Breaking News
search
Hukum

Kepolisian Siapkan Rekayasa Lalu Lintas untuk Antisipasi Demo Pengemudi Ojol

  • account_circle Sayida
  • calendar_month Sen, 19 Mei 2025
Kepolisian Siapkan Rekayasa Lalu Lintas untuk Antisipasi Demo Pengemudi Ojol

menalar.id., – Kepolisian menyiapkan rekayasa lalu lintas menyusul rencana demonstrasi pengemudi ojek online (ojol) pada Selasa (20/5/2025). Sebanyak 25 ribu pengemudi diperkirakan akan menyampaikan aspirasi di sekitar Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat.

Pengalihan Arus Lalu Lintas di Sekitar Lokasi Demo

Wakil Dirlantas Polda Metro Jaya, AKBP Argo Wiyono, mengatakan pihaknya sedang menyiapkan skema pengalihan arus dengan mengalihkan beberapa jalur.

“Ini sedang kami buat, seperti biasanya kalau seputaran di Patung Kuda nanti pengalihannya kami belokkan ke Budi Kemuliaan. Kemudian di seputaran Tugu Tani. Kemudian ke Harmoni Tomang,” ujarnya kepada wartawan, Senin (19/5/2025).

Argo menjelaskan bahwa pengalihan arus akan disesuaikan dengan kondisi lapangan. Namun, ia mengimbau masyarakat menghindari area sekitar lokasi demo, termasuk Patung Kuda Arjuna Wiwaha dan Gedung DPR RI.

“Kami tetap imbau ke masyarakat supaya menghindari area seputaran Medan Merdeka, Bundaran Patung Kuda, sama seputaran DPR. Karena memang jumlahnya (massa) cukup banyak seperti itu,” jelasnya.

Personel Kepolisian Siaga untuk Kelancaran Lalu Lintas

Argo memastikan bahwa petugas lalu lintas, Shabara, dan Bhabinkamtibmas akan dikerahkan untuk menjaga kelancaran arus jalan. Kepolisian juga menyiapkan lokasi parkir khusus agar massa aksi tidak parkir sembarangan dan mengganggu pengguna jalan lain.

25 Ribu Pengemudi Ojol Jabodetabek Akan Turun ke Jalan

Sebelumnya, Asosiasi Pengemudi Ojek Online (Ojol) Garda Indonesia mengumumkan rencana aksi akbar yang melibatkan 25 ribu pengemudi dari wilayah Jabodetabek. Ketua Umum Garda Indonesia, Igun Wicaksono, menyatakan bahwa aksi yang dinamakan “Aksi 205” ini sebenarnya melibatkan 250 ribu pengemudi se-Jabodetabek, tetapi hanya sekitar 10 persen yang akan turun langsung ke jalan.

“Yang aksi turun ke jalan ya mungkin 10 persennya atau 25 ribunya,” kata Igun melalui pesan tertulis, Sabtu (17/5/2025).

Tuntutan Demo Terkait Potongan Biaya Aplikasi

Igun menjelaskan, aksi ini dilatarbelakangi dugaan pelanggaran terhadap Kepmenhub KP Nomor 1001 Tahun 2022 tentang batas potongan biaya aplikasi sebesar 20 persen. Menurutnya, beberapa perusahaan aplikator justru memotong hingga 50 persen, yang dinilai merugikan pengemudi ojol.

Aksi Off Bid Serentak Selama 24 Jam

Selain unjuk rasa, Garda Indonesia juga akan melakukan aksi “off bid” atau mematikan aplikasi secara massal di seluruh Jabodetabek. Aksi ini rencananya berlangsung selama 24 jam pada Selasa, 20 Mei 2025, mulai pukul 00.00 hingga 23.59 WIB.

Penulis

Memimpin tim redaksi dengan fokus pada pemberitaan akurat, mendalam, dan memancing nalar pembaca. Fokus di rubrik nasional, ekonomi, dan hukum

Artikel Terkait

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati Revisi Undang-Undang (RUU) Polri tetap memberikan ruang bagi anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan di luar institusinya.
Hukum

RUU Polri Kembali Dibahas! Polri Aktif Bebas Menjabat Di Manapun

  • calendar_month Sen, 8 Jun 2026
  • account_circle Nazula Destiyana
  • 0Komentar

menalar.id,. – Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati Revisi Undang-Undang (RUU) Polri tetap memberikan ruang bagi anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan di luar institusinya. Anggota Polri dapat mengisi posisi tersebut atas permintaan kementerian atau lembaga yang membutuhkan keahlian tertentu maupun melalui penugasan langsung dari Presiden. Ketentuan ini tercantum dalam usulan Pasal 28A ayat […]

PTUN Jakarta Tolak Gugatan Ali Wongso, Misbakhun: Ini hadiah Ulang Tahun Ke-66 SOKSI
Hukum

PTUN Jakarta Tolak Gugatan Ali Wongso, Misbakhun: Ini hadiah Ulang Tahun Ke-66 SOKSI

  • calendar_month Rab, 20 Mei 2026
  • account_circle Redaksi
  • 0Komentar

MENALAR.ID,. JAKARTA — Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta resmi menyatakan gugatan pihak Ali Wongso Sinaga tidak diterima dalam perkara Nomor 403/G/2025/PTUN.JKT. Putusan tersebut mempertegas legalitas kepengurusan Depinas SOKSI pimpinan Mukhamad Misbakhun yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM. “Putusan ini adalah hadiah ulang tahun yang tak ternilai harganya tepat di Hari Ulang […]

Hormati Proses Hukum, Ahmad Dedi Bantah Lari karena Dugaan Terlibat Suap
Hukum

Hormati Proses Hukum, Ahmad Dedi Bantah Lari karena Dugaan Terlibat Suap

  • calendar_month Sab, 9 Mei 2026
  • account_circle Redaksi
  • 0Komentar

MENALAR.ID,. JAKARTA — Baru-baru ini terdapat framing negatif yang beredar di media massa dan media sosial kepada Pemeriksa Fungsional Ahli Madya di Direktorat Jenderal Bea Cukai Ahmad Dedi, lari dari wawancara media. Peristiwa ini membangun framing seolah Ahmad Dedi terlibat di dalam kasus suap importasi di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Kuasa Hukum Ahmad Dedi, T.S Hamonangan […]

93 Laporan Kekerasan Daycare Little Aresha Yogya, 17 Pengasuh Terlibat
Hukum

93 Laporan Kekerasan Daycare Little Aresha Yogya, 17 Pengasuh Terlibat

  • calendar_month Sab, 2 Mei 2026
  • account_circle Redaksi
  • 0Komentar

menalar.id., – Kasus kekerasan terhadap anak bertambah di fasilitas penitipan anak atau daycare Little Aresha, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Sabtu (2/5/2026). Kepolisian Resor Kota (Polresta) Yogyakarta mengungkapkan hal tersebut berdasarkan laporan dari orang tua korban. Mengutip Tempo, Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polresta Yogyakarta Komisaris Riski Adrian mengatakan laporan terakhir mengenai kasus kekerasan anak sebanyak […]

Rekomendasi Untuk Anda

  • KPK RI: Pejabat Eselon & Swasta Jadi “Jawara” Kasus Korupsi
    Hukum

    KPK RI: Pejabat Eselon & Swasta Jadi “Jawara” Kasus Korupsi

    • calendar_month Jum, 12 Sep 2025
    • account_circle Farrel Aditya
    • 0Komentar

    menalar.id.,- Komisi Pemberantasan Korupsi RI (KPK RI) mengungkap data statitstik yang menerangkan pejabat eselon I, II, dan III dan pihak swasta menjadi kelompok profesi yang paling banyak mendapatkan penanganan dalam kasus tindak pidana korupsi. Berdasarkan data dari laman resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jumlah tindak pidana korupsi yang mereka tangani lembaga antirasuah tersebut berdasarkan jabatan/profesi […]

  • nadiem
    Nasional

    Tok! Kejagung Tetapkan Nadiem Jadi Tersangka Korupsi Laptop

    • calendar_month Kam, 4 Sep 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Kejaksaan Agung (Kejagung) tetapkan Eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim sebagai tersangka atas kasus korupsi Program Digitalisasi Pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019-2022. “Dari hasil pendalaman dan alat bukti yang ada, pada sore ini telah menetapkan tersangka baru dengan inisial NAM (Nadiem Anwar Makarim),” ungkap Kapuspen Kejagung Anang Supriatna dalam […]

  • menalar.id,. - Presiden Prabowo Subianto meresmikan 1.179 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri dan 18 gudang ketahanan pangan Polri di Polsek Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (13/2/2026). Mulanya, Prabowo meninjau sejumlah dapur SPPG, kolam bioflok ikan, dan budidaya tanamana hidroponik milik polri. Peresmian 1.179 Dapur MBG Kemudian, Prabowo turut berinteraksi dengan beberapa SPPG Polri di sejumlah daerah. Dalam peresmian tersebut, sejumlah anggota Kabinet Merah Putih hadir, seperti: Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan Menteri Koordinator PMK Pratikno Mensesneg Prasetyo Hadi Menteri Kebudayaan Fadli Zon Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya Kepala Staf Kepresidenan M Qodari, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno. Lalu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap pihaknya memiliki target pembangunan SPPG sebanyak 1.500 di seluruh Indonesia pada 2026. Dengan target tersebut, polri kini memiliki peran besar dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG). Kemudian, muncul pertanyaan mendasar, bolehkah polri sebagai institusi penegak hukum dapat mengelola SPPG atau dapur umum MBG? Apakah Polri Dapat Mengelola Dapur MBG? Menurut Undang-Undang Pasal 14 Nomor 2 Tahun 2002 polri memiliki tanggung jawab, antara lain: Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; sertal. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian, dalam Peraturan Presiden (PP) Pasal 19 ayat (1) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG menyebut jika BGN dapat bekerja sama denga instansi pemerintah, perseroan terbatas, perseroan perorang, Koperasi, BUM Desa, BUMN, BUMD, atau badan usaha berbadan hukum lainnya. Kemudian juga persekutuan komanditer atau badan usaha tidak berbadan hukum lainnya, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, serta yayasan atau lembaga organisasi atau kemasyarakatan berbadan hukum lainnya. Apabila mengacu pada dua peraturan tersebut, polri tidak melanggar karena hal itu masuk ke dalam pelayanan kepada masyarakat dan mendukung program pemerintah. Meski demikian, hal ini mengkhawatirkan sebab proses pemantauannya sulit dan tertutup. Respons Pakar Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa turut merespons kekhawatiran tersebut, Ia menjelaskan secara normatif, selain sebagai intervensi gizi, program MBG juga mendorong partisipasi UMKM, koperasi, dan kelompok masyarakat desa. "Ketika aktor politik lokal menjadi pelaksana langsung, terjadi deviasi fungsi yang mana dari pengawasan menjadi eksekusi. Ini bertentangan dengan prinsip separation of roles dalam tata kelola publik," tegasnya, Selasa (16/9/2025) melansir dari Inilah.com. Ia menilai apabila ada dominasi dari instansi hukum dan elite politik semacam ini, maka berisiko menciptakan rent-seeking behavior. Maksudnya, keputusan alokasi tidak lagi berbasis efisiensi atau keadilan, melainkan kepentingan pribadi atau kelompok. "Akibatnya dapat menghambat inklusi UMKM dan melemahkan efek ekonomi berganda, yang seharusnya dihasilkan oleh program MBG," pungkas Herry. Konflik Dapur MBG Milik Polri Sebelumnya, sejumlah masyarakat melaporkan jika polri melakukan "pencaplokan" kuota ke sekolah-sekolah yang sudah bekerja sama dengan dapur MBG yang masyarakat kelola. Dapur MBG yang masyarakat kelola beralasan pihaknya harus mencari sekolah lain dengan jarak tempuh lebih jauh. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini membenarkan hal tersebut. "Jadi SPPG yang sudah kerja sama dengan sekolah, ini disuruh pindah oleh polisi. Ini banyak kasus-kasus ini, Pak. Ini yang melaporkan ke saya itu di Grobogan dan Brebes," ucap Yahya. Beberapa hari kemudian, Yahya memberi klarifikasi sekaligus menyampaikan permintaan maaf kepada pihak Polri. Ia menilai, sikap Polri tak bukan karena kondisi dapur MBG Polri jauh lebih layak dan dapat menjadi contoh. "Pernyataan saya di rapat Komisi IX pada RDP bersama BGN sebelumnya saya luruskan. Saya memohon maaf kepada polri atas kekeliruan tersebut. SPPG Polri terbukti memiliki standar yang back dan menjadi mitra yang dapat diandalkan," Sambungnya. Yahya memuji dapur MBG Polri yang memiliki standar baik, mulai dari bangunan permanen, peralatan dapur lengkap, hingga kendaraan distribusi sendiri.
    Nasional

    1.179 SPPG! Bolehkah Polri Kelola Dapur MBG?

    • calendar_month Sab, 14 Feb 2026
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 1Komentar

    menalar.id,. – Presiden Prabowo Subianto meresmikan 1.179 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri dan 18 gudang ketahanan pangan Polri di Polsek Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (13/2/2026). Mulanya, Prabowo meninjau sejumlah dapur SPPG, kolam bioflok ikan, dan budidaya tanamana hidroponik milik polri. Peresmian 1.179 Dapur MBG Kemudian, Prabowo turut berinteraksi dengan beberapa SPPG Polri di sejumlah […]

  • Kamisan Ke-887 Soal RKUHAP, Negara Jadi Alat Penguasa?
    Hukum

    Aksi Kamisan Ke-887 Soal RKUHAP, Negara Jadi Alat Penguasa?

    • calendar_month Kam, 20 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    menalar.id., – Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) kembali menggelar aksi kamisan di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (20/11/2025). Aksi kamisan ke-887 lebih mengedepankan tentang penolakan Revisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang kini telah sah menjadi Undang-Undang. Aksi kamisan tetap konsisten meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah atas pelanggaran HAM yang terjadi pada tahun 1998. […]

  • Prabowo Bahas Bencana dan Kesiapan Akhir Tahun Bersama Menteri Kabinet
    Nasional

    Prabowo Bahas Bencana dan Kesiapan Akhir Tahun Bersama Menteri Kabinet

    • calendar_month Ming, 14 Des 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, pada Ahad (14/12/2025). Pertemuan itu digelar usai Prabowo meninjau langsung lokasi terdampak bencana di Sumatera. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan rapat membahas langkah lanjutan penanganan bencana. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menekankan percepatan pembangunan hunian bagi warga terdampak. […]

  • Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebut pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung tidak efektif.
    Politik

    Cak Imin: Pilkada Langsung Sudah Tak Efektif, PKB Siap Evaluasi

    • calendar_month Sab, 20 Des 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id., – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebut pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung tidak efektif. Hal ini ia sampaikan saat pembukaan Musyawarah Wilayah (Muswil) PKB Jawa Timur di Surabaya, Jumat (19/12/2025). Maka, Cak Imin bersama pihaknya akan mengevaluasi penyelenggaraan pilkada langsung yang telah berjalan sejak 2005. “Pilkada langsung […]

Terpopuler

Maaf, saat ini belum tersedia post untuk ditampilkan.

Terbaru

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) bersama kampus lain akan menggelar demonstrasi di Jakarta, pada Juta (12/6/2026) pukul 13.00 WIB.
Nasional

Apa Saja Tuntutan Demonstrasi Jumat 12 Juni 2026?

  • calendar_month Jum, 12 Jun 2026
  • account_circle Nazula Destiyana
  • 0Komentar

menalar.id,. – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) bersama universitas lainnya akan menggelar demonstrasi di Jakarta, pada Juta (12/6/2026) pukul 13.00 WIB. Ada dua lokasi yang dipilih demonstra, yaitu Bundaran HI, Menteng dan di Jalan Medan Merdeka Selatan, dekat kawasan Monas. Tuntutan Demonstrasi Adapun tuntutan demonstrasi tersebut meliputi lima permasalahan, antara lain: Menghentikan pemborosan […]

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati Revisi Undang-Undang (RUU) Polri tetap memberikan ruang bagi anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan di luar institusinya.
Hukum

RUU Polri Kembali Dibahas! Polri Aktif Bebas Menjabat Di Manapun

  • calendar_month Sen, 8 Jun 2026
  • account_circle Nazula Destiyana
  • 0Komentar

menalar.id,. – Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati Revisi Undang-Undang (RUU) Polri tetap memberikan ruang bagi anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan di luar institusinya. Anggota Polri dapat mengisi posisi tersebut atas permintaan kementerian atau lembaga yang membutuhkan keahlian tertentu maupun melalui penugasan langsung dari Presiden. Ketentuan ini tercantum dalam usulan Pasal 28A ayat […]

Presiden Prabowo Subianto akan melantik Presiden Partai Buruh Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang ketenagakerjaan, pada Senin (8/6/2026) sore.
Politik

Prabowo Tunjuk Said Iqbal Jadi Penasihat Khusus, Mengapa?

  • calendar_month Sen, 8 Jun 2026
  • account_circle Nazula Destiyana
  • 0Komentar

menalar.id,. – Presiden Prabowo Subianto akan melantik Presiden Partai Buruh Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang ketenagakerjaan, pada Senin (8/6/2026) sore. Hal ini Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sampaikan secara langsung di Kompleks Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta. . “Said Iqbal akan diminta membantu Bapak Presiden berkenaan dengan masalah ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh,” kata […]

Presiden Prabowo Subianto mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU).
Nasional

Prabowo Teken Perpres Baru Soal UNESCO, Tentang Apa?

  • calendar_month Jum, 5 Jun 2026
  • account_circle Nazula Destiyana
  • 0Komentar

menalar.id,. – Presiden Prabowo Subianto mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU). Adapun tujuan Perpres ini agar kualitas pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, serta komunikasi dan informasi di tingkat internasional semakin meningkat. KNIU sendiri menjadi pertanggung jawaban presiden secara langsung. Nantinya, KNIU akan merealisasikan fasilitas, koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di bidang pendidikan, […]

BRIN Minta Maaf Usai Kontroversi Poster Burung Garuda
Nasional

BRIN Minta Maaf Usai Kontroversi Poster Burung Garuda

  • calendar_month Sel, 2 Jun 2026
  • account_circle Nazula Destiyana
  • 0Komentar

menalar.id., – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengucapkan permohonan maaf usai poster peringatan Hari Lahir Pancasila yang diunggah terbukti hasil kecerdasan buatan (AI). Pasalnya, desain AI tersebut keliru menampilkam burung garuda, seperti jumlah bulu ekor burung garuda yang pada awalnya 8 helai menjadi 7 helai. “BRIN Indonesia menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan dalam […]

PTUN Jakarta Tolak Gugatan Ali Wongso, Misbakhun: Ini hadiah Ulang Tahun Ke-66 SOKSI
Hukum

PTUN Jakarta Tolak Gugatan Ali Wongso, Misbakhun: Ini hadiah Ulang Tahun Ke-66 SOKSI

  • calendar_month Rab, 20 Mei 2026
  • account_circle Redaksi
  • 0Komentar

MENALAR.ID,. JAKARTA — Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta resmi menyatakan gugatan pihak Ali Wongso Sinaga tidak diterima dalam perkara Nomor 403/G/2025/PTUN.JKT. Putusan tersebut mempertegas legalitas kepengurusan Depinas SOKSI pimpinan Mukhamad Misbakhun yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM. “Putusan ini adalah hadiah ulang tahun yang tak ternilai harganya tepat di Hari Ulang […]

Best Free LMS for WordPress: 5 Options Compared for 2026
Nasional

Best Free LMS for WordPress: 5 Options Compared for 2026

  • calendar_month Sen, 18 Mei 2026
  • account_circle Redaksi
  • 0Komentar

The best free learning management system (LMS) for WordPress is Masteriyo. With that said, there are other free LMS options that have particular strengths and lend themselves well to specific use cases. In the remainder of this post, I’m going to break down five of the best free choices available right now, so you can […]

Riyan Hidayat Resmi Kembalikan Formulir dan Berkas Pencalonan Ketua Umum BM PAN 2026–2031
Politik

Riyan Hidayat Resmi Kembalikan Formulir dan Berkas Pencalonan Ketua Umum BM PAN 2026–2031

  • calendar_month Sen, 18 Mei 2026
  • account_circle Sayida
  • 0Komentar

menalar.id,. – Kader muda Partai Amanat Nasional Riyan Hidayat resmi mengembalikan formulir serta berkas persyaratan pencalonan Ketua Umum Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN) periode 2026–2031. Pengembalian formulir tersebut menjadi penanda keseriusan Riyan Hidayat untuk maju membawa gagasan pembaruan dan penguatan peran strategis BM PAN sebagai organisasi kepemudaan partai. Dalam kesempatan tersebut, Riyan Hidayat […]

Maka, peran Jubir sangat krusial. Apabila presiden terus menerus menyampaikan pernyataan yang memicu kontroversi, kontradiktif, atau bernada emosional, dampaknya bukan hanya sekadar polemik sesaat di media sosial. Dalam jangka panjang, hal itu dapat menciptakan jarak psikologis antara pemimpin dan rakyatnya sendiri. Publik menjadi kesulitan membedakan mana pernyataan yang benar-benar merepresentasikan kebijakan negara dan mana yang sekadar respons spontan personal seorang presiden. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori *agenda setting* dari Maxwell McCombs dan Donald Shaw yang menjelaskan bahwa media memiliki kekuatan membentuk fokus perhatian publik terhadap suatu isu. Ketika pernyataan kontroversial presiden lebih dominan diberitakan dibanding substansi kebijakan, maka citra pemerintah di mata masyarakat perlahan akan dibangun dari kontroversi tersebut. Akibatnya, komunikasi politik negara berubah menjadi siklus klarifikasi tanpa akhir. Selain itu, pakar komunikasi politik Murray Edelman dalam *Constructing the Political Spectacle* juga menjelaskan bahwa bahasa politik bukan sekadar alat penyampaian informasi, melainkan pembentuk persepsi publik terhadap kekuasaan. Cara seorang pemimpin berbicara dapat menentukan apakah ia dipandang sebagai figur yang menenangkan atau justru memperuncing ketegangan sosial. Dalam konteks ini, diksi informal, nada defensif, hingga pernyataan yang saling bertentangan berpotensi membangun kesan bahwa pemerintah lebih reaktif terhadap kritik ketimbang terbuka terhadap evaluasi. Di sinilah Jubir seharusnya mengambil peran sentral. Jubir bukan sekadar “tameng” pemerintah, melainkan penyaring komunikasi politik agar pesan negara tetap konsisten, terukur, dan tidak menimbulkan multitafsir. Presiden tentu tetap memiliki hak berbicara langsung kepada publik, namun komunikasi kenegaraan yang terlalu spontan justru rentan menjadi bumerang politik. Apalagi di era digital, satu potongan pidato dapat tersebar dalam hitungan detik dan membentuk opini publik secara masif. Sekali kepercayaan publik menurun, pemerintah akan lebih sulit membangun legitimasi terhadap kebijakan-kebijakan berikutnya. Karena itu, memperkuat fungsi Jubir bukan hanya soal menjaga citra presiden, tetapi juga menjaga kualitas komunikasi demokrasi antara negara dan rakyatnya.
Perspektif

Prabowo, Percayalah Pada Juru Bicara!

  • calendar_month Sen, 11 Mei 2026
  • account_circle Nazula Destiyana
  • 1Komentar

menalar.id,. – Satu bulan yang lalu, Presiden RI Prabowo Subianto berpidato di depan pejabat kabinet merah-putih, Rabu (8/4/2026). Dalam pidatonya, Prabowo menanggapi kritikan terkait ia yang acap acap menyambangi banyak negara. “Dibilang Prabowo jalan-jalan ke luar negeri, senang jalan-jalan ke luar negeri. Ya, saudara-saudara untuk amankan minyak, gue harus ke mana-mana,” tegas Prabowo. Berdasarkan laporan […]

Pramono Anung Wajibkan Warga Jakarta Pilah Sampah
Regional

Warga Jakarta Wajib Pilah Sampah, Menteri LH: “Jadi Contoh Nih”

  • calendar_month Ming, 10 Mei 2026
  • account_circle Nazula Destiyana
  • 0Komentar

menalar.id,. – Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menyatakan gerakan pilah sampah yang dimulai dari tingkat warga di Jakarta dapat menjadi contoh pengelolaan sampah nasional. Ia menyampaikan hal tersebut saat menghadiri deklarasi gerakan pilah sampah dan pencanangan HUT ke-499 Jakarta di kawasan Car Free Day (CFD) Jalan H.R. Rasuna Said, Minggu (10/5/2026). Jumhur menilai Jakarta telah […]

expand_less