Dedi Mulyadi Kirim Anak Nakal ke Barak Militer, DPR kritik Program

menalar.id – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengumumkan rencananya untuk menyerahkan anak-anak yang dianggap “nakal” kepada institusi TNI dan Polri. Ia sampaikan wacana ini saat menghadiri perayaan HUT ke-26 Kota Depok di Jalan Margonda Raya, pada Jumat (25/4/2025).

Pemerintah Province (Pemprov) Jawa Barat akan menerapkan program ini mulai 2 Mei 2025. Beberapa daerah dan kepala sekolah telah menyatakan kesiapannya setelah menerima surat edaran (SE). Masyarakat pun banyak menyampaikan dukungan terhadap kebijakan tersebut. 

“Hari ini kita sudah bikin surat edaran gubernur. Hari ini surat edaran gubernur sudah saya siapkan. Kepala sekolah sudah kita kumpulkan,” ucap Dedi usai menghadiri rapat kerja di Komisi II DPR, Jakarta, Selasa (29/4).

Dedi menjelaskan bahwa banyak orang tua dan wali murid yang tidak sanggup lagi untuk mengasuh anak mereka. Karena itu, ia memilih mengirim murid yang bermasalah ke barak militer, guna mendisiplinkan.

“Maka saya merubah paradigma itu dengan cara apa, banyak orang tua yang hari ini tidak punya kesanggupan lagi menghadapi anaknya. Banyak guru yang tidak punya kesanggupan untuk menghadapi murid-muridnya,” katanya.

Kriteria Murid yang Akan Dikirim

Dedi menyebutkan kriteria murid yang akan dikirim, yaitu yang kerap tawuran, kecanduan gim ponsel sampai tak ingat waktu, murid yang tidak patuh terhadap orang tua dan guru, serta  yang gemar mengonsumsi alkohol. 

“Tukang tawuran, tukang mabok, tukang main ML yang kalau malam kemudian tidurnya tidak mau sore, ke orang tua melawan. Melakukan pengancaman. Di sekolah bikin ribut terus, bolos terus. Dari rumah berangkat ke sekolah, ke sekolah enggak nyampe. Kan, kita semua dulu pernah gitu, ya.” ucap Dedi menambahkan.

Dedi menegaskan bahwa tekadnya telah bulad dan ia sudah berdiskusi dengan pihak TNI dan Polri. Ia juga menyoroti berbagai permasalah yang menimpa para pelajar, mulai dari gangguan kesehatan fisik hingga mental. Kondisi ekonomi keluarga dan tekanan sosial seperti jeratan utang  pinjaman online pun memperparah keadaan.

“Ketika anak sekolah di Purwakarta, anak usia SMP delapan orang itu membunuh secara terencana kakeknya karena tiap malam habiskan waktu untuk main ML,” ungkapnya.

(Pemprov) Jawa Barat akan menyiapkan anggaran untuk pembinaan selama enam bulan hingga satu tahun. Jika murid menunjukkan perubahan perilaku, pemerintah akan mengembalikan mereka kepada orang tua masing-masing.

DPR dan Mendikdasmen Kritik Wacana

Meski demikian, anggota komisi X DPR RI Bonnie Triyana, mengkritik keras wacana ini. Ia menilai penanganan anak bermasalah harus menggunakan pendekatan holistik yang melibatkan psikolog dan psikiater, bukannya pendekatan militer.

“Melibatkan psikolog dan psikiater untuk menangani siswa bermasalah jauh lebih tepat ketimbang mengirim mereka ke barak militer,” ungkapnya kepada Tempo, pada Rabu (30/4). 

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Atip Latipulhayat juga mengkritik kebijakan ini. Ia berpendapat pendekatan yang digunakan Dedi kurang tepat.

Menurutnya, sistem pendidikan saat ini memiliki mekanisme khusus untuk menangani kenakalan siswa, yaitu melalui guru bimbingan konseling (BK).

“Guru BK punya peran strategis dalam mendampingi siswa. Kalau dibawa ke barak militer, nanti konotasinya bisa negatif, seolah-olah ada militerisasi dalam Pendidikan,” ujar Atip kepada Tempo, (28/4).

Hingga kini, wacana program tersebut masih menjadi perdebatan publik. Sebagian pihak mendukung karena menganggap dapat membentuk kedisplinan. Sementara yang lain, menilai pendekatan ini terlalu keras dan berpotensi menimbulkan dampak psikologis jangka panjang.