Regional

Dari PUPR ke Satpol PP: Kisah Mobil Dinas Baru Pemkab Bogor

Sayida
Kam, 8 Mei 2025

menalar.id,. – Saat Presiden Prabowo Subianto gencar mendorong efisiensi anggaran pemerintah, Pemerintah Kabupaten Bogor justru mengoperasikan enam unit mobil dinas baru bermerek Suzuki Jimny Allgrip warna hitam. Empat di antaranya terlihat parkir di area Pendopo Bupati Bogor dengan stiker dinas terkait dan plat merah.

Enam unit Suzuki Jimny yang menjadi kendaraan dinas Pemerintah Kabupaten Bogor kini menuai perhatian publik. Kendaraan ini mencolok tidak hanya dari segi penampilan, tetapi juga nilai ekonomisnya yang patut dipertanyakan.

Harga yang Menggugah

Setiap unit Suzuki Jimny Allgrip yang digunakan sebagai kendaraan dinas ini memiliki harga sekitar Rp400-500 juta. Dengan total pengadaan enam unit, Pemkab Bogor harus menggelontorkan dana mencapai hampir Rp3 miliar.

Dari segi harga, kendaraan Suzuki Jimny dibanderol sekitar Rp400-500 jutaan atau bisa dibilang mencapai setengah miliar rupiah.

Keistimewaan yang dimiliki oleh Suzuki Jimny adalah untuk mendapatkannya membutuhkan kesabaran sehingga membuatnya terkesan eksklusif.

Bupati Bogor Rudy Susmanto membantah tudingan pemborosan anggaran. Ia menjelaskan bahwa pengadaan kendaraan ini sebenarnya sudah dilakukan tahun 2023.

“Di tengah efisiensi anggaran tidak memungkinkan dilakukan pengadaan kendaraan baru,” tegas Rudy saat dikonfirmasi, Selasa (6/5/2025).

Klaim Optimalisasi Aset

Rudy mengaku baru mengetahui keberadaan mobil-mobil tersebut saat apel di Stadion Pakansari. Ia menekankan bahwa ini bukan pembelian baru melainkan realokasi aset.

“Dan ternyata itu bukan pengadaan baru, pajaknya habis 2028,” jelasnya.

Awalnya mobil-mobil ini diperuntukkan bagi Dinas PUPR, namun kemudian dialihfungsikan untuk empat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka efisiensi.

Digunakan untuk Patroli

Rudy memaparkan bahwa kendaraan ini akan digunakan untuk:

– Patroli Satpol PP

– Operasional Dishub

– Sosialisasi Command Center 112

– Tugas BPBD dan Damkar

“Kendaraan tersebut kami optimalkan untuk patroli petugas Satpol PP, Dishub, DPKPP, untuk sosialisasi Command Center 112, serta BPBD dan Damkar,” terang Rudy.

Klaim Sesuai Program KPK

Bupati menjelaskan langkah ini sebagai bagian dari program Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK dalam penertiban Barang Milik Daerah. Kebijakan ini juga diklaim sejalan dengan program Pemprov Jabar.

Penulis Sayida

Memimpin tim redaksi dengan fokus pada pemberitaan akurat, mendalam, dan memancing nalar pembaca. Fokus di rubrik nasional, ekonomi, dan hukum

TagsMobil Dinas Patroli Pemkab Bogor

Rekomendasi Untuk Anda

Regional

Bupati Pati Batalkan Kenaikan PBB-P2 250 Persen
- Jum, 8 Agu 2025
- Nisrina
- 0Komentar
menalar.id – Setelah menuai banyak penolakan dari warga, Bupati Pati Sudewo akhirnya memutuskan untuk membatalkan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen. Keputusan tersebut diumumkan langsung oleh Sudewo dalam konferensi pers di Pendopo Kabupaten Pati, Jumat (8/8/2025). Ia menyampaikan bahwa keputusan ini diambil demi merespons aspirasi masyarakat yang berkembang. “Kami […]
Ekonomi

Indonesia dan AS Sepakati Kerangka Perjanjian Dagang Resiprokal
- Rab, 23 Jul 2025
- Sayida
- 0Komentar
menalar.id,. – Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat mengumumkan kesepakatan awal kerangka Perjanjian Dagang Resiprokal melalui pernyataan bersama yang dirilis Gedung Putih, pada Selasa (22/7/2025). Kesepakatan ini menjadi tonggak penting dalam hubungan dagang kedua negara setelah melalui proses negosiasi yang intens. Gedung Putih dalam pernyataan resminya menyebutkan, Indonesia akan menghapus hampir seluruh tarif untuk produk industri dan […]
Politik

Puan Maharani: Indonesia Tak Bisa Efesiensi Seperti Vietnam
- Rab, 12 Mar 2025
- Sayida
- 0Komentar
menalar.id,. – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan bahwa Indonesia tidak bisa meniru langkah Vietnam dalam memangkas lembaga dan kementerian demi menghemat anggaran negara. Menurutnya, Indonesia membutuhkan banyak kementerian dan lembaga untuk membangun bangsa dan negara. “Indonesia memerlukan lebih banyak SDM guna memperkuat pembangunan bangsa dan negara,” ujar Puan Maharani setelah menyambut kunjungan Sekretaris Jenderal […]
Nasional

Lazismu Kerjasama dengan BCA Permudah Pembayaran ZIS
- Sel, 25 Mar 2025
- Redaksi
- 0Komentar
menalar.id – Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) resmi menjalin kerja sama dengan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) dalam pengembangan sistem pembayaran Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) melalui aplikasi MyBCA pada Jum’at (21/3). Seremoni penandatanganan kerja sama ini berlangsung di Gedung Dakwah Muhammadiyah Jakarta, dihadiri Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Muhadjir Effendy, Sekretaris […]
Hukum

Buntut Kasus SMAN 72, Pemprov DKI Akan Batasi Konten Anak
- Rab, 26 Nov 2025
- Nazula Destiyana
- 0Komentar
menalar.id., – KPAI mendukung langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berencana membatasi akses anak dan pelajar terhadap konten digital berbahaya. Rencana ini muncul setelah peristiwa ledakan di SMAN 72 Jakarta pada awal November yang menyebabkan korban hingga 96 orang. Komisioner KPAI Kawiyan menjelaskan, kebijakan tersebut memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang […]
Politik

Prabowo: Indonesia Siap Mengakui Israel, Dengan Syarat
- Rab, 28 Mei 2025
- Sayida
- 0Komentar
menalar.id,. – Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan Indonesia bersedia membuka hubungan diplomatik dengan Israel, tetapi dengan satu syarat utama, yaitu Israel harus terlebih dahulu mengakui kemerdekaan Palestina. Pernyataan ini ia sampaikan usai pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/5/2025). Dalam konferensi pers, Prabowo menekankan kesepakatan Indonesia dan Prancis untuk […]

Bus ALS Tabrak Truk BBM, Berikut Kronologinya

Kam, 7 Mei 2026
Redaksi
0Komentar

Hukum

Hormati Proses Hukum, Ahmad Dedi Bantah Lari karena Dugaan Terlibat Suap

Sab, 9 Mei 2026
Redaksi
0Komentar

MENALAR.ID,. JAKARTA — Baru-baru ini terdapat framing negatif yang beredar di media massa dan media sosial kepada Pemeriksa Fungsional Ahli Madya di Direktorat Jenderal Bea Cukai Ahmad Dedi, lari dari wawancara media. Peristiwa ini membangun framing seolah Ahmad Dedi terlibat di dalam kasus suap importasi di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Kuasa Hukum Ahmad Dedi, T.S Hamonangan […]

Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah Muhammad Qodari mengumumkan telah bermitra dengan 40 media digital pada konferensi pers, di kantor Bakom, Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Opini

Klarifikasi Homeless Media Hanya Untuk Lindungi Pemerintah

Ming, 10 Mei 2026
Nazula Destiyana
0Komentar

menalar.id,. – Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah Muhammad Qodari mengumumkan telah bermitra dengan 40 media digital pada konferensi pers, di kantor Bakom, Jakarta, Rabu (6/5/2026). Media digital ini juga disebut sebagai homeless media sebagai program Indonesia New Media Forum (INMF) “New Media Forum ini sebuah kolaborasi dari beberapa pelaku new media. Jadi dulu namanya dikenal dengan […]

Pramono Anung Wajibkan Warga Jakarta Pilah Sampah

Regional

Warga Jakarta Wajib Pilah Sampah, Menteri LH: “Jadi Contoh Nih”

Ming, 10 Mei 2026
Nazula Destiyana
0Komentar

Maka, peran Jubir sangat krusial. Apabila presiden terus menerus menyampaikan pernyataan yang memicu kontroversi, kontradiktif, atau bernada emosional, dampaknya bukan hanya sekadar polemik sesaat di media sosial. Dalam jangka panjang, hal itu dapat menciptakan jarak psikologis antara pemimpin dan rakyatnya sendiri. Publik menjadi kesulitan membedakan mana pernyataan yang benar-benar merepresentasikan kebijakan negara dan mana yang sekadar respons spontan personal seorang presiden. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori *agenda setting* dari Maxwell McCombs dan Donald Shaw yang menjelaskan bahwa media memiliki kekuatan membentuk fokus perhatian publik terhadap suatu isu. Ketika pernyataan kontroversial presiden lebih dominan diberitakan dibanding substansi kebijakan, maka citra pemerintah di mata masyarakat perlahan akan dibangun dari kontroversi tersebut. Akibatnya, komunikasi politik negara berubah menjadi siklus klarifikasi tanpa akhir. Selain itu, pakar komunikasi politik Murray Edelman dalam *Constructing the Political Spectacle* juga menjelaskan bahwa bahasa politik bukan sekadar alat penyampaian informasi, melainkan pembentuk persepsi publik terhadap kekuasaan. Cara seorang pemimpin berbicara dapat menentukan apakah ia dipandang sebagai figur yang menenangkan atau justru memperuncing ketegangan sosial. Dalam konteks ini, diksi informal, nada defensif, hingga pernyataan yang saling bertentangan berpotensi membangun kesan bahwa pemerintah lebih reaktif terhadap kritik ketimbang terbuka terhadap evaluasi. Di sinilah Jubir seharusnya mengambil peran sentral. Jubir bukan sekadar “tameng” pemerintah, melainkan penyaring komunikasi politik agar pesan negara tetap konsisten, terukur, dan tidak menimbulkan multitafsir. Presiden tentu tetap memiliki hak berbicara langsung kepada publik, namun komunikasi kenegaraan yang terlalu spontan justru rentan menjadi bumerang politik. Apalagi di era digital, satu potongan pidato dapat tersebar dalam hitungan detik dan membentuk opini publik secara masif. Sekali kepercayaan publik menurun, pemerintah akan lebih sulit membangun legitimasi terhadap kebijakan-kebijakan berikutnya. Karena itu, memperkuat fungsi Jubir bukan hanya soal menjaga citra presiden, tetapi juga menjaga kualitas komunikasi demokrasi antara negara dan rakyatnya.

Perspektif

Prabowo, Percayalah Pada Juru Bicara!

Sen, 11 Mei 2026
Nazula Destiyana
0Komentar

menalar.id,. – Satu bulan yang lalu, Presiden RI Prabowo Subianto berpidato di depan pejabat kabinet merah-putih, Rabu (8/4/2026). Dalam pidatonya, Prabowo menanggapi kritikan terkait ia yang acap acap menyambangi banyak negara. “Dibilang Prabowo jalan-jalan ke luar negeri, senang jalan-jalan ke luar negeri. Ya, saudara-saudara untuk amankan minyak, gue harus ke mana-mana,” tegas Prabowo. Berdasarkan laporan […]

Terbaru

Perspektif

Prabowo, Percayalah Pada Juru Bicara!

Sen, 11 Mei 2026
Nazula Destiyana
0Komentar

Regional

Warga Jakarta Wajib Pilah Sampah, Menteri LH: “Jadi Contoh Nih”

Ming, 10 Mei 2026
Nazula Destiyana
0Komentar

Opini

Klarifikasi Homeless Media Hanya Untuk Lindungi Pemerintah

Ming, 10 Mei 2026
Nazula Destiyana
0Komentar

Hukum

Hormati Proses Hukum, Ahmad Dedi Bantah Lari karena Dugaan Terlibat Suap

Sab, 9 Mei 2026
Redaksi
0Komentar

Regional

Bus ALS Tabrak Truk BBM, Berikut Kronologinya

Kam, 7 Mei 2026
Redaksi
0Komentar

Danantara Beli Saham Aplikator, Potongan Ojol Diturunkan Jadi 8 Perse

Nasional

Danantara Beli Saham Aplikator Ojol, Driver Angkat Jempol

Ming, 3 Mei 2026
Nazula Destiyana
0Komentar

menalar.id,. – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) telah membeli sebagian saham perusahaan aplikator ojek online (ojol). Adapun tujuan langkah ini untuk menurunkan potongan komisi bagi para pengemudi menjadi delapan persen. Pemerintah Hanya Akan Pangkas Delapan persen Dasco menjelaskan dengan kepemilikan […]

Hukum

93 Laporan Kekerasan Daycare Little Aresha Yogya, 17 Pengasuh Terlibat

Sab, 2 Mei 2026
Redaksi
0Komentar

menalar.id., – Kasus kekerasan terhadap anak bertambah di fasilitas penitipan anak atau daycare Little Aresha, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Sabtu (2/5/2026). Kepolisian Resor Kota (Polresta) Yogyakarta mengungkapkan hal tersebut berdasarkan laporan dari orang tua korban. Mengutip Tempo, Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polresta Yogyakarta Komisaris Riski Adrian mengatakan laporan terakhir mengenai kasus kekerasan anak sebanyak […]

Pagi itu rakyat buruh Medan Merdeka berjoget riya menikmati alunan kicaw mania. Saat pulang, mereka terbahak-bahak sambil menenteng seenggok beras dan teh dari oligarki. Mirislah, di seberang jalan sana ribuan buruh malah menangis darah meminta hak upah layak mereka yang tertawa itu. 10 tuntutan buruh rasa-rasanya lebih berarti dan disuarakan saat di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DKI Jakarta, Jumat (1/5/2026). Ribuan kalangan seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), buruh tani, hingga sejumlah pers mahasiswa berbagai institut mendesak keadilan buruh secara langsung. Meski mungkin di dalam sana rezim pemerintah sedang menikmati segelas anggur merah. Salah satu tuntutan tersebut mendesak pemerintah untuk mengesahkan perjanjian internasional bernama ILO nomor 190. Peraturan tersebut berbunyi "Menetapkan hak setiap pekerja atas dunia kerja yang bebas dari kekerasan dan pelecehan, termasuk kekerasan berbasis gender". Kisah Si Adik Kecil Hal ini turut berimbas kepada Gilang, bocah 17 tahun yang telah bekerja sejak satu tahun lalu. Saat itu, ia memilih untuk putus sekolah dikarenakan tak ada biaya. Lalu Gilang pun berusaha mencari kerja dari toko ke toko, hingga manajer satu toko percetakan banner menjabat tangannya sebagai seremoni penerimaan dirinya sebagai karyawan. "Aku ke tempat kerjanya, jadi ketemu langsung sama bosnya. Dia ngelihat kondisi mata aku yang buta sebelah dan dia nggak masalah," ucap Gilang kepada redaksi menalar.id di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (1/5/2026). Lepas itu, tak terbendung hati Gilang amat riang. Setiap harinya ia memulai bekerja dengan menetapkan file, mencetak, hingga finishing. Besar pasak daripada tiang, Gilang hanya bisa menghasilkan Rp75.000 setiap harinya. "Sehari bisa Rp75.000 sih kak, itu udah bersih. Tapi kadang bisa kurang dari itu," ucapnya. Upah itu tak pernah benar-benar cukup bagi Gilang. Bayangkan dengan nilai uang tersebut hanya cukup untuk makan dan ongkos. Sementara kebutuhan lain terus menumpuk tanpa jeda. Di sela suara mesin cetak yang bising, ia kerap menghitung-hitung sendiri, berapa lama lagi ia harus bertahan dengan angka yang sama. Jawabannya selalu entah. Rasa dan pemikiran itu yang kemudian membawanya berdiri di antara ribuan orang pagi itu. Bukan sekadar ikut-ikutan, tapi membawa kegelisahan yang selama ini ia simpan sendiri. Di tengah riuh tuntutan buruh, Gilang ikut bersuara, meski suaranya mungkin tak sebesar orator di atas mobil komando. Peraturan Memperkerjakan Anak di Bawah Umur Lalu, muncul pertanyaan "Apakah anak di bawah umur sebelum 20 tahun dapat bekerja?" Tentu kisah seperti Gilang bukan tanpa payung hukum. Di atas kertas, negara telah menetapkan batas yang cukup jelas tentang siapa yang boleh bekerja, dan dalam kondisi seperti apa. Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebut, setiap orang di bawah usia 18 tahun masih dikategorikan sebagai anak. Pada prinsipnya, mereka tidak seharusnya bekerja. Namun realitas memberi ruang lain, ruang yang disebut “pengecualian”. Anak usia 13 hingga 15 tahun masih diperbolehkan bekerja, tetapi hanya untuk pekerjaan ringan. Itu pun dengan syarat, yaitu ada izin orang tua, waktu kerja terbatas, dan tidak mengganggu sekolah maupun tumbuh kembangnya. Sementara itu, Gilang tidak memenuhi syarat karena ia tidak bersekolah lagi. Di sisi lain, negara mencoba memastikan bahwa dunia kerja tidak menjadi ruang yang terlalu berat bagi usia yang masih belia. Kemudian, memasuki usia 15 hingga 18 tahun, pintu itu terbuka sedikit lebih lebar. Anak boleh bekerja, selama tidak ditempatkan pada pekerjaan yang berbahaya, baik bagi tubuh, keselamatan, maupun moralnya. Batas-batas ini juga ditegaskan dalam berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Di atas kertas, semuanya tampak teratur. Seolah ada garis yang jelas antara “boleh” dan “tidak boleh”. Namun untuk Gilang, di usia 17 tahun tidak benar-benar memilih untuk bekerja. Ia hanya tidak lagi punya pilihan untuk tetap bersekolah. Di titik itu, negara terasa belum hadir, ketika di usia Gilang sedang peningnya mengerjakan proyek lomba. Ia terpaksa bekerja karena pemerintah gagal memberikan hak sesederhana pendidikan. Maka, Gilang berharap pemerintah bisa bersikap adil dan setiap niat baik rakyat terkabulkan. "Aku berharap sih segalanya berjalan lancar ya, aku dan temen-temen bisa didengar keluhannya. Karena rasanya nggak adil aja," tutupnya.

Perspektif

Buruh Cilik: Putih Abu-Abu yang Tak Pernah Selesai

Jum, 1 Mei 2026
Nazula Destiyana
0Komentar

menalar.id., – Pagi itu rakyat buruh Medan Merdeka berjoget riya menikmati alunan kicaw mania. Saat pulang, mereka terbahak-bahak sambil menenteng seenggok beras dan teh dari oligarki. Mirislah, di seberang jalan sana ribuan buruh malah menangis darah meminta hak upah layak mereka yang tertawa itu. 10 tuntutan buruh rasa-rasanya lebih berarti dan disuarakan saat di Gedung […]

Nasional

Gebrak Lakukan Aksi di Gedung DPR, Berikan Lima Tuntutan

Jum, 1 Mei 2026
Redaksi
0Komentar

menalar.id., – Ribuan massa buruh melakukan demo dalam memperingati hari buruh Internasional di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jumat (1/5/2026). Sebanyak 4.000 peserta aksi yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) menyampaikan tuntutannya kepada parlemen. Dalam aksi Gebrak tersebut, para buruh menyampaikan lima tuntutan utama kepada DPR mengenai hak-hak buruh termasuk Rancangan Undang-Undang (RUU) […]

Nasional

Aliansi Buruh Demo Saat May Day Tuntut Sahkan RUU Ketenagakerjaan

Jum, 1 Mei 2026
Redaksi
0Komentar

menalar.id., – Sejumlah aliansi buruh melakukan demo dalam memperingati hari buruh (May Day) di Monumen Nasional (Monas), Jumat (1/5/2026). Aliansi buruh dalam massa aksi tersebut menuntut beberapa poin diantaranya pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan. Mengutip CNBC Indonesia, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban menyampaikan harapannya kepada Presiden Prabowo. Ia berharap Prabowo menandatangani […]

Dari PUPR ke Satpol PP: Kisah Mobil Dinas Baru Pemkab Bogor

Harga yang Menggugah

Klaim Optimalisasi Aset

Digunakan untuk Patroli

Klaim Sesuai Program KPK

Penulis Sayida

Artikel Terkait

Rekomendasi Untuk Anda

Terpopuler

Terbaru

menalar.id - Membangun Nalar Bangsa