Breaking News

Setelah Ratusan Keracunan, Polemik Pengawasan MBG antara BPOM dan BGN Meletus

  • account_circle Sayida
  • calendar_month Sen, 19 Mei 2025

menalar.id,. – Kepala BPOM Taruna Ikrar mengungkapkan pihaknya tidak dilibatkan dalam proses pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digelar Badan Gizi Nasional (BGN), padahal kedua lembaga telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) pada Januari 2025.

“Selama ini dapur-dapur untuk pelaksanaan MBG ini kami tidak dilibatkan dalam penanganan. Ini sudah layak dapurnya atau tidak? Sudah sesuai standar atau tidak? Kami tidak dilibatkan dalam hal itu,” tegas Taruna dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (15/5/2025).

MoU Tak Diimplementasikan

Padahal, MoU antara BPOM dan BGN memuat 13 program kerja sama terkait MBG. Sebagai pengawas pangan olahan berdasarkan PP No.86/2019, BPOM seharusnya mengawasi seluruh rantai pasok MBG mulai dari penyiapan dapur, pengolahan bahan baku, hingga distribusi.

Taruna membantah tudingan bahwa ketidakterlibatan disebabkan keengganan mengawasi.

“Kami memiliki kewenangan sesuai peraturan keamanan pangan. Tetapi kami harus menghormati otoritas BGN sebagai penanggung jawab utama program ini,” jelasnya usai rapat.

Anggaran Jadi Kendala Utama

Menurut Taruna, ketiadaan anggaran khusus menjadi hambatan utama pelaksanaan pengawasan.

“MoU jangan hanya sekedar MoU, tapi harus sampai teknis dan anggarannya. Semua pekerjaan membutuhkan anggaran,” tegasnya.

Pernyataan ini disampaikan menyusul sejumlah kasus keracunan MBG:

– 171 korban di Bogor (8/5/2025)

– 78 siswa di Cianjur (22/4/2025)

– 60 siswa di Batang, Jawa Tengah (16/4/2025)

BGN Klaim Sudah Libatkan BPOM

Kepala BGN Dadan Hindayana membantah tudingan BPOM tidak dilibatkan. Menurutnya, BPOM telah berpartisipasi dalam pelatihan penjamah makanan di Jawa Barat.

“BGN akan memperkuat kerja sama dengan BPOM dan Kemenkes terkait kualitas pangan dan penanggulangan KLB,” ujar Dadan kepada awak media, Jumat (16/5/2025).

DPR Akan Mediasi

Anggota Komisi IX DPR Edy Wuryanto menduga terjadi kesenjangan komunikasi antara BGN yang baru terbentuk dengan BPOM.

“Komisi IX akan mempertemukan kedua lembaga minggu depan untuk menyelesaikan masalah ini,” kata Edy.

ICW mengkritik keterlambatan pelibatan, menuding program MBG lebih mengutamakan pencapaian target politik daripada aspek keamanan pangan.

Penulis

Memimpin tim redaksi dengan fokus pada pemberitaan akurat, mendalam, dan memancing nalar pembaca. Fokus di rubrik nasional, ekonomi, dan hukum

Rekomendasi Untuk Anda

  • Gubernur Aceh Ogah Kelola Bersama 4 Pulau yang Sumut Klaim

    Gubernur Aceh Ogah Kelola Bersama 4 Pulau yang Sumut Klaim

    • calendar_month Sen, 16 Jun 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Empat pulau yang dulunya berada pada wilayah Aceh, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang (besar), dan Pulau Mangkir Ketek (kecil), kini berada pada administrasi Pemprov Sumut. Gubernur Aceh Muzakir Manaf pun tak ingin berunding dengan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution soal empat pulau sengketa ingin dikelola bersama-sama. Muzakir sampaikan penegasan itu […]

  • mambani

    Trump Kecam Zohran Mamdani, Sebut Komunis dan Pro-Palestina

    • calendar_month Kam, 26 Jun 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Donald Trump, Presiden Amerika Serikat secara blak-blakan mengungkapkan kebenciannya atas kemenangan politikus Muslim keturunan India Zohran Mamdani. Mamdani menang dalam pemilihan primary Partai Demokrat untuk Wali Kota New York. Atas kemenangan itu, Mamdani akan maju sebagai calon Wali Kota New York dari Partai Demokrat dalam pemilihan, pada (5/11/2025) mendatang. Trump mengunggah pernyataan di […]

  • Hafiz Juliansyah Terpilih Sebagai Ketua Umum Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Tangerang Selatan Periode 2025–2029

    Hafiz Juliansyah Terpilih Sebagai Ketua Umum Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Tangerang Selatan Periode 2025–2029

    • calendar_month Sen, 10 Nov 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Pemuda Muhammadiyah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) sukses menggelar Musyawarah Daerah (Musyda) ke-V di Kampus ITB Ahmad Dahlan dan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ). Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi proses kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan Pemuda Muhammadiyah di tingkat daerah. Musyda V yang mengusung tema “Pemuda Unggul dan Berkemajuan Sebagai Pondasi Membangun Kota Tangerang Selatan” […]

  • Habiburokhman Tegaskan RUU KUHAP Tidak Kurangi Kewenangan KPK

    DPR: Tak Semua Masukan Publik Bisa Masuk Revisi KUHAP

    • calendar_month Jum, 14 Nov 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menyatakan bahwa tidak semua masukan publik terkait revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dapat diakomodasi dalam pembahasan. Parlemen menargetkan pengesahan RUU KUHAP pada rapat paripurna pekan depan. “Tentu kami mohon maaf bahwa tidak bisa semua masukan dari semua orang kami akomodasi,” ujar Habiburokhman di Kompleks MPR/DPR, Senayan, […]

  • Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria menyampaikan apabila Presiden Prabowo Subianto akan menaikkan anggaran riset nasional hingga 50%.

    Kepala BRIN: “Prabowo Janji Naikkan Anggaran Riset Hingga 50%”

    • calendar_month Kam, 15 Jan 2026
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria menyampaikan apabila Presiden Prabowo Subianto akan menaikkan anggaran riset nasional hingga 50%. Arif menyampaikan hal tersebut usai rapat dengan sekitar 1.200 guru besar, rektor, dan dekan di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (15/1/2026). Arif menilai pertemuan tersebut membawa kabar positif bagi dunia riset nasional. Ia […]

  • KPK Tak Istimewakan Khofifah soal Dana Hibah Jatim

    KPK Tak Istimewakan Khofifah soal Dana Hibah Jatim

    • calendar_month Kam, 10 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pastikan tak istimewakan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, saat memeriksanya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana hibah APBD Pemprov Jatim. “Pada prinsipnya tidak ada pengistimewaan dalam pemeriksaan terhadap saksi. Saat ini saksi sudah menjalani pemeriksaan oleh penyidik,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, saat dikonfirmasi pada Kamis (10/7/2025). […]

expand_less