Breaking News

Prancis Siaga Demo 18 September, 800 Ribu Warga Turut Berpartisipasi

  • account_circle Nazula Destiyana
  • calendar_month Rab, 17 Sep 2025

menalar.id – Setelah demonstrasi yang dilakukan sebelumnya, Prancis kembali bersiap menghadapi aksi unjuk rasa besar yang diperkirakan akan diikuti sekitar 800.000 orang, pada Kamis (18/9/2025) waktu setempat. Berbagai serikat buruh telah menyerukan masyarakat untuk melakukan mogok kerja dan turun ke jalan, mengutip AFP.

Sebagai respons, pemerintah menyiagakan sekitar 80.000 aparat kepolisian guna mengamankan jalannya aksi. Demonstrasi ini diperkirakan mengganggu transportasi darat, layanan kereta dan penerbangan, serta aktivitas sekolah dan perkantoran.

Tuntutan Demonstrasi (18/9/2025)

Adapun tujuan aksi ini untuk menentang kebijakan penghematan anggaran yang digagas mantan Perdana Menteri Francois Bayrou. Meski Bayrou sudah dilengserkan, rencana efisiensi yang ia canangkan tetap memicu kemarahan publik.

Pada Juli lalu, Bayrou mengumumkan pemangkasan anggaran lebih dari 50 miliar euro (sekitar Rp964 triliun). Rencana itu mencakup pembekuan dana pensiun pada 2026, pemotongan miliaran euro untuk sektor kesehatan, hingga penghapusan dua hari libur nasional.

Kebijakan inilah yang memicu lahirnya gerakan Block Everything pada (10/9), yang diikuti sekitar 175.000 orang. Dalam aksi tersebut, sejumlah demonstran mengibarkan bendera Jolly Roger One Piece, yaitu simbol tengkorak yang dulu identik dengan bajak laut dan kini diadaptasi generasi muda sebagai lambang perlawanan.

Bendera hitam bergambar tengkorak yang populer melalui anime One Piece itu dipandang sebagai simbol perlawanan terhadap otoritas, serta dimaknai sebagai representasi kebebasan, solidaritas, dan persatuan. Di sisi lain, Presiden Emmanuel Macron telah menunjuk Menteri Pertahanan Sebastien Lecornu sebagai perdana menteri baru menggantikan Bayrou.

Namun, publik tetap menilai Lecornu tak berbeda dengan Bayrou maupun Macron, sehingga gelombang ketidakpuasan tidak mereda. Dalam aksi sebelumnya, massa bahkan menyerukan agar Macron mundur dari jabatannya.

 

Penulis

Sejak kecil tumbuh di antara koran dan buku, kini berkembang menjadi penulis yang mengeksplorasi jurnalistik, penelitian, dan media digital. Aktif dalam kompetisi menulis dan UI/UX, serta selalu penasaran dengan dunia politik dan sains teknologi.

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kapolri Tinjau Keamanan Natal di Gereja Katedral, Kerahkan 147 Personel

    Kapolri Tinjau Keamanan Natal di Gereja Katedral, Kerahkan 147 Personel

    • calendar_month Rab, 24 Des 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo memantau keamanan natal di Gereja Katedral dan Gereja Immanuel, Jakarta Pusat, Rabu (24/12/2025). Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Djamari Chaniago turut meninjau situasi ibadah misa malam natal 2025. Mengutip Tempo, Sigit meminta seluruh aparat memberikan pelayanan dalam rangka Operasi Natal dan Tahun […]

  • Parpol Tanggapi Wacana Pilkada Tak Langsung

    Parpol Tanggapi Wacana Pilkada Tak Langsung

    • calendar_month Ming, 27 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) kembali jadi perbincangan, setelah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin melempar ide dua pola pemilihan kepala daerah. Gagasan serupa sebelumnya juga pernah disuarakan Presiden Prabowo Subianto dan didukung beberapa politikus dari Koalisi Indonesia Maju. Menurut Cak Imin, pemilihan gubernur dan wakilnya bisa dilakukan oleh […]

  • Jokowi Enggan Buka Suara Soal Izin Tambang GAG Nikel di Raja Ampat

    Jokowi Enggan Buka Suara Soal Izin Tambang GAG Nikel di Raja Ampat

    • calendar_month Sab, 14 Jun 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Mantan Presiden RI Joko Widodo enggan buka suara terkait perizinan tambang GAG nikel di Raja Ampat,Papua Barat Daya (13/6/2025). Ia menghindari jawaban tegas ketika dimintai keterangan terkait keluarnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT GAG Nikel di Pulau Gag pada 2017. Saat itu, Jokowi menjabat sebagai Presiden RI di periode pertama, sementara posisi Menteri Energi […]

  • Pembebasan Bersyarat Setnov dari Kasus Korupsi E-KTP, Kini Digugat

    Pembebasan Bersyarat Setnov dari Kasus Korupsi E-KTP, Kini Digugat

    • calendar_month Kam, 30 Okt 2025
    • account_circle Farrel Aditya
    • 0Komentar

    menalar.id,.- Eks Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Setya Novanto (Setnov) mendapatkan bebas bersyarat dari tahanan dari kasus korupsi E-KTP. Namun, kini kembali digugat. Pembebasan bersyarat tersebut kemudian digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan nomor perkara 357/G/2025, pada Rabu (29/10/2025). Sidang perdananya pun sudah digelar. Gugatan tersebut dilayangkan oleh Aliansi Rakyat untuk […]

  • Komnas Perempuan Kecam Pernyataan Fadli Zon, Pemerkosaan Mei 1998 Diakui Negara

    Komnas Perempuan Kecam Pernyataan Fadli Zon, Pemerkosaan Mei 1998 Diakui Negara

    • calendar_month Ming, 15 Jun 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyampaikan peringatan tegas kepada negara menyusul pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyangkal adanya kekerasan seksual dalam Tragedi Mei 1998. Komnas Perempuan mengingatkan bahwa negara pernah secara resmi mengakui terjadinya pemerkosaan massal dalam peristiwa tersebut, berdasarkan hasil investigasi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) tahun 1998. […]

  • DPR Sarankan Istilah Penulisan Ulang Sejarah Diganti Pemutakhiran

    DPR Sarankan Istilah Penulisan Ulang Sejarah Diganti Pemutakhiran

    • calendar_month Jum, 4 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Komisi X DPR menyoroti istilah “penulisan ulang sejarah” dalam revisi naskah sejarah yang digagas Kementerian Kebudayaan. Wakil Ketua Komisi X, Lalu Hadrian Irfani, menyarankan istilah itu diganti menjadi “pemutakhiran” (4/7/2025). Lalu menyebut Komisi X sudah berdialog dengan akademisi dan guru besar sejarah di Universitas Hasanuddin, Makassar. Dalam pertemuan itu, para akademisi memberi masukan, termasuk […]

expand_less