Menteri Fadli Zon Menyangkal Kekerasan Seksual Mei 1998
- account_circle Sayida
- calendar_month Ming, 15 Jun 2025
menalar.id,. – Pernyataan kontroversial Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyangkal terjadinya kekerasan seksual dalam kerusuhan Mei 1998 memicu kecaman luas dari berbagai kalangan. Dalam debat di kanal YouTube, politikus senior itu menyebut laporan kekerasan terhadap perempuan Tionghoa saat itu sebagai rumor tanpa bukti.
Pernyataan itu kontan ditentang oleh para aktivis, Fadli Zon dinilai mengaburkan sejarah dan melanggengkan budaya penyangkalan. Salah satu aktivis perempuan, Ita Fatia Nadia menegaskan, pernyataan Fadli Zon menyalahi fakta sejarah dan melukai perasaan para korban. Senada, aktivis HAM, Kamala Chandrakirana menyebut, Fadli Zon melawan laporan Pelapor Khusus PBB, Radhika Coomaraswamy.
“Pernyataan Fadli Zon tersebut merupakan pertanda bahwa budaya penyangkalan masih hidup. Padahal peristiwa itu telah diakui kebenarannya oleh lembaga resmi dan Komnas HAM,” seru Kamala, dikutip dari BBC, Sabtu (14/6/2025).
Ketua Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia Diyah Wara Restiyati mengecam keras pernyataan tersebut. Ia menegaskan penyangkalan ini tidak hanya mengaburkan fakta sejarah, tetapi juga berisiko membuka luka lama.
“Pernyataan itu sangat menyakitkan dan mengingkari pengalaman hidup kami. Teman saya hingga hari ini tidak kembali ke Indonesia karena trauma yang mendalam,” ujar Diyah dalam diskusi daring, Sabtu (14/6/2025).
Penyintas Berguguran Mengingat Trauma
Tuba Falopi, aktivis Forum Aktivis Perempuan Muda Indonesia yang juga penyintas kekerasan Mei 1998, mengaku pernyataan Fadli memicu trauma masa lalunya kembali muncul.
“Pernyataan itu menjadi trigger bagi kami. Ini bukan sekadar jejak berdarah, tapi luka yang masih nyata hingga hari ini,” tegas Tuba.
Ia menekankan bahwa pemerkosaan massal 1998 merupakan kejahatan terstruktur yang terdokumentasi, bukan sekadar rumor. Koalisi Sipil pun mengingatkan bahwa laporan resmi Tim Gabungan Pencari Fakta dan Komnas Perempuan telah membuktikan kekerasan sistematis terhadap perempuan Tionghoa.
Tuntutan Minta Maaf dan Rekonsiliasi
Para korban dan aktivis mendesak Fadli Zon mencabut pernyataannya dan meminta maaf secara terbuka. Mereka juga menuntut negara mengambil langkah nyata untuk pemulihan korban kekerasan seksual.
“Akui lah bahwa kita misalnya pernah punya sejarah kelam itu, sehingga kita tahu apa yang bisa kita lakukan (perbaikan) ke generasi selanjutnya,” pungkas Tuba.
Penulis Sayida
Memimpin tim redaksi dengan fokus pada pemberitaan akurat, mendalam, dan memancing nalar pembaca. Fokus di rubrik nasional, ekonomi, dan hukum
