Ferry Irwandi Disebut Cemarkan Nama Baik TNI, Apa yang Terjadi?

menalar.id – Youtuber Ferry Irwandi kembali menjadi sorotan setelah seorang jenderal TNI melaporkan dirinya atas dugaan pencemaran nama baik institusi militer. Hingga saat ini belum ada penjelasan detail dari sejumlah perwira TNI mengenai pokok perkara tersebut.

Namun, dugaan kuat laporan itu berkaitan dengan pernyataan Ferry dalam sebuah diskusi di televisi nasional, saat ia menayangkan cuplikan video polisi menangkap perusuh yang membawa kartu identitas TNI.

“Di situ jelasnya,ya oang yang punya name tag ikut merusuh,” kata Fery.

Ia juga menambahkan narasi seolah polisi menyebut ada keterlibatan TNI, meski potongan kalimat itu tidak ada dalam video asli.

Lantas, pernyataan tersebut langsung memicu kritik warganet karena dianggap menyudutkan TNI. Mantan perwira tinggi TNI Soleman Ponto pun meluruskan bahwa yang terdengar dalam video adalah kata “Kaveleri ikut rusuh,” bukan “Kapolri” seperti yang diucapkan Ferry. S

elain itu, kata yang dipakai adalah “rusuh” bukan “perusuh” yang maknanya berbeda. Menurut Ponto, pernyataan Ferry berpotensi menjadi provokasi yang merusak citra TNI dan mengganggu keutuhan NKRI.

Ia meminta aparat penegak hukum segera bertindak agar wibawa TNI dan keamanan nasional tetap terjaga. Sejumlah perwira TNI pun mendatangi Polda Metro Jaya untuk berkonsultasi mengenai kemungkinan adanya tindak pidana oleh Ferry, Senin (8/9/2025) .

“Pernyataan Ferry sebagai bentuk provokasi yang berpotensi merusak keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan merusak citra TNI sebagai institusi,” ucap Ponto dilansir Antara.

Hasil patroli siber internal TNI menemukan dugaan pelanggaran dalam pernyataan CEO Malaka Project tersebut.

Ia pun mendorong aparat penegak hukum (APH) segera mengambil tindakan tegas atas pernyataan Ferry guna menjaga wibawa TNI, keamanan nasional, dan persatuan nasional.

Sempat Konsultasi ke MK

Sejumlah perwira TNI lantas mendatangi Polda Metro Jaya untuk berkonsultasi mengenai dugaan tindak pidana yang dilakukan Irwandi pada Senin (8/9/2025).

Pasalnya, hasil temuan patroli siber yang dilakukan TNI ada dugaan tindak pidana yang dilakukan CEO Malaka Project itu.

Wadir Siber Polda Metro Jaya AKBP Fian Yunus, menjelaskan bahwa TNI memang berkonsultasi soal laporan dugaan pencemaran nama baik. Namun sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK), institusi negara tidak bisa melaporkan kasus pencemaran nama baik—laporan harus dilakukan secara pribadi.

“Kami sampaikan, kan menurut putusan MK, institusi kan enggak bisa melaporkan. Harus pribadi kalau pencemaran nama baik,” katanya, Selasa (9/9).

Fian membeberkan, apa yang dilakukan Ferry merupakan pencemaran nama back dan pihak yang terduga merugi merupakan institusi negara.

Berhenti Memprovokasi

Sementara itu, analis politik Boni Hargens mengingatkan agar provokasi terkait tudingan TNI hendak menciptakan darurat militer segera dihentikan. Ia menegaskan bahwa TNI sudah profesional, matang berdemokrasi, dan tidak memiliki rekam jejak kudeta politik sejak 1945.

Menurutnya, bahkan insiden 1952 yang kerap dianggap upaya kudeta oleh pengamat asing, sebenarnya hanyalah bentuk protes TNI terhadap maraknya korupsi politik di parlemen kala itu.

“TNI kita sudah belajar dari masa lalu. Mereka sudah matang dalam berdemokrasi,” beber Boni dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

Bahkan, lanjut dia, yang dilakukan mantan Menteri Pertahanan dan Keamanan Jenderal Besar (Purn) TNI Abdul Haris Nasution dan pasukannya pada tahun 1952 di depan Istana Presiden pertama RI Soekarno, yang oleh pengamat asing dianggap percobaan kudeta, bukan merupakan upaya kudeta seperti di Thailand, Filipina, atau Myanmar.

Boni juga menolak klaim keterlibatan TNI dalam kericuhan aksi massa akhir Agustus lalu. Meski ia mengakui adanya penumpang gelap yang menunggangi demonstrasi.

Ia menilai tudingan Ferry sebagai provokasi serius yang harus ditelusuri oleh komunitas intelijen secara objektif, agar tidak menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat.

“Selain tidak benar, tudingan Ferry itu bentuk provokasi yang serius. Komunitas intelijen perlu mendalami tudingan itu dengan pengumpulan informasi yang objektif dan menyeluruh,” tuturnya.