Breaking News

Menu MBG Jadi Biang Keracunan Massal 213 Siswa di Bogor

  • account_circle Sayida
  • calendar_month Sen, 12 Mei 2025

menalar.id,. – Pemerintah Kota Bogor mengonfirmasi bahwa keracunan massal yang menimpa ratusan siswa dan guru disebabkan oleh menu Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang terkontaminasi bakteri E. coli dan salmonella. Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim mengumumkan hasil pemeriksaan laboratorium yang menunjukkan bahwa telur ceplok bumbu barbeque dan tumis tahu toge mengandung bakteri berbahaya tersebut.

“Dari hasil pemeriksaan lab yang sudah dilakukan hampir empat hari terakhir, menunjukkan bahwa beberapa bahan makanan mengandung bakteri coli dan salmonella,” jelas Dedie saat memberikan keterangan di rumah dinasnya, Senin (12/5/2025).

Makanan yang Terkontaminasi

Hasil pemeriksaan Labkesda Kota Bogor mengungkap bahwa telur ceplok bumbu barbeque, yang dimasak malam sebelumnya dan didistribusikan siang hari, terkontaminasi bakteri E. coli. Sementara itu, tumis tahu dan toge mengandung bakteri salmonella.

“Bakteri coli dan salmonella didapat dari dua jenis makanan yang disajikan kepada siswa yang mengakibatkan 200 siswa terdampak,” tegas Wali Kota.

Penanganan dan Investigasi Lanjutan

Pemkot Bogor masih menunggu hasil pemeriksaan tambahan terhadap sampel air dan pemeriksaan medis siswa yang terdampak.

“Untuk pemeriksaan tambahan berupa air dan tubuh dari siswa yang harus diperiksa lebih mendalam, hasilnya baru diperoleh sore ini,” tambah Dedie.

Status KLB dan Penanganan Medis

Pemkot Bogor telah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) sejak Kamis (8/5) untuk memastikan penanganan cepat dan pembiayaan medis bagi korban keracunan. Saat ini, tercatat 213 orang terdampak, dengan 12 siswa masih dirawat di rumah sakit. Keluhan utama yang dialami korban adalah lemas, mual, dan pusing.

“Ini jangan dianggap sepele, karena menurut kami ini sesuatu yang sangat serius. Pemerintah Kota Bogor harus ikut serta terlibat terutama dalam penanganan medisnya,” tegas Dedie.

Upaya Pencegahan di Masa Depan

Pemkot Bogor akan memperketat standar operasional prosedur (SOP) dan pengawasan terhadap penyediaan Makanan Bergizi Gratis (MBG). Makanan yang terkontaminasi diduga berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Bosowa Bina Insani.

Penulis

Memimpin tim redaksi dengan fokus pada pemberitaan akurat, mendalam, dan memancing nalar pembaca. Fokus di rubrik nasional, ekonomi, dan hukum

Rekomendasi Untuk Anda

  • Setwapres Respons Surat Desakan Pemakzulan Gibran, Pimpinan DPR-MPR Angkat Bicara

    Setwapres Respons Surat Desakan Pemakzulan Gibran, Pimpinan DPR-MPR Angkat Bicara

    • calendar_month Kam, 5 Jun 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Pimpinan DPR dan MPR menanggapi surat yang diberikan Forum Purnawirawan TNI menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (4/6/2025). Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR mengungkapkan belum membaca surat tersebut. Surat usulan tersebut masih di Sekretariat Jendral DPR sampai sekarang. “Ya ini kan kebetulan reses, saya kan datang, Pak Sekjen-nya enggak ada. Saya mau […]

  • narkoba

    Ngeri! Warga Gaza Temukan Narkoba di Bantuan Israel-Amrik

    • calendar_month Ming, 29 Jun 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Kantor Media Pemerintah jalur Gaza menuduh pusat distribusi bantuan kemanusiaan yang didukung Israel dan Amerika Serikat telah mencampurkan narkoba ke dalam kantong tepung yang dibagikan kepada warga Gaza. Tuduhan ini ditujukan kepada Yayasan Kemanusiaan Gaza (Gaza Humanitarian Foundation/GHF) yang menjadi pusat distribusi bantuan tersebut. Media Gaza menyebut tindakan itu sebagai “kejahatan mengerikan terbaru” […]

  • UMKM dan Pemandu Wisata Jabar Terdampak Aturan Study Tour

    UMKM dan Pemandu Wisata Jabar Terdampak Aturan Study Tour

    • calendar_month Sen, 21 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Para pekerja di sektor pariwisata Jawa Barat mulai merasakan dampak dari larangan kegiatan study tour yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Aturan ini berlaku sejak Mei 2025 dan membuat banyak pelaku wisata kesulitan karena orderan menjadi sepi. Larangan ini tertulis dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 45/PK.03.03/KESRA. Salah satu poinnya menyebut bahwa sekolah […]

  • Kerjasama Kemendag dengan Koperasi TNI-Polri dalam Impor Gula

    Kerjasama Kemendag dengan Koperasi TNI-Polri dalam Impor Gula

    • calendar_month Sen, 24 Mar 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id., – Robert J. Bintaryo, Direktur Bahan Pokok dan Barang Strategis Kemendag, menjelaskan asal mula kerjasama antara Kementerian Perdagangan dengan Induk Koperasi TNI-Polri. Penjelasannya ini ia sampaikan sebagai saksi dalam sidang kasus korupsi impor gula yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (24/3/2025). Awal Mula Kerjasama dengan Koperasi TNI-Polri […]

  • Maka, peran Jubir sangat krusial. Apabila presiden terus menerus menyampaikan pernyataan yang memicu kontroversi, kontradiktif, atau bernada emosional, dampaknya bukan hanya sekadar polemik sesaat di media sosial. Dalam jangka panjang, hal itu dapat menciptakan jarak psikologis antara pemimpin dan rakyatnya sendiri. Publik menjadi kesulitan membedakan mana pernyataan yang benar-benar merepresentasikan kebijakan negara dan mana yang sekadar respons spontan personal seorang presiden. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori *agenda setting* dari Maxwell McCombs dan Donald Shaw yang menjelaskan bahwa media memiliki kekuatan membentuk fokus perhatian publik terhadap suatu isu. Ketika pernyataan kontroversial presiden lebih dominan diberitakan dibanding substansi kebijakan, maka citra pemerintah di mata masyarakat perlahan akan dibangun dari kontroversi tersebut. Akibatnya, komunikasi politik negara berubah menjadi siklus klarifikasi tanpa akhir. Selain itu, pakar komunikasi politik Murray Edelman dalam *Constructing the Political Spectacle* juga menjelaskan bahwa bahasa politik bukan sekadar alat penyampaian informasi, melainkan pembentuk persepsi publik terhadap kekuasaan. Cara seorang pemimpin berbicara dapat menentukan apakah ia dipandang sebagai figur yang menenangkan atau justru memperuncing ketegangan sosial. Dalam konteks ini, diksi informal, nada defensif, hingga pernyataan yang saling bertentangan berpotensi membangun kesan bahwa pemerintah lebih reaktif terhadap kritik ketimbang terbuka terhadap evaluasi. Di sinilah Jubir seharusnya mengambil peran sentral. Jubir bukan sekadar “tameng” pemerintah, melainkan penyaring komunikasi politik agar pesan negara tetap konsisten, terukur, dan tidak menimbulkan multitafsir. Presiden tentu tetap memiliki hak berbicara langsung kepada publik, namun komunikasi kenegaraan yang terlalu spontan justru rentan menjadi bumerang politik. Apalagi di era digital, satu potongan pidato dapat tersebar dalam hitungan detik dan membentuk opini publik secara masif. Sekali kepercayaan publik menurun, pemerintah akan lebih sulit membangun legitimasi terhadap kebijakan-kebijakan berikutnya. Karena itu, memperkuat fungsi Jubir bukan hanya soal menjaga citra presiden, tetapi juga menjaga kualitas komunikasi demokrasi antara negara dan rakyatnya.

    Prabowo, Percayalah Pada Juru Bicara!

    • calendar_month Sen, 11 Mei 2026
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 1Komentar

    menalar.id,. – Satu bulan yang lalu, Presiden RI Prabowo Subianto berpidato di depan pejabat kabinet merah-putih, Rabu (8/4/2026). Dalam pidatonya, Prabowo menanggapi kritikan terkait ia yang acap acap menyambangi banyak negara. “Dibilang Prabowo jalan-jalan ke luar negeri, senang jalan-jalan ke luar negeri. Ya, saudara-saudara untuk amankan minyak, gue harus ke mana-mana,” tegas Prabowo. Berdasarkan laporan […]

  • puan

    Puan Minta Maaf ke Rakyat soal Kinerja DPR, Janji Transformasi untuk Rakyat

    • calendar_month Kam, 2 Okt 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Ketua DPR RI Puan Maharan, menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Indonesia atas kinerja anggota DPR yang belum sepenuhnya sempurna. Permintaan maaf itu ia sampaikan dalam Rapat Paripurna Khusus terkait Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2024–2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10). “Dengan penuh kerendahan hati, atas nama seluruh Anggota dan Pimpinan […]

expand_less