Breaking News

Nadiem Kecewa Majelis Hakim Tolak Eksepsi di Kasus Chromebook

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Sen, 12 Jan 2026

menalar.id., – Majelis hakim menolak nota keberatan atau eksepsi terdakwa eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim, pada Senin (12/1/2026). Nadiem terjerat kasus dugaan korupsi pengadaan laptop chromebook.

Melansir Kompas, Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah membacakan penolakan eksepsi tersebut dalam amar putusan sela di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Ia meminta agar Jaksa Penuntut Umum (JPU) melanjutkan persidangan dengan agenda pembuktian.

“Memerintahkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Nadiem Anwar Makarim dilanjutkan,” ujarnya, pada Senin (12/1/2026).

Majelis hakim menilai perlu menguji pengajuan keberatan pihak Nadiem melalui pembuktian di persidangan. Hal itu mencakup penelusuran unsur memperkaya diri serta penentuan besaran kerugian negara dalam perkara tersebut.

Selain itu, Hakim Anggota Sunoto menilai uraian peran masing-masing terdakwa, termasuk posisi menteri sebagai pembuat kebijakan sekaligus pengguna anggaran, masuk dalam pokok perkara. Ia juga mengatakan Pengadilan perlu membuktikan tuduhan keterkaitan konflik kepentingan investasi Google di Gojek dengan pengadaan Chromebook dalam persidangan.

“Terkait kepemilikan saham, merupakan materi yang akan diuji dalam persidangan,” katanya.

Jaksa menduga Nadiem menerima keuntungan pribadi sebesar Rp809 miliar dalam dakwaanya. Jaksa juga menilai Nadiem bersama tiga terdakwa lainnya secara bersama-sama menimbulkan kerugian negara sebesar Rp2,1 triliun.

Hakim menilai perlu memperdalam dan membuktikan dua unsur tersebut dalam persidangan melalui pemeriksaan alat bukti serta keterangan para saksi. Sementara itu, hakim menyatakan jaksa penuntut umum telah menyusun dakwaan secara cermat, lengkap, dan jelas sesuai ketentuan hukum sehingga layak menjadi dasar sidang pembuktian.

Mengutip Detiknews, Nadiem mengungkapkan kekecewaannya terhadap putusan hakim yang menolak eksepsi tersebut. Namun, ia juga mengucapkan terima kasih dan tetap menghormati hukum meskipun keputusan hakim tidak sesuai dengan harapannya.

“Saya kecewa terhadap putusan hari ini, tapi saya menghormati proses hukum. Dan memang saya ingin berterima kasih kepada Majelis Hakim walau ini bukan keputusan yang saya harapkan,” ungkapnya setelah menjalani sidang putusan sela di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (12/1/2026).

Nadiem menyatakan Google sudah memberikan klarifikasi terkait investasi di Gojek yang terjadi sebelum dirinya menjabat sebagai Mendikbudristek. Ia berharap penjelasan tersebut dapat membantu memperjelas duduk perkara kasus yang tengah berjalan.

“Juga alhamdulillah seperti yang teman-teman tahu, Google sudah buka suara dan sudah menyebut dengan sangat jelas tidak ada konflik kepentingan. Bahkan investasi Google mayoritas terjadi sebelum saya menjadi Menteri dan Chromebook terbukti bisa digunakan tanpa internet. Google juga berbicara Chromebook itu laptop nomor satu untuk pendidikan di dunia. Semoga ini bisa jadi penerangan,” ujarnya.

  • Penulis: Redaksi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Prabowo Naikkan Gaji Hakim 280%, Sigit: Itu Bercanda

    Prabowo Naikkan Gaji Hakim 280%, Sigit: Itu Bercanda

    • calendar_month Kam, 12 Jun 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Presiden Prabowo Subianto meningkatkan gaji hakim Indonesia hingga 280 persen. “Saya Prabowo Subianto Presiden RI ke-8 hari ini mengumumkan bahwa gaji-gaji hakim akan dinaikkan demi kesejahteraan para hakim. Dengan tingkat kenaikan bervariasi sesuai golongan, kenaikan tertinggi mencapai 280 persen,” ucap Prabowo saat acara Penetapan Hakim MA, Jakarta, Kamis (12/6/2025). Prabowo mengonfirmasi telah menugaskan timnya […]

  • Megawati Tegaskan PDIP Bukan Oposisi Maupun Koalisi di Era Prabowo

    Megawati Tegaskan PDIP Bukan Oposisi Maupun Koalisi di Era Prabowo

    • calendar_month Ming, 3 Agu 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menegaskan posisi politik partainya di periode pemerintahan Prabowo Subianto. Dalam pidato perdananya sebagai ketua umum terpilih untuk 2025-2030, Megawati menyebut partainya tidak berada di jalur oposisi maupun koalisi. “PDI Perjuangan tidak memposisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan,” kata Megawati saat […]

  • Mendagri: Pengusaha Siap Sumbang 125 Ribu Baju Reject untuk Korban Sumatera

    Mendagri: Pengusaha Siap Sumbang 125 Ribu Baju Reject untuk Korban Sumatera

    • calendar_month Sel, 16 Des 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id., – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menuturkan jika dua pengusaha yang ia kenal ingin menyumbangkan 125 ribu baju reject ekspor untuk korban banjir dan longsor di Pulau Sumatra. Namun, Tito menyebut penyaluran bantuan tersebut masih harus mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Perdagangan Budi Santoso. Hal itu ia sampaikan pertama […]

  • Maka, peran Jubir sangat krusial. Apabila presiden terus menerus menyampaikan pernyataan yang memicu kontroversi, kontradiktif, atau bernada emosional, dampaknya bukan hanya sekadar polemik sesaat di media sosial. Dalam jangka panjang, hal itu dapat menciptakan jarak psikologis antara pemimpin dan rakyatnya sendiri. Publik menjadi kesulitan membedakan mana pernyataan yang benar-benar merepresentasikan kebijakan negara dan mana yang sekadar respons spontan personal seorang presiden. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori *agenda setting* dari Maxwell McCombs dan Donald Shaw yang menjelaskan bahwa media memiliki kekuatan membentuk fokus perhatian publik terhadap suatu isu. Ketika pernyataan kontroversial presiden lebih dominan diberitakan dibanding substansi kebijakan, maka citra pemerintah di mata masyarakat perlahan akan dibangun dari kontroversi tersebut. Akibatnya, komunikasi politik negara berubah menjadi siklus klarifikasi tanpa akhir. Selain itu, pakar komunikasi politik Murray Edelman dalam *Constructing the Political Spectacle* juga menjelaskan bahwa bahasa politik bukan sekadar alat penyampaian informasi, melainkan pembentuk persepsi publik terhadap kekuasaan. Cara seorang pemimpin berbicara dapat menentukan apakah ia dipandang sebagai figur yang menenangkan atau justru memperuncing ketegangan sosial. Dalam konteks ini, diksi informal, nada defensif, hingga pernyataan yang saling bertentangan berpotensi membangun kesan bahwa pemerintah lebih reaktif terhadap kritik ketimbang terbuka terhadap evaluasi. Di sinilah Jubir seharusnya mengambil peran sentral. Jubir bukan sekadar “tameng” pemerintah, melainkan penyaring komunikasi politik agar pesan negara tetap konsisten, terukur, dan tidak menimbulkan multitafsir. Presiden tentu tetap memiliki hak berbicara langsung kepada publik, namun komunikasi kenegaraan yang terlalu spontan justru rentan menjadi bumerang politik. Apalagi di era digital, satu potongan pidato dapat tersebar dalam hitungan detik dan membentuk opini publik secara masif. Sekali kepercayaan publik menurun, pemerintah akan lebih sulit membangun legitimasi terhadap kebijakan-kebijakan berikutnya. Karena itu, memperkuat fungsi Jubir bukan hanya soal menjaga citra presiden, tetapi juga menjaga kualitas komunikasi demokrasi antara negara dan rakyatnya.

    Prabowo, Percayalah Pada Juru Bicara!

    • calendar_month Sen, 11 Mei 2026
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 1Komentar

    menalar.id,. – Satu bulan yang lalu, Presiden RI Prabowo Subianto berpidato di depan pejabat kabinet merah-putih, Rabu (8/4/2026). Dalam pidatonya, Prabowo menanggapi kritikan terkait ia yang acap acap menyambangi banyak negara. “Dibilang Prabowo jalan-jalan ke luar negeri, senang jalan-jalan ke luar negeri. Ya, saudara-saudara untuk amankan minyak, gue harus ke mana-mana,” tegas Prabowo. Berdasarkan laporan […]

  • BNPB Laporkan Data Terbaru Korban Bencana Sumatera

    BNPB Laporkan Data Terbaru Korban Bencana Sumatera

    • calendar_month Rab, 3 Des 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memperbarui data korban bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar), pada Rabu (3/12/2025). Data terbaru menurut BNPB mencatat korban meninggal dunia bencana Sumatera mencapai 770 jiwa. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyampaikan bahwa di Sumatera Utara tercatat […]

  • sekretaris pbb

    PPB Akan Pangkas 6.900 Karyawan Gegara Efisiensi Besar AS

    • calendar_month Ming, 1 Jun 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Sekretaris Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antoni Guterres kan memangkas anggaran sebesar 20% atau sekitar US$ 3,7 miliar. Karena kebijakan tersebut, sekitar 6.900 karyawan berpotensi akan di Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Langkah tersebut tertuang dalam memo internal yang telah disampaikan kepada seluruh karyawan. PBB telah memerintahkan setiap unit untuk menyerahkan rencana efisiensi paling lambat 13 […]

expand_less