Breaking News

Presiden Partai Buruh Sebut Kemenaker Sarang Korupsi, Singgung Kasus Noel

  • account_circle Nisrina
  • calendar_month Kam, 28 Agu 2025

menalar.id – Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, melontarkan kritik keras ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Ia menyebut lembaga itu jadi sarang korupsi, dan kasus dugaan suap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel hanya contoh kecilnya.

“Kita ingin kasus Noel ini tidak terulang. Kemenaker itu gudangnya korupsi. Izin agen outsourcing, izin tenaga kerja asing, sampai sertifikasi K3 semuanya berpotensi korupsi,” kata Said saat ditemui di depan kompleks Parlemen, Kamis (28/8/2025).

Said menilai jalan keluar ada pada pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Menurutnya, aset pelaku korupsi harus langsung disita. “Kalau ada korupsi, aset pelaku harus langsung dirampas. Itu kunci agar tidak ada Noel-Noel lain,” ujarnya.

Ia juga menyoroti dampak langsung korupsi bagi buruh. Contohnya, biaya sertifikasi K3 yang seharusnya Rp275 ribu bisa melambung jadi Rp6 juta. “Itu overhead cost yang membuat perusahaan menekan upah buruh. Jadi buruh yang akhirnya menanggung akibatnya,” tambahnya.

Dalam aksi di depan Gedung DPR RI hari ini, koalisi buruh membawa enam tuntutan. Selain mendesak RUU Perampasan Aset, mereka juga menolak outsourcing dan upah murah, meminta penghentian PHK, mendorong reformasi pajak perburuhan, menolak omnibus law dalam RUU Ketenagakerjaan, serta merevisi RUU Pemilu.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Noel lewat operasi tangkap tangan (OTT) pada 22 Agustus lalu. Noel bersama sepuluh orang lain ditetapkan sebagai tersangka. Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut penyidik menemukan uang tunai Rp170 juta dan US$2.201, serta menyita 15 mobil dan 7 motor, termasuk satu unit milik Noel.

 

 

  • Penulis: Nisrina

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemprov DKI Tak Akan Lindungi Pelaku Kasus Beras Oplosan

    Pemprov DKI Tak Akan Lindungi Pelaku Kasus Beras Oplosan

    • calendar_month Jum, 25 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI tidak akan memberikan perlindungan kepada PT Food Station Tjipinang Jaya jika terbukti terlibat dalam kasus dugaan beras oplosan atau pelanggaran mutu. Menurutnya, keterbukaan dan transparansi dalam persoalan ini sangat penting. “Kalau ada kesalahan, kesengajaan, siapapun yang melakukan itu, kami tidak akan memberikan perlindungan […]

  • Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan ada sekitar 3.500 rumah yang mengalami rusak berat, 4.100 rumah rusak sedang, dan 20.500 rumah rusak ringan pasca banjir bandang dan longsor.

    Imbas Banjir Sumatera, Celios: Negara Rugi Rp68 T

    • calendar_month Sel, 2 Des 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id., – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan ada sekitar 3.500 rumah yang mengalami rusak berat, 4.100 rumah rusak sedang, dan 20.500 rumah rusak ringan pasca banjir bandang dan longsor. Kemudian, sekitar 282 fasilitas pendidikan dan 271 jembatan di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, Senin (1/12/2025). Akibatnya, sejumlah akses jalan darat terputus dan distribusi […]

  • Batalkan Sarapan Gratis: Fokus Renovasi Kantin dan KJP-KJMU

    Batalkan Sarapan Gratis: Fokus Renovasi Kantin dan KJP-KJMU

    • calendar_month Rab, 12 Mar 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id – Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Pramono Anung, mengumumkan pembatalan program sarapan gratis yang sempat ia janjikan selama kampanye Pilkada 2024. Keputusan ini umumkan usai pertemuannya dengan Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), di Balai Kota Jakarta pada Rabu (12/3/2025). Alih-alih melanjutkan program sarapan gratis, anggaran yang telah dialokasikan akan dialihkan untuk merenovasi […]

  • Bobibos Jadi Bahan Bakar Nabati Terbarukan, Apa kelebihannya?

    Bobibos Jadi Bahan Bakar Nabati Terbarukan, Apa kelebihannya?

    • calendar_month Rab, 19 Nov 2025
    • account_circle Azka Al Ath-Har
    • 0Komentar

    menalar.id., – Bahan Bakar Original Buatan Indonesia Bos (Bobibos) merupakan Bahan Bakar Nabati (BBN) berbasis limbah pertanian yang memiliki angkat oktan tinggi mencapai RON 98 yang setara dengan Pertamax Turbo. Founder Bobibos Muhammad Ikhlas Thamrin meluncurkan BBN tersebut pada Minggu (2/11/2025). Hingga kini Bobibos masih dalam tahap persiapan sebelum memperjualbelikannya. Ikhlas menyebut jika tahap persiapan […]

  • 10 Ribu Siswa di Bandung Alami Gangguan Mental pada 2025

    10 Ribu Siswa di Bandung Alami Gangguan Mental pada 2025

    • calendar_month Ming, 8 Feb 2026
    • account_circle Farrel Aditya
    • 0Komentar

    menalar.id,.- Sebanyak 10 ribu siswa tingkat sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA) di Kota Bandung teridentifikasi mengalami gangguan mental sepanjang 2025. Data tersebut merupakan hasil dari survei kesehatan mental oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung terhadap siswa di berbagai sekolah. Tanggapan Pemerintah Setempat Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, menjelaskan bahwa angka yang ada menunjukkan […]

  • Argentina Armenia Azerbaijan Bahrain Belarus Mesir Hungaria Indonesia Yordania Kazakhstan Kosovo Maroko Pakistan Qatar Arab Saudi Turki Uni Emirat Arab Uzbekistan Vietnam Sementara itu, negara-negara yang menolak bergabung untuk saat ini adalah: Prancis Norwegia Slovenia Swedia Adapun negara dan entitas yang telah diundang namun belum menyatakan komitmen antara lain: Inggris China Kroasia Jerman Italia Komisi Eksekutif Uni Eropa Paraguay Rusia Singapura Ukraina

    Trump Minta Rp16,7 Triliun untuk BoP, Menkeu: “Kemungkinan dari APBN”

    • calendar_month Kam, 29 Jan 2026
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kemungkinan negara akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk iuran ke Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Adapun jumlah dana yang akan diberikan mencapai US$ 1 miliar atau sekitar Rp16,7 triliun. Meski demikian, hingga kini Presiden Prabowo Subianto belum memberikan arahan resmi terkait […]

expand_less