Breaking News

PSI Jadikan Jokowi sebagai ‘Roh Politik’ untuk Bertahan Hidup

  • account_circle Sayida
  • calendar_month Ming, 20 Jul 2025

menalar.id,. – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) secara terbuka mengakui ketergantungannya pada mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan keluarganya sebagai penopang eksistensi partai. Ketua Dewan Pembina PSI Jeffrie Geovanie mengungkapkan, partai tersebut pernah berada di ambang kehancuran sebelum Kaesang Pangarep bergabung.

Dalam Kongres PSI di Solo, Jawa Tengah (19/7/2025), Jeffrie menceritakan bagaimana partai nyaris menguburkan ambisinya di panggung politik nasional.

“Tahun 2023 saya bilang ke Raja Juli Antoni dan Grace Natalie: Kalau tidak bisa dapat anak, menantu, atau Pak Jokowi sendiri, 2024 akan jadi tahun terakhir kita ber-PSI. Kita harus siapkan pemakaman untuk partai ini,” tegas Jeffrie.

Perjuangan Mendapatkan Kaesang

Jeffrie mengungkapkan proses panjang dan melelahkan untuk membujuk Kaesang bergabung. Sejak Maret 2023, Raja Juli Antoni sebagai Ketua Umum PSI saat itu terus berusaha menghubungi Kaesang, namun seringkali tidak mendapat respons.

“Kita mengalami penderitaan batin cukup panjang. Mas Kaesang memberi harapan setengah palsu,” ujar Jeffrie.

Ia menggambarkan kesulitan yang dialami Raja Juli

“Hampir menangis setiap update ke saya. Sudah dihubungi via WhatsApp, pesan dibaca, tapi tidak dibalas.”

Syarat Hidup-Mati Partai

Jeffrie menegaskan bahwa masa depan PSI sepenuhnya bergantung pada keterlibatan keluarga Jokowi.

“Tanpa darah keluarga Pak Jokowi, suara kita akan terus merosot. Itu berarti akhir dari PSI,” tegasnya.

Ia bahkan berharap suatu saat nanti Jokowi sendiri yang akan bergabung dengan partai berlogo gajah tersebut. Pernyataan ini menunjukkan betapa PSI memposisikan Jokowi bukan sekadar figur pendukung, melainkan nyawa bagi kelangsungan partai.

Dampak Kehadiran Kaesang

Jeffrie mengakui elektabilitas PSI sebelumnya sangat rendah sebelum Kaesang mengambil alih kepemimpinan. Kehadiran putra bungsu Jokowi ini menjadi angin segar bagi partai yang sempat kehilangan arah.

Keterbukaan PSI tentang ketergantungannya pada keluarga Jokowi ini mengundang berbagai reaksi, mulai yang menganggapnya sebagai strategi politik realistis hingga kritik atas kurangnya identitas partai yang mandiri.

Penulis

Memimpin tim redaksi dengan fokus pada pemberitaan akurat, mendalam, dan memancing nalar pembaca. Fokus di rubrik nasional, ekonomi, dan hukum

Rekomendasi Untuk Anda

  • Balikpapan Krisis Pertamax, Pertamina Cuma Bisa Minta Maaf

    Balikpapan Krisis Pertamax, Pertamina Cuma Bisa Minta Maaf

    • calendar_month Rab, 21 Mei 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Pertamina menjelaskan bahwa kelangkaan BBM Pertamax di Balikpapan terjadi akibat peningkatan permintaan yang signifikan dalam beberapa hari terakhir. Perusahaan BUMN ini menilai kondisi ini menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat akan BBM berkualitas. “Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kami terus berupaya meningkatkan pelayanan dan memastikan kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi dengan baik,” jelas Edi Mangun, […]

  • densus

    Densus 88: Pelaku Bom SMAN 72 Jakarta Rakit Sendiri dari Dark Web

    • calendar_month Sel, 11 Nov 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id., – Detasemen Khusus 88 (Densus) Antiteror Polri melaporkan pelaku dari pengebom-an SMAN 72 Jakarta merakit sendiri bahan peledak yang digunakan saat insiden. Pelaku terduga mempelajari pembuatan bom dari tutorial internet. “Dirakit sendiri dan pelaku mengakses melalui internet cara-cara merakit bom,” ucap juru bicara Densus 88 Antiteror AKBP Mayndra Eka Wardhana, Selasa (11/11/2025) dikutip CNBC […]

  • Revisi UU TNI: Perluasan Peran Militer atau Ancaman Supremasi Sipil?

    Revisi UU TNI: Perluasan Peran Militer atau Ancaman Supremasi Sipil?

    • calendar_month Kam, 13 Mar 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto, menegaskan bahwa TNI tetap menjunjung tinggi supremasi sipil dalam mengatur penempatan prajurit TNI aktif di kementerian dan lembaga. Mantan KSAD ini menjelaskan bahwa beberapa alasan mendasari mengapa TNI tetap menjunjung supremasi sipil meskipun posisi kementerian dan lembaga yang diperuntukkan bagi TNI aktif bertambah dari 10 menjadi 15. Kebutuhan […]

  • sekretaris pbb

    PPB Akan Pangkas 6.900 Karyawan Gegara Efisiensi Besar AS

    • calendar_month Ming, 1 Jun 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Sekretaris Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antoni Guterres kan memangkas anggaran sebesar 20% atau sekitar US$ 3,7 miliar. Karena kebijakan tersebut, sekitar 6.900 karyawan berpotensi akan di Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Langkah tersebut tertuang dalam memo internal yang telah disampaikan kepada seluruh karyawan. PBB telah memerintahkan setiap unit untuk menyerahkan rencana efisiensi paling lambat 13 […]

  • DKBN

    Prabowo Segera Resmikan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional Dua Pekan Lagi

    • calendar_month Kam, 4 Sep 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Presiden Prabowo Subianto dikabarkan segera mengumumkan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN). Secara sederhana, DKBN merupakan nomenklatur atau lembaga baru yang setara dengan kementerian. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, menyampaikan saat pertemuan dengan sejumlah organisasi serikat buruh, Prabowo turut membahas rencana membentukan Satgas Pencegahan PHK. “Menunggu Bapak Presiden […]

  • Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai rencana penyusunan Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing bertentangan dengan konstitusi.

    RUU Disinformasi Dinilai Antikritik, YLBHI Soroti Sikap Pemerintah

    • calendar_month Kam, 15 Jan 2026
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai rencana penyusunan Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing bertentangan dengan konstitusi. YLBHI menilai RUU tersebut berpotensi membatasi kebebasan berekspresi dan hak atas informasi yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945. YLBHI menyoroti Pasal 28F dan Pasal 28E UUD 1945 yang menjamin hak warga negara untuk berkomunikasi, memperoleh […]

expand_less