Breaking News

Fraksi PDIP Kompak Dukung Hasto, Dolfie Soroti Cacat Prosedur Hukum

  • account_circle Nisrina
  • calendar_month Jum, 6 Jun 2025

menalar.id-Dolfie Otniel Frederic Palit, Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI menuturkan partainya kompak mendukung Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto  terkait kasus dugaan suap dan hambatan penyidikan (5/6/2025).

Sejumlah politikus PDIP yang datang antara lain Hendrawan Supratikno, Chico Hakim, Benhur George Watubun, Ribka Tjiptaning, serta Ferdinand Hutahaean. Selain itu, anggota DPR dari Fraksi PDIP seperti Denny Cagur, Darmadi Durianto dan Dolfie dalam sidang perkara Hasto, Kamis (5/6).

Menurut Dolfie, kedatangan Megawati Soekarnoputri menyaksikan sidang menandakan hubungan baik internal PDIP, baik dalam DPP maupun DPR untuk mendukung kebebasan Hasto. Sementara itu, ia meyakini Hasto akan menerima keadilan. Menurutnya, penyelidikan hukum Hasto mengalami banyak kekurangan prosedur.

“Misalnya alat bukti yang cacat prosedur, kemudian prosedur-prosedur yang cacat hukum,” Ucap Dolfie dikutip dari keterangan tertulis.

Ia mengkritik pernyataan Ahli Hukum Pidana UGM, Muhammad Fatahilah Akbar, yang dinilainya gagal secara tegas mengungkap cacat prosedur dalam proses hukum terhadap Hasto.

“Ya walaupun cacat hukum itu apakah sah sebagai alat bukti, nah dia ahli tidak berani menyimpulkan secara jelas. Tapi kalau dapat kita simpulkan banyak prosedur tidak sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam peraturan,” Tegasnya.

Karena itu, ia yakin Hasto bisa terbebas dari kasus Harun Masiku. “Ya kita lihat proses persidanganya masih ada. Minggu depan kan masih ahli dari penasihat hukum. Kita optimis lah Hasto bisa mendapat keadilannya,” katanya.

Hasto Kristiyanto diadili atas dugaan menghalangi penyidikan KPK dalam kasus Harun Masiku, mantan caleg PDIP yang buron sejak 2020. Selain itu, ia menyuap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Rp600 juta untuk memasukkan Harun Masiku ke DPR lewat mekanisme PAW. Ia melakukan itu bersama orang kepercayaannya, Donny Tri Istiqomah dan Saeful Bahri juga Harun Masiku.

Donny telah ditetapkan tersangka, namun belum menjani proses hukum. Saeful Bahri divonis bersalah dan Harun Masiku berstatus buron. Dan satu nama lain, Agustiani Tio Fridelina (mantan Kader PDIP dan mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu) yang sudah selesai menjalani proses hukum.

 

 

  • Penulis: Nisrina

Rekomendasi Untuk Anda

  • TNI AL Musnahkan 41,7 Kilogram Narkoba di Sumatera Utara

    TNI AL Musnahkan 41,7 Kilogram Narkoba di Sumatera Utara

    • calendar_month Ming, 7 Des 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) I Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL) memusnahkan narkoba jenis ketamine seberat 41,7 kilogram di Gedung Yos Sudarso, Mako Kodaeral I Medan, Sumatera Utara (Sumut), Sabtu (6/12/2025). Barang tersebut merupakan hasil penyitaan personel TNI AL ketika melaksanakan patroli di laut. Mengutip Kompas, Dankodaeral I Laksamana Muda TNI Deny […]

  • 60 Ribu Warga Mengungsi Akibat Konflik Intan Jaya-Puncak

    60 Ribu Warga Mengungsi Akibat Konflik Intan Jaya dan Puncak Jaya

    • calendar_month Sab, 7 Jun 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengadakan pertemuan darurat dengan Gubernur Papua Tengah beserta jajarannya untuk menangani eskalasi konflik di Kabupaten Intan Jaya dan Puncak. Pigai mengungkapkan, sebanyak 60 ribu warga dari kedua wilayah tersebut terpaksa mengungsi akibat kekerasan bersenjata yang terus terjadi. Menurut Pigai, para pengungsi kini menyebar ke daerah-daerah yang lebih aman […]

  • Presiden Partai Buruh Sebut Kemenaker Sarang Korupsi, Singgung Kasus Noel

    Presiden Partai Buruh Sebut Kemenaker Sarang Korupsi, Singgung Kasus Noel

    • calendar_month Kam, 28 Agu 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, melontarkan kritik keras ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Ia menyebut lembaga itu jadi sarang korupsi, dan kasus dugaan suap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel hanya contoh kecilnya. “Kita ingin kasus Noel ini tidak terulang. Kemenaker itu gudangnya korupsi. Izin agen outsourcing, izin tenaga kerja asing, sampai sertifikasi […]

  • Pers

    AJI dan Publik Unjuk Rasa di PN Jaksel, Ada Apa?

    • calendar_month Sen, 3 Nov 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bersama masyarakat menggelar aksi unjuk rasa terkait gugatan Menteri Pertanian kepala Tempo, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (3/11/2025). Sejumlah jurnalis tempo, anggota AJI, Komite Keselamatan Jurnalis Indonesia, pakar ahli Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, hingga aktivis sekitar turut hadir. Beberapa bahkan membawa poster bertuliskan: “#Gugat Rp200 miliar = […]

  • Kemlu Pulangkan 400 WNI Korban TPPO dari Myawaddy, Myanmar

    Kemlu Pulangkan 400 WNI Korban TPPO dari Myawaddy, Myanmar

    • calendar_month Sel, 18 Mar 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Kemlu berhasil membawa pulang 400 WNI yang menjadi korban penipuan online di Kota Myawaddy, Myanmar. Para korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tersebut dibawa keluar dari wilayah konflik itu pada Senin (17/3). Dikutip dari keterangan pers KBRI Bangkok, 400 WNI tersebut terdiri dari 313 laki-laki dan 87 perempuan, enam di antaranya dalam kondisi […]

  • MK Batalkan HGU 190 Tahun, Bagaimana Nasib IKN?

    MK Batalkan HGU 190 Tahun, Bagaimana Nasib IKN?

    • calendar_month Rab, 19 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    menalar.id., – Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan Hak Guna Usaha (HGU) 190 tahun Ibukota Nusantara (IKN), pada Kamis (13/11/2025). Keputusan tersebut membuat penggunaan HGU menjadi maksimal 95 tahun melalui skema double cycle. Mengutip Kompas, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengatakan bahwa MK akan memberikan HGU paling lama 35 tahun kemudian dapat memperpanjang haknya hingga 25 tahun dan […]

expand_less