Breaking News

RUU KUHAP Dikritik, Komisi III Ajak Massa ke DPR

  • account_circle Nisrina
  • calendar_month Sen, 14 Jul 2025

menalar.id- Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, mengajak masyarakat sipil yang tergabung dalam aksi menolak revisi Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) untuk menyampaikan aspirasi mereka langsung ke dalam Gedung DPR RI, bukan lewat unjuk rasa di luar gedung.

Politikus Partai Gerindra itu menjelaskan, para peserta aksi sebelumnya meminta dirinya untuk menemui mereka di depan gedung. Namun, menurutnya hal itu kurang efektif karena pembahasan RUU KUHAP melibatkan seluruh fraksi di Komisi III, bukan hanya dirinya.

“Mereka bilang ‘Pak Habiburokhman aja yang ke sana’. Lah kan saya cuma sendiri, enggak mungkin dong. Ini kan pembahasan undang-undangnya ini kan oleh komisi. Percuma ngomong dengan Habiburokhman sendiri. Lebih baik datang ke sini ngomong semua partai ya. Insyaallah hadir,” ujarnya dalam konferensi pers di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Jakarta, Senin (14/7/2025).

Ia menyarankan masyarakat untuk menjadwalkan pertemuan resmi agar bisa menyampaikan langsung pandangan atau masukan mereka terkait RUU KUHAP di hadapan anggota Komisi III.

Menurutnya, tidak ada yang melarang masyarakat datang ke DPR karena gedung parlemen adalah milik rakyat. “Silakan datang nih, ini kan rumah rakyat, rumah mereka. Datang ke sini memberikan lagi aspirasinya seperti apa,” kata Habiburokhman.

Ia juga menyayangkan massa aksi yang harus berdiri berpanas-panasan di luar gedung, padahal mereka bisa duduk di dalam ruang rapat jika ingin mengikuti langsung proses pembahasan.

“Kasihan mereka panas-panasan di luar padahal ini rumah mereka. Saya bilang kalau mau hadir silakan di sini. Atau mau mengikuti pembahasan undang-undang ini, di atas selama tempatnya memungkinkan,” ujarnya.

Selain itu, Habiburokhman menyebut masyarakat juga bisa memantau jalannya rapat lewat siaran langsung di media sosial DPR. Menurutnya, teknologi tersebut bisa mempermudah akses publik terhadap proses legislasi.

“Live streaming itu teknologi. Semua orang bisa akses di sini langsung. Sulit sekali secara teknis. Jadi kita lebih baik menerima mereka ke sini. Masuk saja ke sini. Ini rumah mereka kok,” kata dia.

Koalisi Masyarakat Sipil Gelar Aksi di Depan DPR

Senin (14/7/2025), sekelompok massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi protes di depan Gerbang Pancasila, Gedung DPR RI. Mereka menyuarakan kritik terhadap Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) dan menantang DPR serta pemerintah untuk berdiskusi terbuka.

Dalam aksi itu, mereka mengundang Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Wamenkumham Eddy Hiariej, dan Presiden Prabowo Subianto. Melansir dari Tirto.id, hingga pukul 15.04 WIB para tokoh yang diundang belum juga muncul di lokasi.

Para peserta aksi terlihat menempelkan poster berisi tuntutan mereka. Beberapa perwakilan juga menyampaikan pandangan terhadap isi RUU KUHAP yang dinilai bermasalah. Sebagai bentuk sindiran, mereka menyiapkan empat kursi kosong dengan foto wajah para pejabat yang diundang tapi tak hadir.

Dalam suasana yang diselingi humor, moderator aksi beberapa kali mengarahkan mikrofon ke kursi kosong. “Silakan Pak Eddy mau bicara? Oke, dia memilih diam, diserahkan kembali katanya kepada saya teman-teman,” ucap moderator sambil tersenyum.

  • Penulis: Nisrina

Rekomendasi Untuk Anda

  • Purbaya Gelar Sidang, Pengusaha Keluhkan Tidak Dapat DAK

    Purbaya Gelar Sidang, Pengusaha Keluhkan Tidak Dapat DAK

    • calendar_month Rab, 24 Des 2025
    • account_circle Azka Al Ath-Har
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menggelar sidang perdana terkait penyelesaian hambatan pengusaha, pada Selasa (23/12/2025). Purbaya memimpin sidang tersebut berdasarkan aduan di Kanal Debottlenecking Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP). Purbaya menangani persidangan atas laporan pengaduan dua pengusaha. Salah satu laporan berasal dari PT Sumber Organik terkait penghentian bantuan Biaya Layanan […]

  • Ketua Harian Fokusmaker: Transparansi Danantara Krusial untuk Stabilitas Ekonomi-Politik

    Ketua Harian Fokusmaker: Transparansi Danantara Krusial untuk Stabilitas Ekonomi-Politik

    • calendar_month Jum, 25 Jul 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. –  Ketua Harian Badan Koordinasi Nasional (Bakornas) Fokusmaker (Forum Komunikasi Studi Mahasiswa Kekaryaan), Tantyo Gumulja, menekankan pentingnya transparansi laporan keuangan Danantara untuk menciptakan ekosistem ekonomi-politik yang stabil dan kondusif bagi investor. Tantyo menegaskan bahwa Komisi VI DPR RI harus secara proaktif menggandeng Komisi XI dalam mengawal penerbitan laporan keuangan Danantara. “DPR harus membuktikan bukan […]

  • Lokakarya Pedoman Advokasi untuk Menangani Bullying dan Kekerasan Seksual di Kalangan Pelajar

    Lokakarya Pedoman Advokasi, Langkah PP IPM Menangani Bullying dan Kekerasan Seksual

    • calendar_month Jum, 9 Jan 2026
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PP IPM) menyelenggarakan Lokakarya Buku Panduan Harmoni Perubahan: Pedoman Advokasi untuk Bullying dan Kekerasan Seksual bagi Pelajar, pada Jumat–Sabtu, (9-10/1/2026) di Gedung Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jakarta Pusat. Lokakarya ini menjadi bagian dari komitmen PP IPM dalam memperkuat perlindungan pelajar serta mendorong terciptanya lingkungan pendidikan yang aman, ramah, dan bebas […]

  • India-Pakistan Resmi Gencatan Senjata! Tapi...

    India-Pakistan Resmi Gencatan Senjata! Tetapi…

    • calendar_month Sen, 12 Mei 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Secara resmi India dan Pakistan melakukan gencatan senjata terkait konflik wilayah Kashmir, pada Sabtu (10/5/2025). Setelah melewati serangan-serangan mematikan selama empat hari, Donald Trump turut ikut mendorong kedua negara untuk gencatan senjata. Usulan tersebut terwujud setelah melalui serangkaian pertemuan intensif. “Kami telah bertindak sebagai negara yang bertanggung jawab, demi perdamaian dan stabilitas dunia […]

  • BPJS Kesehatan

    Final! Pemerintah Sepakat Tanggung Iuran BPJS Kes Selama 3 Bulan

    • calendar_month Sel, 10 Feb 2026
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id,. – DPR RI telah menggelar rapat konsultasi bersama pemerintah untuk membahas polemik penonaktifan peserta BPJS Kesehatan kategori Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) yang belakangan menuai sorotan publik, Senin (9/2/2026). Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjadi pemimpin. DPR turut menghadirkan sejumlah pejabat pemerintah, antara lain Menteri Keuangan […]

  • BEM SI Soroti Amnesti dan Abolisi untuk Hasto dan Tom Lembong

    BEM SI Soroti Amnesti dan Abolisi untuk Hasto dan Tom Lembong

    • calendar_month Jum, 1 Agu 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) buka suara soal keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong, terpidana kasus korupsi impor gula. Koordinator Pusat BEM SI Muzammil Ihsan, menyebut langkah ini sebagai bagian dari rekonsiliasi besar-besaran di skema politik nasional. Ia menilai, […]

expand_less