Isu Reshuffle, Hingga Jam Masuk Sekolah 06.00 WIB: Ini Sorotan Politik Terbaru

menalar.id,. – Berbagai dinamika politik nasional mewarnai pemberitaan pada Selasa (3/6/2025). Dari isu reshuffle kabinet hingga desakan Komisi X DPR RI agar Gubernur Jawa Barat mengkaji ulang kebijakan jam masuk sekolah pukul 06.00 WIB, berikut rangkuman peristiwa politik penting yang layak dicermati:

Reshuffle Mungkin Terjadi

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi menyampaikan bahwa kemungkinan perombakan kabinet tetap terbuka. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi secara objektif terhadap kinerja para menteri.

“Ya reshuffle itu sesuatu hal yang mungkin saja terjadi. Akan tetapi, kapan dan siapa orang yang akan terkena reshuffle, itu betul-betul hak prerogatif Presiden,” ujar Hasan saat memberi keterangan di Kantor PCO, Jakarta.

Hasan menambahkan bahwa berbagai spekulasi mengenai reshuffle belum memiliki dasar yang sah selama belum ada pengumuman resmi dari Presiden. Ia menilai informasi-informasi di publik hanyalah spekulasi dan aspirasi pihak tertentu.

Siswa AAL Akan Magang Selama Satu Tahun

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali menjelaskan bahwa siswa Akademi Angkatan Laut (AAL) kini akan menempuh masa pendidikan selama tiga tahun, lalu melanjutkan magang selama satu tahun di kapal perang maupun satuan tertentu.

“Di AAL tiga tahun (masa pendidikan) tapi ditambah satu tahun sebagai perwira siswa. Mereka akan ditempatkan di kapal-kapal kemudian yang marinir di Batalion, seperti magang,” kata Ali saat ditemui di Seskoal, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Ali menilai model pembelajaran berbasis praktik ini lebih efektif karena memberi pengalaman langsung di lapangan yang bermanfaat bagi pengembangan kemampuan para perwira muda.

Presiden Tahu LSM Asing yang Diskreditkan Pemerintah

Menanggapi pidato Presiden Prabowo dalam peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin (2/6), Hasan Nasbi menyatakan bahwa Presiden memiliki informasi lengkap mengenai keberadaan LSM asing yang berupaya mendiskreditkan pemerintah.

“Sebagai Presiden tentu beliau punya informasi yang lengkap, punya informasi yang bisa dipercaya. Siapa-siapa saja kelompok-kelompok, baik itu individu, baik itu berorganisasi, bahkan mungkin mengatasnamakan lembaga swadaya masyarakat yang memerankan peran ini,” jelas Hasan dalam konferensi pers di Kantor PCO, Jakarta.

Presiden dalam pidatonya mengungkap kekhawatiran terhadap pendanaan asing yang masuk ke LSM dan diduga digunakan untuk memicu konflik horizontal di dalam negeri.

Komisi XIII DPR: Kebijakan Harus Berlandaskan HAM

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menekankan pentingnya menjadikan hak asasi manusia sebagai pijakan utama dalam penyusunan setiap kebijakan publik. Ia menegaskan bahwa prinsip kemanusiaan dalam Pancasila harus tercermin dalam setiap regulasi negara.

“Sila Kedua adalah titik temu antara nilai-nilai luhur Pancasila dan prinsip-prinsip HAM. Setiap regulasi, setiap kebijakan yang dibuat, harus berpihak pada keadilan, menjunjung martabat manusia, dan menolak segala bentuk diskriminasi,” kata Andreas dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Andreas mengingatkan bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga fondasi moral dan konstitusional dalam penegakan HAM di Indonesia.

Komisi X DPR Minta Gubernur Jabar Tinjau Ulang Sekolah Masuk Pukul 06.00

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk mengkaji ulang kebijakan jam masuk sekolah pukul 06.00. Ia menilai kebijakan tersebut bisa berdampak pada kenyamanan dan efektivitas proses belajar siswa.

“Kepada Pak Gubernur Jawa Barat, tolong ini dikaji lebih mendalam, tolong ini dianalisis lebih mendalam,” ujar Lalu saat ditemui di Jakarta.

Lalu memahami bahwa kebijakan itu mungkin bertujuan untuk mendisiplinkan siswa. Namun, menurutnya, proses belajar-mengajar tetap membutuhkan suasana yang nyaman dan kondusif agar tujuan pendidikan bisa tercapai.