus korupsi kuota haji 2024, pada Rabu (14/1/2026). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan hal tersebut untuk menanggapi sangkalan Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Aizzudin terkait aliran dana tersebut. “Tentu KPK juga memiliki keterangan ataupun bukti-bukti lain yang kemudian mengkonfirmasi terkait […]

  • Riza Chalid Jadi Buronan Internasional Usai Korupsi Minyak Mentah Pertamina

    Kabur ke Luar Negeri, Riza Chalid Jadi Buronan Internasional

    • calendar_month Ming, 1 Feb 2026
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Divisi Hubungan Internasional Polri mengumumkan jika Mohammad Riza Chalid (MRC) kini resmi berstatus buronan internasional setelah namanya masuk dalam red notice Interpol. Penetapan ini merupakan upaya penyelesaian atas kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Subholding serta Kontraktor Kerja Sama pada […]

expand_less