Breaking News

Siswi Protes Larangan Wisuda Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi Ajak Diskusi

  • account_circle Nisrina
  • calendar_month Sab, 3 Mei 2025

menalar.id –  Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi membuat kebijakan larangan wisuda untuk seluruh jenjang sekolah.Dedi menyampaikan perihal tersebut ke Bupati Bandung pada hari kedua acara retreat di Magelang, Instagram @dedimulyadi71 mengunggah, Sabtu (22/2/2025).

Menanggapi hal tersebut, seorang siswi bernama Aura Cinta menyampaikan protes melalui akun TikTok-nya @iam_auracinta. Ia menolak rumahnya digusur dan tidak setuju dengan penghapusan wisuda. Menurutnya, ia hanyalah rakyat miskin yang butuh keadilan, dan wisuda adalah momen penting bagi para siswa sebagai penutup masa pendidikan. Videonya menjadi viral dan menarik perhatian Dedi Mulyadi.

Aura kemudian diundang oleh Dedi Mulyadi ke kanal YouTube-nya untuk berdiskusi langsung, bersama beberapa wali murid lainnya. Dalam pertemuan tersebut, Dedi menjelaskan bahwa penggusuran dilakukan sebagai upaya penanggulangan banjir karena aliran sungai di Jawa Barat semakin menyempit akibat permukiman liar.

Terkait penghapusan wisuda, Dedi menyampaikan bahwa banyak orang tua siswa yang mengadu kepadanya karena merasa terbebani biaya wisuda, bahkan sampai harus meminjam uang ke bank keliling. la mengkhawatirkan kondisi ekonomi keluarga dan menganggap bahwa kebutuhan seperti biaya pendidikan, kontrakan, dan kebutuhan rumah tangga lebih mendesak.

“Di negara mana yg TK yg ada wisuda? SMP ada wisuda? SMA ada wisuda? Di negara mana? Hanya di Indonesia,”

ucap kang Dedi Mulyadi dalam video tersebut. Ia berpendapat wisuda merupakan momen sakral untuk anak perkuliahan saja dan banyak laporan bahwa wali murid terjerat bank keliling. Maka, Dedi Mulyadi mengusulkan penghapusan wisuda untuk TK, SD, SMP, dan SMA.

Meski demikian, Aura tetap pada pendiriannya. Ia berpendapat bahwa tidak semua siswa bisa melanjutkan ke jenjang kuliah. Bagi Aura, wisuda penting sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan siswa selama bersekolah.

“Enggak juga sih pak, saya ngerasa kan dah lulus ya. Kalau misalkan enggak ada perpisahan kita tuh enggak bisa kumpul bareng atau ngerasain gimana-gimana kumpulnya interaktif sama temen-temen gitu pak,” ucap Aura.

Meski demikian, Menteri Pendidikan Dasar Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, menilai wisuda bukan hal yang memberatkan selagi ada persetujuan orang tua dan murid. Mu’ti menilai kegiatan wisuda bisa menjadi pengungkapan rasa syukur dan kebahagiaan atas selesainya proses pendidikan menengah murid.

“Itu kan sebagai tanda gembira dan juga lebih mengakrabkan orang tua dengan sekolah. Bisa jadi, ada orang tua yang justru baru datang ke sekolah saat anaknya wisuda,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Mu’ti imbau sekolah untuk tidak mewajibkan wisuda agar tidak memberatkan wali murid. Ia menekankan pentingnya keluwesan serta kebijakan yang menyesuaikan kondisi tiap sekolah dan peserta didik.

  • Penulis: Nisrina

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bobby: Bencana Sumatera Belum Perlu Status Nasional

    Bobby: Bencana Sumatera Belum Perlu Status Nasional

    • calendar_month Sel, 16 Des 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id., – Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Bobby Nasution merespons desakan terkait bencana di Sumatera sebagai darurat bencana nasional. Bobby menilai penetapan status bencana nasional belum menjadi kebutuhan mendesak. Ia beralasan bantuan dari pemerintah pusat sudah maksimal sejak awal bencana. Secara tegas, pemerintah pusat sudah sangat membantu sejak hari-hari pertama. Bobby mencontohkan dukungan TNI Angkatan Udara […]

  • Presiden Prabowo Hapus Kuota Impor untuk Permudah Akses Komoditas Pokok

    Prabowo Hapus Kuota Impor untuk Permudah Akses Komoditas Pokok

    • calendar_month Rab, 9 Apr 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Presiden Prabowo Subianto secara tegas memerintahkan jajaran menterinya untuk menghapus kebijakan kuota impor, khususnya untuk komoditas vital yang menyangkut hajat hidup rakyat. Instruksi ini telah disampaikan langsung kepada Menko, Menkeu Sri Mulyani, Gubernur BI Perry Warjiyo, hingga Ketua DEN Luhut Pandjaitan. Kebebasan Impor Daging Sapi Salah satu komoditas yang langsung terkena dampak kebijakan ini […]

  • palestina

    Gaza Krisis Tenda, Warga Tak Punya Ruang untuk Berlindung

    • calendar_month Sen, 25 Agu 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Kantor Media Pemerintah Palestina melaporkan Gaza tengah menghadapi defisit tempat penampungan lebih dari 96 persen. Hingga saat ini, hanya sekitar 10 ribu tenda yang berhasil masuk Gaza sejak Israel mengizinkan pasokan ke pusat penampungan. Jumlah tersebut baru memenuhi sekitar empat persen dari kebutuhan total, yanks 250 ribu tenda dan karavan. “Jumlah ini mencerminkan […]

  • Sekolah Rakyat Siap Beroperasi di Tangsel

    Sekolah Rakyat Siap Beroperasi di Tangsel

    • calendar_month Kam, 26 Jun 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan akan mendukung gagasan Sekolah Rakyat. Tujuan program pemerintah pusat ini untuk memperluas akses pendidikan bagi warga kurang mampu. Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie, menyebutkan bahwa saat ini Dinas Sosial sedang menyusun secara rinci pelaksanaan program tersebut. “Saya masih menunggu laporan lengkap mengenai implementasi dan lokasi pelaksanaan program ini,” […]

  • Alih Kelola Gagal, Aplikasi Pemerintah Jadi Sarang Judi Online

    Aplikasi Pemerintah Jadi Sarang Judi Online

    • calendar_month Rab, 21 Mei 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan bahwa aplikasi PeduliLindungi sudah tidak berada di bawah pengelolaannya sejak bertransformasi menjadi SatuSehat pada Maret 2023. Pernyataan ini menanggapi kabar peretasan situs PeduliLindungi yang dialihkan ke laman judi online. “SatuSehat sejak berubah dari PL (PeduliLindungi) per Maret 2023, otomatis pengelolaan, termasuk urusan keamanan, seluruhnya berikut website, juga tidak di Kemenkes […]

  • KLHK dan DLH Jabar Sanksi 21 TPA Sampah Bermasalah

    KLHK dan DLH Jabar Sanksi 21 TPA Sampah Bermasalah

    • calendar_month Sel, 29 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Sebanyak 21 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Jawa Barat dikenai sanksi administratif oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Barat. Penyebabnya, sejumlah TPA tersebut belum melengkapi dokumen lingkungan dan masih memakai sistem open dumping atau buang sampah secara terbuka, metode lama yang sebenarnya sudah dilarang. Kepala Bidang Pengendalian dan […]

expand_less