Breaking News

PDIP Soroti Kinerja Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Stunting dan Lapangan Kerja Jadi Catatan

  • account_circle Nisrina
  • calendar_month Kam, 23 Okt 2025

menalar.id – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memberikan beberapa catatan untuk kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, sebagai partai penyeimbang, PDIP berusaha memberi masukan dan kritik yang membangun untuk program-program pemerintah saat ini.

“Dalam membuat kebijakan, pemerintah perlu mendengar harapan rakyat. Misalnya soal kebutuhan pangan, penanganan stunting, dan pemenuhan gizi. Semua itu butuh kerja sama masyarakat,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Rabu (22/10/2025)

Harap Program Rakyat Dipercepat

Hasto menilai konsolidasi pemerintahan Prabowo selama setahun ini sudah berjalan cukup baik. Tapi, PDIP berharap hasilnya bisa lebih terasa langsung oleh masyarakat. “Kami berharap di tahun kedua nanti, program-program untuk rakyat bisa dijalankan lebih cepat. Pemerintah juga perlu memaksimalkan kebijakan ekonomi supaya masyarakat bisa lebih mudah dapat pekerjaan,” ujarnya.

Menurut Hasto, kesejahteraan rakyat dan pemerataan ekonomi harus jadi fokus utama pemerintahan ke depan.

Lapangan Kerja Jadi Bidang dengan Skor Terendah

Hasil riset dari lembaga survei Indostrategi menunjukkan, bidang penciptaan lapangan kerja mendapat nilai paling rendah selama satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Direktur Riset Indostrategi Ali Noer Zaman bilang, bidang ini hanya mendapat skor 2,65, paling rendah dari delapan bidang yang diteliti. “Rendahnya nilai ini dipengaruhi banyak faktor, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri,” kata Ali, Sabtu (18/10/2025).

Dampak Kondisi Global dan PHK di Dalam Negeri

Ali menjelaskan, faktor luar negeri seperti perang Rusia-Ukraina, kebijakan tarif Amerika Serikat, dan pertumbuhan ekonomi global yang masih rendah ikut menekan kinerja industri dan ekspor Indonesia. “Sementara dari dalam negeri, maraknya PHK juga ikut membuat skor bidang ini rendah,” jelasnya.

Dalam riset yang sama, bidang stabilitas politik dan keamanan ada di posisi kedua dengan skor 3,16. Lalu bidang demokrasi dan kebebasan berpendapat mendapat 3,14, dan transparansi pemerintahan di urutan keempat dengan 3,12.

Riset Libatkan 424 Narasumber di 34 Provinsi

Riset Indostrategi dilakukan sejak September sampai 8/10/2025. Penelitian ini melibatkan 424 narasumber dari 34 provinsi yang berasal dari berbagai bidang keahlian.

Metodenya gabungan antara kuantitatif dan kualitatif, serta didukung data sekunder dari sejumlah media massa yang kredibel.

  • Penulis: Nisrina

Rekomendasi Untuk Anda

  • halim kalla

    Proyek PLTU Kalbar Mangkrak, Adik Jusuf Kalla Jadi Tersangka Korupsi

    • calendar_month Sen, 6 Okt 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri resmi menetapkan Presiden Direktur PT BRN Halim Kalla, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan PLTU 1 Kalimantan Barat yang berlangsung pada periode 2008–2018. Sebagai informasi, Halim Kalla merupakan adik kandung dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK). Selain Halim, mantan Direktur […]

  • Gaji Rp6 Juta Dinilai Tak Memadai, KPK Desak Pemerintah Naikkan Upah Kepala Daerah

    Gaji Rp6 Juta Dinilai Tak Memadai, KPK Desak Pemerintah Naikkan Gaji Kepala Daerah

    • calendar_month Sen, 9 Jun 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Cahya H. Harefa mendorong pemerintah pusat untuk menaikkan gaji kepala daerah. Menurutnya, peningkatan penghasilan para pemimpin daerah dapat mengurangi potensi korupsi yang kerap melibatkan pejabat setempat. “Nah ini memang tugas bagi pemerintah pusat juga untuk memikirkan bagaimana soal fasilitas dan gaji kepala daerah ini,” tegas Cahya dalam […]

  • Polemik Munas, BEM UGM – Undip Keluar dari BEM SI

    Polemik Munas, BEM UGM – Undip Keluar dari BEM SI

    • calendar_month Sen, 21 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM KM UGM) dan BEM Universitas Diponegoro (Undip) memutuskan mundur dari aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI). Keputusan itu muncul setelah mereka menyatakan kekecewaan terhadap pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) XVIII BEM SI Kerakyatan di Padang, Sumatera Barat. Munas yang berlangsung pada 13/7 hingga 19/7/2025 di Universitas Dharma […]

  • Komnas HAM Kritik Wacana Restorative Justice untuk Kasus HAM Berat

    Komnas HAM Kritik Wacana Restorative Justice untuk Kasus HAM Berat

    • calendar_month Sen, 22 Sep 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menegaskan bahwa kasus pelanggaran HAM berat tidak boleh diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif atau restorative justice. Hal ini disampaikan Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (22/9/2025). “Restorative justice tidak boleh digunakan untuk kasus pelanggaran […]

  • Hasto Dituntut 7 Tahun, PDIP Belum Pastikan Pengganti Sekjen

    Hasto Dituntut 7 Tahun, PDIP Belum Pastikan Pengganti Sekjen

    • calendar_month Jum, 4 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Politikus PDIP Guntur Romli mengatakan belum ada informasi soal pergantian Sekretaris Jenderal partai usai Hasto Kristiyanto dituntut tujuh tahun penjara. Ia menyebut, kongres PDIP tahun ini  menjadi momen penentu, Jumat (4/7/2025). “Saat ini masih Bapak Hasto Kristiyanto. Pergantian Sekjen biasanya dilakukan di Kongres,” kata Guntur. Guntur mengungkapkan bahwa seluruh pengurus DPP akan demisioner saat […]

  • Ketua MPR Akui Belum Baca Surat Pemakzulan Gibran

    Ketua MPR Akui Belum Baca Surat Pemakzulan Gibran

    • calendar_month Jum, 6 Jun 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani mengaku belum membaca surat pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dikirim oleh Forum Purnawirawan TNI. Surat tersebut disebut-sebut telah diterima oleh pihak MPR dan bahkan telah sampai di meja kerja Muzani. Namun, hingga saat ini, Muzani menyatakan belum mengetahui isi maupun alasan yang tercantum […]

expand_less