Breaking News

Peluncuran Resmi Buku Jokowi’s White Paper Dijadwalkan di Jakarta

  • account_circle Nisrina
  • calendar_month Jum, 22 Agu 2025

menalar.id – Peluncuran awal buku Jokowi’s White Paper di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Senin (18/8/2025), tidak berjalan mulus. Acara yang digelar di University Club (UC) UGM itu sempat terkendala soal tempat dan listrik.

Roy Suryo menjelaskan, bahwa sehari sebelum acara dr. Tifa sudah memesan Ruang Nusantara UC dengan uang muka Rp1 juta. Namun malamnya, pihak UC didatangi Unit Pengamanan UGM (UP4), Pamdal, dan Polsek Bulaksumur. Keesokan harinya, UC menyampaikan bahwa pemesanan dibatalkan dan uang muka dikembalikan.

Panitia sempat berencana pindah ke Kafe Musea, Jalan Cik Ditiro. Tapi karena banyak undangan sudah datang ke UC, acara akhirnya tetap digelar di coffee shop UC.

Acara dimulai pukul 14.00 WIB dengan makan siang, lalu berlanjut ke soft launching. Lagu Indonesia Raya dan Hymne Gadjah Mada dinyanyikan bersama. Tak lama kemudian, lampu dan pendingin ruangan mati, sementara area lain tetap menyala. Panitia menduga ada upaya penggagalan, tapi acara tetap berjalan hingga pukul 16.00 WIB.

Beberapa tokoh hadir, seperti Jenderal (Purn) Tyasno Sudarto, Said Didu, Refly Harun, Agus FDI, dan Taufik. Ada juga akademisi UGM serta sejumlah wartawan. Panitia menyebut peluncuran resmi buku ini akan digelar di Jakarta pada (27/8/2025).

Isi buku:

Roy Suryo menuturkan, buku setebal 700 halaman itu ia tulis bersama Rismon Hasiholan Sianipar dan Tifauzia Tiyassuma atau dr. Tifa. Buku tersebut berisi perjalanan mereka menggugat keaslian ijazah Presiden Joko Widodo.

“Memuat tentang apa yang kami lakukan sejauh ini. Mulai dari ketika isu (ijazah palsu) pertama kali keluar ya,” kata Roy

Menurut Roy, ia mengingat awal mula keraguan muncul ketika Jokowi hadir di sebuah seminar di Universitas Islam Indonesia. Dari obrolan ringan soal indeks prestasi (IP) muncul tanda tanya, lalu muncullah tokoh kritis seperti Bambang Trimulyono dan Sugi Nur Raharja (Gus Nur). “Sempat kemudian mereka mempertanyakan soal itu. Tapi mereka dikriminalisasi. Itu semua kami tulis dalam buku itu,” jelasnya

Buku ini juga memuat pertemuan mereka dengan pihak UGM untuk menagih skripsi Jokowi. Roy mengaku sempat memegang langsung skripsi tersebut. “Saya memegang skripsi itu ya. Dan kemudian kita meneliti langsung ya waktu itu,” katanya.

Menurut Rismon, skripsi itu tidak layak disebut karya ilmiah karena tidak ada lembar pengesahan dari Fakultas Kehutanan UGM. Ia juga menilai ada banyak kejanggalan teknis di dalamnya.

Selain itu, ada juga pembahasan analisis digital terhadap file ijazah Jokowi yang sempat beredar di media sosial. “Kami berhasil buktikan foto ijazah Jokowi yang diunggah itu tidak asli dengan metode ELA,” kata Rismon.

Roy menegaskan, mereka menyimpulkan skripsi Jokowi “99 persen palsu” sehingga ijazahnya mustahil asli. “Itu saja yang paling penting,” ujarnya.

Ia menyebut judul Jokowi’s White Paper dipilih untuk menjaga nama baik UGM. “Kami sepakat menjuduli Jokowi’s White Paper. Karena kami ingin membersihkan kampus kami tercinta ini. Kami bertiga lulusan sini. S1, S2-nya semuanya dari UGM semua,” ujar Roy.

  • Penulis: Nisrina

Rekomendasi Untuk Anda

  • Akademikus Serentak Kritik Pasal KUHAP yang Bernada Mengancam Peneliti

    Akademikus Serentak Kritik Pasal KUHAP yang Bernada Mengancam Peneliti

    • calendar_month Sel, 18 Nov 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id., – Presidium KAUKUS Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) Herdiansyah Hamzah menilai, pengesahan Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hari Ini mengandung substansi pasal bermasalah. Banyak pasal-pasal yang berpotensi mengancam hak asasi manusia, seperti kepastian hukum dan kebebasan akademik masyarakat. “Pengesahan RUU KUHAP tidak hanya mengancam masyarakat sipil. […]

  • Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan jika ada sekitar 120 ribu penderita penyakit katastropik yang dihapus dari daftar Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN).

    54 Juta Warga Belum Punya BPJS, Sedangkan Pasien Katastropik Cuma Direaktivasi 3 Bulan

    • calendar_month Sen, 9 Feb 2026
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan jika ada sekitar 120 ribu penderita katastropik yang dihapus dari daftar Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN). Karena hal itu, Budi pun mengusulkan pemerintah untuk mereaktivasi kepesertaan 120 ribu anggota tersebut. Budi memaparkan, dari total 120 ribu orang tersebut, sekitar 12.262 orang memiliki riwayat […]

  • Soeharto Kembali Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Pro dan Kontra Merebak

    Soeharto Kembali Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Pro dan Kontra Merebak

    • calendar_month Sel, 22 Apr 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Kementerian Sosial bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) sedang memproses pengusulan tokoh-tokoh yang layak menerima gelar Pahlawan Nasional dari negara. Dari sepuluh nama dalam daftar calon Pahlawan Nasional 2025, empat di antaranya merupakan usulan baru, sementara enam lainnya adalah pengajuan ulang dari tahun-tahun sebelumnya. Proses Pengusulan Gelar Pahlawan Soeharto Rencana mengusulkan […]

  • Vonis Hasto Kristiyanto: Massa Padati Tipikor, Pengamanan Diperketat

    Vonis Hasto Kristiyanto: Massa Padati Tipikor, Pengamanan Diperketat

    • calendar_month Jum, 25 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto hari ini menjalani sidang vonis atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR Harun Masiku. Pengamanan di sekitar Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pun diperketat. Total 1.658 personel gabungan disiagakan. Sejak pagi, massa dari berbagai kelompok mulai berdatangan. Mereka datang sambil membawa spanduk dan menggelar aksi di depan […]

  • Jaksa Tuntut Delpedro 2 Tahun, Proses Hukum Dinilai Cederai Demokrasi

    Jaksa Tuntut Delpedro 2 Tahun, Prosesnya Dinilai Cederai Demokrasi

    • calendar_month Sab, 28 Feb 2026
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Jaksa menuntut Delpedro Marhaen dan tiga terdakwa lain dalam perkara demonstrasi Agustus 2025 dengan pidana penjara selama dua tahun, Jumat (27/2/2026). Menanggapi tuntutan tersebut, Delpedro menegaskan ancaman hukuman itu tidak membuat mereka takut. Ia menilai argumentasi jaksa penuntut umum tidak selaras dengan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Karena itu, ia menyampaikan kekecewaannya atas […]

  • pernas

    Pernas VIII Fokusmaker Resmi Ditutup: Abrory Ben Barka Terpilih Sebagai Ketua Umum Periode 2025–2030

    • calendar_month Ming, 3 Agu 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Perhelatan Pertemuan Nasional (Pernas) VIII Fokusmaker telah resmi ditutup, pada Sabtu malam (2/8/2025). Hal ini menandai berakhirnya forum konsolidasi kader nasional yang berlangsung penuh dinamika dan semangat kebersamaan. Pernas kali ini menjadi momentum penting dalam regenerasi kepemimpinan organisasi, serta penegasan kembali arah gerakan Fokusmaker sebagai wadah kaderisasi strategis bagi aktivis muda Indonesia. Dalam […]

expand_less