Breaking News

Gus Yahya Merotasi Sekjen PBNU di Tengah Dinamika Internal Organisasi

  • account_circle Nisrina
  • calendar_month Sab, 29 Nov 2025

menalar.id -, Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), memindahkan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dari posisi Sekretaris Jenderal PBNU. Keputusan ini diambil dalam Rapat Harian Tanfidziyah PBNU pada Jumat (28/11/2025). Amin Said Husni kini menjabat Sekjen, sementara Gus Ipul dipindahkan menjadi Ketua PBNU Bidang Pendidikan, Hukum, dan Media.

“Langkah rotasi dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja organisasi serta mengurai penyumbatan birokrasi, termasuk SK yang tertahan di meja Sekjen,” jelas PBNU dalam keterangan tertulis.

Rotasi juga terjadi pada jabatan Bendahara Umum. Gudfan Arif Ghofur menjadi Ketua PBNU Bidang Kesejahteraan, sedangkan Sumantri Suwarno mengisi posisi Bendahara Umum. Seluruh keputusan mengikuti ketentuan Anggaran Rumah Tangga NU Pasal 94 dan Peraturan Perkumpulan Nomor 10 dan 13 Tahun 2025.

Konflik Internal PBNU dan Seruan Penyelesaian Kekeluargaan

Konflik internal PBNU kembali mencuat setelah Syuriyah PBNU memberhentikan Gus Yahya dari jabatan Ketua Umum, yang kemudian ditolak oleh Gus Yahya karena dokumen dinilai tidak sah secara administrasi. Katib Syuriyah PBNU, KH Sarmidi Husna, menegaskan surat pemecatan yang tersebar adalah draft dan dokumen asli tetap sah.

“Yang tersebar adalah draft, surat sebenarnya benar dan sah,” kata Sarmidi dalam konferensi pers, Kamis (27/11/2025).

Tokoh NU di Yogyakarta menilai konflik internal perlu diselesaikan secara kekeluargaan. Abdurrahman Az-Zuhdi mengatakan NU bukan organisasi politik sehingga persoalan internal tidak seharusnya diselesaikan dengan cara politik.

“Jangan saling menuding. Persoalan harus diselesaikan melalui AD/ART, bukan dengan mengajukan kepengurusan baru ke Kemenkum,” ujarnya.

Nur Khalik Ridwan menekankan pentingnya menegakkan nilai Khittah NU, seperti Tawasuth (moderat), Tawazun (seimbang), I’tidal (tegak/adil), dan Tasamuh (toleran).

“Jam’iyah NU harus berdaulat secara politik dan mengutamakan kepentingan umat, bukan ambisi personal atau politik eksternal,” tegasnya.

Forum Mubes Warga NU mendorong pengurus untuk melakukan tabayyun dan memperhatikan warga nahdliyin di tingkat bawah agar NU tetap menjalankan mandat ideologisnya.

  • Penulis: Nisrina

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketua Umum PW IPM Banten Apresiasi Ketegasan Kapolri: Polri Ideal Tetap di Bawah Presiden RI

    Ketua Umum PW IPM Banten Apresiasi Ketegasan Kapolri: Polri Ideal Tetap di Bawah Presiden RI

    • calendar_month Rab, 28 Jan 2026
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Ketua Umum Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PW IPM) Provinsi Banten Widhiashafiz menilai sikap tegas Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian sebagai bentuk komitmen moral dan kenegarawanan dalam menjaga independensi serta profesionalisme institusi kepolisian di tengah dinamika demokrasi dan tuntutan pelayanan […]

  • Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melaporkan sebanyak 1.776 permohonan terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sepanjang 2025.

    Child Grooming Merajalela, LPSK Catat 1.776 Korban Sepanjang 2025

    • calendar_month Ming, 1 Feb 2026
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melaporkan sebanyak 1.776 permohonan terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sepanjang 2025. Dari jumlah tersebut, mayoritas pemohon merupakan korban anak, yakni sebanyak 1.464 orang. Wakil Ketua LPSK Sri Nurherwati pun menyampaikan data tersebut untuk menyoroti kerentanan anak yang kerap terjerat relasi dengan orang dewasa tanpa menyadari jika […]

  • MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah Mulai 2029

    MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah Mulai 2029

    • calendar_month Kam, 13 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    menalar.id., – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan akan menyelenggarakan pemilu nasional dan pemilu daerah secara terpisah mulai tahun 2029. Putusan tersebut tertuang dalam perkara Nomor 60/PUU-XXII/2024 di Gedung MK, Kamis (10/7/2025). Mengutip Tempo, MK menilai pelaksanaan pemilu serentak lima kotak selama ini menimbulkan beban berlebih bagi penyelenggara, partai politik, dan masyarakat. MK memerintahkan Komisi Pemilihan Umum […]

  • Pengampunan untuk Dua Tokoh Lawan Politik, Akankah Oposisi Tetap Bertahan?

    Pengampunan untuk Dua Tokoh Lawan Politik, Akankah Oposisi Tetap Bertahan?

    • calendar_month Sab, 2 Agu 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Langkah Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong memunculkan banyak tafsir politik. Salah satunya datang dari Ubedilah Badrun, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta. Menurutnya, manuver ini bisa dilihat sebagai upaya merangkul dua blok politik sekaligus: Megawati Soekarnoputri dan Anies Baswedan. “Prabowo terbaca akan […]

  • MBG

    Kadisdik: Ada Cacing Tanah di MBG SMAN 6 Medan

    • calendar_month Sab, 15 Nov 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id., – Warganet kembali dihebohkan dengan video yang menampilkan cacing tanah di dalam lauk Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMA Negeri 6 Medan. Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Sumut Alexander Sinulingga mengungkapkan makanan tersebut belum sempat dimakan siswa dan hanya ada di satu nampan saja. “Cuma satu saja, belum (sempat di makan),” tutur Alexander Sinulingga, Jumat […]

  • Santri Pondok Pesantren di Depok Diduga Keracunan, 32 Masih Dirawat di RS

    Santri Pondok Pesantren di Depok Diduga Keracunan, 32 Masih Dirawat di RS

    • calendar_month Rab, 3 Sep 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Sebanyak 135 santri dari Pondok Pesantren Baitul Qur’an di Kelurahan Tugu, Cimanggis, Depok, diduga mengalami keracunan makanan pada Senin (1/9/2025). Para santri langsung dilarikan ke rumah sakit dan puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Mary Liziawati, membenarkan kejadian ini. “Sudah ditangani baik di rumah sakit maupun oleh puskesmas,” kata […]

expand_less