ESDM Bakal Pangkas Produksi Nikel, Yakin Ngefek ke Harga?

menalar.id,. – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana menurunkan target produksi nikel dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2026 menjadi sekitar 250–260 juta ton. Apabila membandingkan dengan RKAB 2025 yang mencapai 379 ton, tentu target tersebut turun signifikan.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno menjelaskan pemerintah tetap menyesuaikan kuota produksi nikel dengan kapasitas serapan pabrik pengolahan atau smelter yang beroperasi di dalam negeri.

“Nikel kita sesuaikan dengan kapasitas produksi dari smelter. Kemungkinan sekitar 250-260 juta ton,” kata Tri Winarno di Kementerian ESDM, Rabu (14/1/2026).

Alasan Pemangkasan

Tri mengakui pemerintah sengaja memangkas produksi sebagai bagian dari strategi untuk menopang harga nikel di pasar global. Ia menyebut kebijakan tersebut langsung berdampak.

Hal ini terbukti dari harga nikel yang sempat menembus level US$ 18.000 per ton setelah rencana pemangkasan mencuat. Ia juga menyampaikan Kementerian ESDM masih melakukan evaluasi terhadap RKAB.

Alasannya karena kini menggunakan sistem aplikasi baru. Meski begitu, Tri memastikan proses tersebut tidak menghambat kegiatan produksi karena RKAB yang berlaku masih dapat digunakan hingga Maret 2026.

“Tapi jangan dianggap ini membuat gangguan terhadap persen RKAB, itu nggak pas. Semua baik-baik saja. Kan sampai Maret juga kita bisa pakai,” katanya.

Respons Bahlil Lahadalia

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan kebijakan pengurangan produksi nikel diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara pasokan bijih nikel dari sektor tambang dan kebutuhan bahan baku industri pengolahan di dalam negeri.

“Kami akan sesuaikan dengan kebutuhan industri. Itu nikel. Dan kita mau bikin pemerataan,” ujar Bahlil dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Jumat (9/1/2026).

Selain membatasi volume produksi, pemerintah juga mewajibkan industri pemurnian skala besar untuk menyerap bijih nikel dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) lokal. Kebijakan ini bertujuan memutus praktik monopoli rantai pasok sekaligus menjamin kepastian pasar bagi pelaku usaha tambang di daerah.

“Maksudnya adalah industri-industri besar, mereka juga harus membeli ore nikel dari pengusaha tambang. Jangan ada monopoli, nggak boleh,” tegasnya.

Kemudian, pertanyaan selanjutnya apakah akan memengaruhi harga nikel?

Apakah Memengaruhi Harga?

Menanggapi hal tersebut, Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) mengklaim pemangkasan tidak akan berdampak ke harga untuk jangka panjang. Plt Direktur Eksekutif APBI Gita Mahyarani menjelaskan kebijakan ini memang berpotensi memicu sentimen positif terhadap harga di pasar.

Namun, tentu dampak penguatan harga tersebut kemungkinan tidak berlangsung lama dan cenderung terbatas pada jangka pendek hingga menengah.

“Penurunan target produksi berpotensi memberi dampak ke harga pada jangka pendek dan menengah. Namun tidak signifikan dan tidak berkelanjutan dalam jangka panjang, mengingat banyak faktor yang mempengaruhi seperti dinamika pasar global, permintaan dan kebijakan setiap negara,” ungkap Gita, Rabu (14/1/2026) melansir CNBC Indonesia.

Gita menjelaskan pembentukan harga batu bara di pasar global melibatkan mekanisme yang kompleks dan banyak variabel eksternal turut memengaruhi. Ia menilai faktor-faktor seperti kondisi perekonomian dunia serta arah kebijakan energi negara-negara pengimpor memainkan peran penting yang tidak dapat dikendalikan hanya dengan membatasi pasokan dari Indonesia.

“Dari sisi industri jika dalam jangka panjang kebijakan ini dapat berdampak pada rantai usaha, termasuk volume kerja, utilisasi alat berat, jam operasi, dan tenaga kerja, terutama di tambang dengan biaya produksi tinggi,” jelasnya.