Breaking News

Jokowi Buka Suara Soal Whoosh: Negara Rugi Kalau Bandung Macet

  • account_circle Nazula Destiyana
  • calendar_month Sen, 27 Okt 2025

menalar.id – Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi), akhirnya angkat bicara mengenai proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) yang menuai sorotan publik karena tingginya beban utang. Ia menjelaskan alasan di balik pembangunan proyek transportasi massal tersebut.

Menurut Jokowi, pembangunan kereta cepat dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi kemacetan parah di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Selain Whoosh, pemerintah juga mengembangkan berbagai moda transportasi publik lain seperti MRT dan LRT.

“Ini sudah sejak 30 tahun, 40 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu dan Jabodetabek juga kemacetannya parah,” kata Jokowi, di Kottabarat, Senin (27/10/2025).

Jokowi menambahkan, tidak hanya Jabodetabek, Kota Bandung pun mengalami kemacetan serupa. Ia memperkirakan, kemacetan di dua kawasan itu menimbulkan kerugian ekonomi hingga Rp 100 triliun per tahun.

Untuk itu, dibutuhkan moda transportasi massal agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi dan dapat menekan kerugian ekonomi tersebut.

“Nah, untuk mengatasi itu kemudian direncanakan dibangun yang namanya MRT, LRT, kereta cepat, dan sebelumnya lagi KRL. Ada juga kereta bandara agar masyarakat berpindah dari transportasi pribadi mobil atau sepeda motor ke sepeda motor,” jelasnya.

Lebih lanjut, Jokowi menegaskan bahwa pembangunan transportasi massal seperti kereta cepat, MRT, LRT, kereta bandara, dan KRL bukan bertujuan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan memberikan layanan publik.

“Kereta cepat, MRT, LRT, kereta bandara, KRL. Agar kerugian itu bisa terkurangi dengan baik. Dan prinsip dasar transportasi massal, transportasi umum itu adalah layanan publik. Ini kita juga harus ngerti bukan mencari laba,” sambungnya.

Ia menekankan bahwa manfaat transportasi umum tidak dapat diukur hanya dari sisi laba, tetapi juga dari keuntungan sosial, seperti penurunan emisi karbon dan peningkatan produktivitas masyarakat.

“Jadi, sekali lagi, transportasi massal, transportasi umum, itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial. Social return on investment, misalnya, pengurangan emisi karbon,” terangnya.

Jokowi juga mencontohkan bahwa subsidi untuk transportasi publik harus dilihat sebagai investasi sosial, bukan kerugian.

“Di situlah keuntungan sosial yang didapatkan dari pembangunan transportasi massal. Jadi sekali lagi, kalau ada subsidi itu adalah investasi, bukan kerugian. Kayak MRT. Itu pemerintah provinsi DKI Jakarta mensubsidi Rp 800 miliar per tahun itu pun baru dari Lebak Bulus sampai ke HI. Nanti kalau semua rute sudah selesai diperkirakan Rp 4,5 triliun. Dari hitung-hitungan kami dulu 12 tahun yang lalu,” bebernya.

Ketika ditanya apakah ia sudah memperkirakan potensi kerugian Whoosh sebelumnya, Jokowi tidak menjawab secara langsung. Namun ia optimistis bahwa kinerja keuangan proyek akan terus membaik seiring peningkatan jumlah penumpang.

“Itu pun kalau penumpangnya sekarang per hari kan kayak Whoosh itu sudah 19.000 dan sudah mencapai penumpang sampai 12 juta penumpang. Itu kalau setiap tahun naik, naik, naik orang berpindah, ya kerugiannya akan semakin mengecil, semakin mengecil, semakin mengecil.

“Ini kan baru tahun pertama. Mungkin diperkirakan apa EBITDA-nya juga sudah positif dan diperkirakan akan lebih turun lagi setelah enam tahun. Perkiraan, karena ini tergantung perpindahan orang ya dari transportasi pribadi ke transportasi massal,” tuturnya.

Penulis

Sejak kecil tumbuh di antara koran dan buku, kini berkembang menjadi penulis yang mengeksplorasi jurnalistik, penelitian, dan media digital. Aktif dalam kompetisi menulis dan UI/UX, serta selalu penasaran dengan dunia politik dan sains teknologi.

Rekomendasi Untuk Anda

  • Komardin Gugat UGM Rp1.000 Triliun Terkait Ijazah Jokowi

    Komardin Resmi Gugat UGM Rp1.000 Triliun Terkait Ijazah Jokowi

    • calendar_month Sel, 24 Jun 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Komardin resmi mengajukan gugatan perdata senilai lebih dari Rp1.000 triliun terhadap Universitas Gadjah Mada (UGM) terkait polemik ijazah Joko Widodo. Sidang perdana digelar di Pengadilan Negeri Sleman, Selasa (24/6/2025), dengan agenda pembacaan gugatan. Sebagai penggugat, Komardin menuntut tujuh pihak UGM, termasuk rektor dan pejabat fakultas serta Kasmudjo sebagai tergugat. Dalam sidang, ia membacakan […]

  • Dibayar Rp150 Ribu: Nasib Warga Sipil dalam Operasi Pemusnahan Amunisi TNI

    Dibayar Rp150 Ribu: Nasib Warga Sipil dalam Operasi Pemusnahan Amunisi TNI

    • calendar_month Sab, 24 Mei 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkap praktik berbahaya dalam proses pemusnahan amunisi TNI di Garut, Jawa Barat, yang melibatkan 21 warga sipil dengan upah harian Rp150.000. Anggota Komnas HAM Uli Parulian Sihombing menjelaskan bahwa para pekerja ini tidak memiliki sertifikasi resmi maupun alat pelindung diri yang memadai saat menangani bahan peledak. […]

  • gaza

    Gencatan Senjata Ilusi: Israel Tewaskan 30 Warga Palestina Setelah Kesepakatan

    • calendar_month Jum, 10 Okt 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Israel kembali menyerang Palestina lewat serangan udara yang mengakibatkan 30 warga Palestina tewas. Dałam laporan yang beredar, banyak kepulan asap dan ledakan di sejumlah wilayah Gaza. Hal ini dilakukan beberapa jam setelah kesepakatan gencatan senjata. Adapun, salah satu serangan paling mematikan menghantam rumah keluarga Ghaboun di kawasan Al-Sabra, Gaza Utara. Menurut keterangan Pertahanan […]

  • BPI Danantara Rencanakan Restrukturisasi Holding BUMN

    BPI Danantara Rencanakan Restrukturisasi Holding BUMN

    • calendar_month Sel, 25 Mar 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara mengungkapkan rencana aksi korporasi pasca pengumuman struktur kepengurusan Sovereign Wealth Fund (SWF). Salah satu fokus utama mereka adalah melakukan penataan ulang terhadap holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sudah ada. Restrukturisasi Holding BUMN Dony Oskaria, Chief Operating Officer (COO) Danantara, menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan pemetaan ulang […]

  • Fraksi PDIP Kompak Dukung Hasto, Dolfie Soroti Cacat Prosedur Hukum

    Fraksi PDIP Kompak Dukung Hasto, Dolfie Soroti Cacat Prosedur Hukum

    • calendar_month Jum, 6 Jun 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id-Dolfie Otniel Frederic Palit, Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI menuturkan partainya kompak mendukung Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto  terkait kasus dugaan suap dan hambatan penyidikan (5/6/2025). Sejumlah politikus PDIP yang datang antara lain Hendrawan Supratikno, Chico Hakim, Benhur George Watubun, Ribka Tjiptaning, serta Ferdinand Hutahaean. Selain itu, anggota DPR dari Fraksi PDIP seperti Denny Cagur, Darmadi […]

  • Verrel Bramasya Kritik Program Militer Dedi Mulyadi

    Verrel Bramasta Tolak Program Militer Dedi Mulyadi: Anak Butuh Konselor

    • calendar_month Sel, 13 Mei 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Anggota Komisi X DPR RI sekaligus mantan Aktris, Verrel Bramasta, menyampaikan kritik terhadap kebijakan Gubernur Jawa, Barat Dedi Mulyadi terkait mengirim pelajar nakal ke barak militer. Ia menyampaikan pandangan tersebut dalam unggahan video melalui akun TikTok resmi Partai Amanat Nasional (PAN), Sabtu (10/5/2025). Dalam videonya, Verrel menyatakan bahwa ia menghargai niat baik tersebut, […]

expand_less