Breaking News

Prancis Siaga Demo 18 September, 800 Ribu Warga Turut Berpartisipasi

  • account_circle Nazula Destiyana
  • calendar_month Rab, 17 Sep 2025

menalar.id – Setelah demonstrasi yang dilakukan sebelumnya, Prancis kembali bersiap menghadapi aksi unjuk rasa besar yang diperkirakan akan diikuti sekitar 800.000 orang, pada Kamis (18/9/2025) waktu setempat. Berbagai serikat buruh telah menyerukan masyarakat untuk melakukan mogok kerja dan turun ke jalan, mengutip AFP.

Sebagai respons, pemerintah menyiagakan sekitar 80.000 aparat kepolisian guna mengamankan jalannya aksi. Demonstrasi ini diperkirakan mengganggu transportasi darat, layanan kereta dan penerbangan, serta aktivitas sekolah dan perkantoran.

Tuntutan Demonstrasi (18/9/2025)

Adapun tujuan aksi ini untuk menentang kebijakan penghematan anggaran yang digagas mantan Perdana Menteri Francois Bayrou. Meski Bayrou sudah dilengserkan, rencana efisiensi yang ia canangkan tetap memicu kemarahan publik.

Pada Juli lalu, Bayrou mengumumkan pemangkasan anggaran lebih dari 50 miliar euro (sekitar Rp964 triliun). Rencana itu mencakup pembekuan dana pensiun pada 2026, pemotongan miliaran euro untuk sektor kesehatan, hingga penghapusan dua hari libur nasional.

Kebijakan inilah yang memicu lahirnya gerakan Block Everything pada (10/9), yang diikuti sekitar 175.000 orang. Dalam aksi tersebut, sejumlah demonstran mengibarkan bendera Jolly Roger One Piece, yaitu simbol tengkorak yang dulu identik dengan bajak laut dan kini diadaptasi generasi muda sebagai lambang perlawanan.

Bendera hitam bergambar tengkorak yang populer melalui anime One Piece itu dipandang sebagai simbol perlawanan terhadap otoritas, serta dimaknai sebagai representasi kebebasan, solidaritas, dan persatuan. Di sisi lain, Presiden Emmanuel Macron telah menunjuk Menteri Pertahanan Sebastien Lecornu sebagai perdana menteri baru menggantikan Bayrou.

Namun, publik tetap menilai Lecornu tak berbeda dengan Bayrou maupun Macron, sehingga gelombang ketidakpuasan tidak mereda. Dalam aksi sebelumnya, massa bahkan menyerukan agar Macron mundur dari jabatannya.

 

Penulis

Sejak kecil tumbuh di antara koran dan buku, kini berkembang menjadi penulis yang mengeksplorasi jurnalistik, penelitian, dan media digital. Aktif dalam kompetisi menulis dan UI/UX, serta selalu penasaran dengan dunia politik dan sains teknologi.

Rekomendasi Untuk Anda

  • Polisi menggrebek tempat penitipan anak (daycare) Little Aresha yang berlokasi di Sorosutan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, DIY, pada Jumat (24/4/2026) sore

    Daycare di Yogyakarta Aniaya Anak-Anak, Diikat Hingga Lebam

    • calendar_month Sab, 25 Apr 2026
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Polisi menggrebek tempat penitipan anak (daycare) Little Aresha yang berlokasi di Sorosutan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, DIY, pada Jumat (24/4/2026) sore. Hl tersebut terjadi usai polisi mendapat laporan dugaan kasus penganiayaan terhadap anak-anak. Saat ini, aparat masih mendalami kasus tersebut melalui proses penyelidikan. Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta Kompol Riski Adrian membenarkan adanya penggerebekan tersebut. […]

  • purbaya

    Purbaya Digugat Kembali ke PTUN, Apa Alasannya?

    • calendar_month Sab, 1 Nov 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Menteri Keuangan Purbaya kembali digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Kali ini, Marina Shankar dan Sarodja yang melayangkan, pada Selasa (30/10/2025). Para penggugat  pun menunjuk Heri Suryadi sebagai kuasa hukum. Perkara tersebut terdaftar dengan nomor: 329/G/2025/PTUN.JKT dan telah memasuki tahap persidangan. Sebelumnya,  sidang pembacaan gugatan para Penggugat telah berlangsung, (29/10). Kemudian, […]

  • OJK Wajibkan Bayar Minimal 10 Persen untuk Klaim Asuransi Kesehatan

    OJK Wajibkan Bayar Minimal 10% untuk Klaim Asuransi Kesehatan

    • calendar_month Sel, 3 Jun 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mewajibkan nasabah asuransi kesehatan untuk menanggung setidaknya 10 persen dari total klaim yang mereka ajukan mulai 1 Januari 2026. Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran OJK (SE OJK) Nomor 7/SEOJK.05/2025 tentang Penyelenggara Produk Asuransi Kesehatan. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menjelaskan bahwa aturan […]

  • Setelah Ratusan Keracunan, Polemik Pengawasan MBG antara BPOM dan BGN Meletus

    Setelah Ratusan Keracunan, Polemik Pengawasan MBG antara BPOM dan BGN Meletus

    • calendar_month Sen, 19 Mei 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Kepala BPOM Taruna Ikrar mengungkapkan pihaknya tidak dilibatkan dalam proses pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digelar Badan Gizi Nasional (BGN), padahal kedua lembaga telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) pada Januari 2025. “Selama ini dapur-dapur untuk pelaksanaan MBG ini kami tidak dilibatkan dalam penanganan. Ini sudah layak dapurnya atau tidak? Sudah sesuai […]

  • Dua warga negara Indonesia (WNI) menjadi korban kecelakaan lalu lintas di kawasan Chinatown, Singapura, pada Jumat (6/2/2026).

    Liburan Berujung Duka, Bocah WNI Tewas Ditabrak Mobil di Singapura

    • calendar_month Sen, 9 Feb 2026
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Dua warga negara Indonesia (WNI) menjadi korban kecelakaan lalu lintas di kawasan Chinatown, Singapura, pada Jumat (6/2/2026). Seorang warga negara India menabrak keduanyan saat mereka berjalan di area wisata tersebut. Adapun kecelakaan terjadi sekitar pukul 11.50 waktu setempat di South Bridge Road. Daerah tersebut dekat Buddha Tooth Relic Temple yang menjadi salah satu destinasi […]

  • Tantangan Indonesia-Malaysia Sepakat Kelola Bersama Sengketa Blok Ambalat

    Tantangan Indonesia-Malaysia Sepakat Kelola Bersama Sengketa Blok Ambalat

    • calendar_month Ming, 29 Jun 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menilai langkah Indonesia dan Malaysia mengelola bersama wilayah Laut Ambalat melalui skema joint development sebagai solusi pragmatis. Namun, pakar hukum ini mengingatkan tantangan utama terletak pada pembagian keuntungan ekonomi yang adil antara kedua negara. Hikmahanto menyampaikan pandangannya menanggapi kesepakatan eksplorasi bersama sumber daya alam di wilayah […]

expand_less