Proyek PLTU Kalbar Mangkrak, Adik Jusuf Kalla Jadi Tersangka Korupsi
- account_circle Nazula Destiyana
- calendar_month Sen, 6 Okt 2025
menalar.id – Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri resmi menetapkan Presiden Direktur PT BRN Halim Kalla, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan PLTU 1 Kalimantan Barat yang berlangsung pada periode 2008–2018. Sebagai informasi, Halim Kalla merupakan adik kandung dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK).
Selain Halim, mantan Direktur Utama PLN 2008–2009 Fahmi Mochtar (FM) resmis menjadi tersangka. Kepala Kortas Tipikor Polri Irjen Cahyono Wibowo mengatakan, dalam gelar perkara, total ada empat orang tersangka yang ditetapka, Jumat (3/10/2025).
“Tersangka FM (Fahmi Mochtar) sebagai Direktur PLN saat itu, pihak swasta HK (Halim Kalla) selaku Presiden Direktur PT BRN, RR selaku Dirut PT BRN, dan HYL selaku Dirut PT Praba,” ucap Cahyono dalam konferensi pers, Senin (6/10).
Direktur Penindakan Kortas Tipikor Polri Brigjen Totok Suharyanto turut menjelaskan, proyek pembangunan PLTU 1 Kalbar tersebut bermasalah akibat penyalahgunaan wewenang hingga akhirnya mangkrak sejak 2016. Totok mengungkapkan, meski kontrak proyek telah diperpanjang sebanyak 10 kali hingga 2018, pembangunan tak kunjung selesai dan tidak dapat dimanfaatkan.
Kronologi Kasus
Ia memaparkan, kasus ini berawal dari lelang pembangunan PLTU yang dibiayai melalui kredit komersial. Namun sebelum proses lelang resmi dilakukan, pihak PLN sudah melakukan kesepakatan dengan PT BRN. Adapun alasannya agar perusahaan tersebut memenangkan tender.
“Akan tetapi sebelum pelaksanaan lelang itu, diketahui bahwa pihak PLN melakukan permufakatan dengan pihak calon penyedia dari PT BRN dengan tujuan memenangkan PT BRN dalam Lelang PLTU 1 Kalbar,” jelas Totok.
Lalu, panitia pengadaan PLN meloloskan dan memenangkan KSO BRN, Alton, dan OJSC. Meski pada saat itu tidak memenuhi syarat administratif maupun teknis.
Dari hasil penyidikan juga ditemukan fakta bahwa perusahaan Alton dan OJSC tidak pernah benar-benar tergabung dalam KSO yang dibentuk PT BRN. Pada tahun 2009, KSO BRN mengalihkan pekerjaan kepada PT PI sebelum penandatanganan kontrak.
“Termasuk penguasaan rekening KSO BRN dengan kesepakatan pemberian imbalan (fee) kepada pihak PT BRN,” lanjutnya.
Totok menambahkan, saat kontrak ditandatangani pada 11 Juni 2009, PLN belum memperoleh pendanaan dan mengetahui bahwa KSO BRN belum memenuhi persyaratan proyek.
Hingga masa kontrak berakhir pada (28/2/2012), KSO BRN dan PT PI baru menyelesaikan sekitar 57% pekerjaan. Setelah amandemen kontrak sah hingga akhir 2018, progres proyek hanya mencapai 85,56% dan tetap belum bisa digunakan.
Menurut Totok, para tersangka berdalih kekurangan dana menjadi penyebab proyek tidak rampung. Padahal penyidik menemukan adanya aliran dana mencurigakan dari rekening KSO BRN kepada pihak-pihak terkait.
“Bahwa KSO BRN telah menerima pembayaran dari PT PLN sebesar Rp323,19 miliar untuk pekerjaan konstruksi sipil dan sebesar USD62,4 juta untuk pekerjaan Mechanical Electrical,” ungkapnya.
Update Kasus
Kini, Irjen Cahyono menegaskan proyek PLTU 1 Kalbar tidak selesai dan tidak dapat dimanfaatkan oleh PLN. Sebagian besar infrastruktur serta peralatannya kini rusak dan berkarat.
“Total kerugian keuangan negaranya dengan kurs yang sekarang Rp1,35 triliun,” jelasnya.
Penulis Nazula Destiyana
Sejak kecil tumbuh di antara koran dan buku, kini berkembang menjadi penulis yang mengeksplorasi jurnalistik, penelitian, dan media digital. Aktif dalam kompetisi menulis dan UI/UX, serta selalu penasaran dengan dunia politik dan sains teknologi.
