Breaking News

Gus Yahya Merotasi Sekjen PBNU di Tengah Dinamika Internal Organisasi

  • account_circle Nisrina
  • calendar_month Sab, 29 Nov 2025

menalar.id -, Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), memindahkan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dari posisi Sekretaris Jenderal PBNU. Keputusan ini diambil dalam Rapat Harian Tanfidziyah PBNU pada Jumat (28/11/2025). Amin Said Husni kini menjabat Sekjen, sementara Gus Ipul dipindahkan menjadi Ketua PBNU Bidang Pendidikan, Hukum, dan Media.

“Langkah rotasi dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja organisasi serta mengurai penyumbatan birokrasi, termasuk SK yang tertahan di meja Sekjen,” jelas PBNU dalam keterangan tertulis.

Rotasi juga terjadi pada jabatan Bendahara Umum. Gudfan Arif Ghofur menjadi Ketua PBNU Bidang Kesejahteraan, sedangkan Sumantri Suwarno mengisi posisi Bendahara Umum. Seluruh keputusan mengikuti ketentuan Anggaran Rumah Tangga NU Pasal 94 dan Peraturan Perkumpulan Nomor 10 dan 13 Tahun 2025.

Konflik Internal PBNU dan Seruan Penyelesaian Kekeluargaan

Konflik internal PBNU kembali mencuat setelah Syuriyah PBNU memberhentikan Gus Yahya dari jabatan Ketua Umum, yang kemudian ditolak oleh Gus Yahya karena dokumen dinilai tidak sah secara administrasi. Katib Syuriyah PBNU, KH Sarmidi Husna, menegaskan surat pemecatan yang tersebar adalah draft dan dokumen asli tetap sah.

“Yang tersebar adalah draft, surat sebenarnya benar dan sah,” kata Sarmidi dalam konferensi pers, Kamis (27/11/2025).

Tokoh NU di Yogyakarta menilai konflik internal perlu diselesaikan secara kekeluargaan. Abdurrahman Az-Zuhdi mengatakan NU bukan organisasi politik sehingga persoalan internal tidak seharusnya diselesaikan dengan cara politik.

“Jangan saling menuding. Persoalan harus diselesaikan melalui AD/ART, bukan dengan mengajukan kepengurusan baru ke Kemenkum,” ujarnya.

Nur Khalik Ridwan menekankan pentingnya menegakkan nilai Khittah NU, seperti Tawasuth (moderat), Tawazun (seimbang), I’tidal (tegak/adil), dan Tasamuh (toleran).

“Jam’iyah NU harus berdaulat secara politik dan mengutamakan kepentingan umat, bukan ambisi personal atau politik eksternal,” tegasnya.

Forum Mubes Warga NU mendorong pengurus untuk melakukan tabayyun dan memperhatikan warga nahdliyin di tingkat bawah agar NU tetap menjalankan mandat ideologisnya.

  • Penulis: Nisrina

Rekomendasi Untuk Anda

  • haji

    Pemerintah Bentuk Kementerian Haji dan Umrah

    • calendar_month Ming, 24 Agu 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Pemerintah bersama DPR berencana ingin membentuk Kementerian Haji dan Umrah, hal ini langsung didukung oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Ketua PBNU Fahrur A Rozi alias Gus Fahrur, menilai langkah ini merupakan efisiensi ibadah haji maupun umrah bagi jemaah haji. “Saya kira lebih bagus demikian agar fokus dan lebih baik,” ujar Fahrur atau […]

  • Inspektur Jenderal (Irjen) Helfi Assegaf Kapolda Lampung memeriksa sejumlah kayu yang terbawa arus hingga ke pantai Kabupaten Pesisir Barat.

    Kayu Berbarcode Kemenhut Terdampar di Pesisir Barat, Ada Apa?

    • calendar_month Sen, 8 Des 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id., – Inspektur Jenderal (Irjen) Helfi Assegaf Kapolda Lampung memeriksa sejumlah kayu yang terbawa arus hingga ke pantai Kabupaten Pesisir Barat. Adapun terdapat temuan nomor dan barcode pada kayu-kayu tersebut. Bahkan, sejumlah kayu lengkap dengan stiker barcode kuning dengan kop ‘Kementerian Kehutanan Republik Indonesia’ dan nama perusahaan “PT Minas Pagai Lumber”. Kendati, stiker tersebut terncantum […]

  • Pengampunan untuk Dua Tokoh Lawan Politik, Akankah Oposisi Tetap Bertahan?

    Pengampunan untuk Dua Tokoh Lawan Politik, Akankah Oposisi Tetap Bertahan?

    • calendar_month Sab, 2 Agu 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Langkah Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong memunculkan banyak tafsir politik. Salah satunya datang dari Ubedilah Badrun, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta. Menurutnya, manuver ini bisa dilihat sebagai upaya merangkul dua blok politik sekaligus: Megawati Soekarnoputri dan Anies Baswedan. “Prabowo terbaca akan […]

  • Presiden Prabowo Subianto meresmikan kilang bernama Refinery Development Master Plan (RDMP) milik Pertamina di Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (12/1/2026).

    Kasus Korupsi Pertamina Belum Usai, Prabowo Resmikan Kilang Terbesar RI

    • calendar_month Sen, 12 Jan 2026
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Presiden Prabowo Subianto meresmikan kilang bernama Refinery Development Master Plan (RDMP) milik Pertamina di Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (12/1/2026). Klang minyak ini merupakan yang terbesar di Indonesia. “Rencana peresmian Infrastuktur Energi Terintegrasi Pertamina RDMP Balikpapan pada esok hari, Senin, 12 Januari 2026,” kata Secretaries Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam akun Instagram seskab […]

  • Pemprov DKI Berkomitmen Tertibkan Juru Parkir Ilegal

    Pemprov DKI Berkomitmen Tertibkan Juru Parkir Ilegal

    • calendar_month Sab, 5 Apr 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik juru parkir (jukir) liar. Meski demikian, ia mengakui bahwa aktivitas jukir liar tidak berlangsung setiap hari. Pernyataan Tegas Wagub DKI “Kami tidak memberikan toleransi. Namun, saya minta maaf sekaligus memberikan sedikit penjelasan bahwa mereka [jukir liar] […]

  • Prabowo Beri Abolisi ke Tom Lembong dan Amnesti ke Hasto

    Prabowo Beri Abolisi ke Tom Lembong dan Amnesti ke Hasto

    • calendar_month Kam, 31 Jul 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – DPR RI menyetujui usulan Presiden Prabowo Subianto mengenai pemberian abolisi kepada terdakwa kasus impor gula, Thomas Trikasih Lembong, akrab dipanggil Tom Lembong serta amnesti untuk terdakwa kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) DPR RI, Hasto Kristiyanto. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan seluruh fraksi sepakat dengan usulan tersebut dan kini menunggu penerbitan Keputusan Presiden […]

expand_less