Breaking News

Dipanggil KPK, Khofifah Pilih Hadiri Wisuda Anak

  • account_circle Nisrina
  • calendar_month Jum, 20 Jun 2025

menalar.id- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tidak memenuhi panggilan penyidik KPK karena sedang cuti untuk menghadiri wisuda putranya, Jalaluddin Mannagalli Parawansa, di Universitas Peking, China.

Khofifah dipanggil penyidik KPK sebagai saksi atas dugaan korupsi pengurusan dana hibah Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Jawa Timur tahun anggaran 2021–2022, dijadwalkan hari ini (20/6/2025).

“Jadi Ibu Gubernur hari ini sampai Minggu (22/6) cuti untuk menghadiri wisuda putranya di China,” ungkap Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, Adhy Karyono, Jumat (20/6).

Adhy Karyono menyampaikan, bahwa Khofifah telah berangkat ke China pada Jumat pagi. Sebelum pergi, Khofifah juga telah berkoordinasi dengan tim Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jawa Timur, untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan seperti biasa.

Menurut Adhy, cuti Khofifah sudah mendapat persetujuan dari Kemendagri. Selama Khofifah cuti, Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jawa Timur. Untuk sekarang, Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jawa Timur.

“Seperti aturan yang ada, otomatis Plt Gubernur dari wakilnya yakni Pak Emil Elestianto Dardak,” jelasnya.

Pada 2023, Jalaluddin Mannagalli Parawansa, anak kedua Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, mulai menempuh pendidikan S2 di Universitas Peking, Beijing, Tiongkok. Jalal, panggilannya, tercatat sebagai mahasiswa baru di perguruan tinggi ternama tersebut.

Khofifah sendiri mengantar langsung keberangkatan Jalal ke Tiongkok di Bandara Soekarno-Hatta. Jalal merupakan anak kedua dari empat bersaudara.

Pada tahun lalu, penyidik KPK juga menggeledah ruang kerja Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, sebagai bagian pemeriksaan dari kasus tersebut.

Kemarin, mantan Ketua DPRD Jawa Timur sekaligus eks Ketua DPD PDIP, Kusnadi, diperiksa KPK. Meski berstatus tersangka, ia dimintai keterangan sebagai saksi.

KPK telah menyita sejumlah aset yang diduga terkait kasus ini, termasuk rumah dan tanah. Selain itu, KPK juga mencegah 21 orang bepergian ke luar negeri.

Mereka terdiri dari anggota DPRD Jawa Timur berinisial KUS, AI, AS, dan MAH; anggota DPRD Kabupaten Sampang berinisial FA, serta anggota DPRD Kabupaten Probolinggo berinisial JJ.

Selain itu, ada 14 pihak swasta, yakni BW, JPP, HAS, SUK, AR, WK, AJ, MAS, AA, AH, AYM, RWS, MF, AM, dan MM.

  • Penulis: Nisrina

Rekomendasi Untuk Anda

  • PDIP Tolak Wacana Pilkada Lewat DPRD, Dinilai Mundurkan Demokrasi

    PDIP Tolak Wacana Pilkada Lewat DPRD, Dinilai Mundurkan Demokrasi

    • calendar_month Sab, 17 Jan 2026
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Politisi PDI Perjuangan Hardiyanto Kenneth menyatakan penolakan tegas terhadap wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Menurutnya, gagasan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai reformasi, prinsip demokrasi, serta kedaulatan rakyat yang dijamin oleh konstitusi. Kenneth menilai pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan capaian penting hasil perjuangan panjang masyarakat dalam merebut kembali hak politiknya. Ia menegaskan, mekanisme […]

  • Polisi Terduga Menyamar dan Membuat Kericuhan di Depan Mapolda Metro Jaya

    Polisi Terduga Menyamar dan Membuat Kericuhan di Depan Mapolda Metro Jaya

    • calendar_month Jum, 29 Agu 2025
    • account_circle Farrel Aditya
    • 0Komentar

    menalar.id,.- Massa aksi menyerbu aparat kepolisian di Mapolda Metro Jaya, pada Jumat (29/8/2025). Namun, terlihat seorang pria tak dikenal memegang bendera negara Indonesia yang terduga merupakan aparat kepolisian menyamar dan melawan massa aksi yang hadir. Aksi tersebut mengundang kericuhan setelah massa yang terdiri dari mahasiswa dan pengemudi ojek online (ojol) berusaha mendesak masuk ke area markas […]

  • Apa Itu Red Notice Interpol? Memahami Kasus Riza Chalid

    Apa Itu Red Notice Interpol? Memahami Kasus Riza Chalid

    • calendar_month Ming, 1 Feb 2026
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Divisi Hubungan Internasional Polri baru saja mengumumkan Riza Chalid masuk ke dalam Red Notice Interpol. Hal ini menandakan Riza Chalid sebagai buronan internasional. Penetapan ini merupakan upaya penyelesaian atas kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Subholding serta Kontraktor Kerja Sama […]

  • prabowo

    Prabowo Lawatan Kilat ke China Saat Tanah Air Sedang Ricuh

    • calendar_month Kam, 4 Sep 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Presiden Prabowo Subianto telah kembali ke Indonesia setelah berkunjung ke China yang berlangsung selama delapan jam. Lawatan ke Beijing ini dilakukan dalam rangka menghadiri parade militer peringatan 80 Tahun Kemenangan Perang Perlawanan Rakyat China. Awalnya, rencana keberangkatan sempat batal karena memanasnya sosial-politik di dalam negeri. Gejolak ini mulai pada (25/8/2025) sampai (28/8), namun […]

  • Myanmar

    Usai Kudeta 2021, Myanmar Cabut Status Darurat dan Janjikan Pemilu

    • calendar_month Jum, 1 Agu 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Pemerintah Myanmar resmi mencabut status darurat nasional, pada Kamis (31/7/2025). Langkah ini diambil untuk menyelenggerakan pemilihan umum yang akan berlangsung pada Desember. Namun, sejumlah pihak memprediksi pemilu tersebut akan dibayangi boikot dari kelompok oposisi, konflik bersenjata yang belum reda, serta dugaan pemilu hanya akan memperkuat dominasi militer. Sejak kudeta militer pada Februari 2021 […]

  • Menkeu Purbaya Akan Meningkatkan Anggaran TKD

    Menkeu Purbaya Akan Meningkatkan Anggaran TKD

    • calendar_month Jum, 12 Sep 2025
    • account_circle Farrel Aditya
    • 0Komentar

    menalar.id.,- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah akan meningkatkan anggaran transfer ke daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 sebagai respons protes Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Keputusan tersebut ia lakukan sebab ramai beberapa pemerintah daerah (Pemda) menaikkan PBB hingga ratusan persen. Ia menyampaikan  peningkatan TKD ia lakukan  karena sejumlah […]

expand_less