Breaking News

Dedi Mulyadi Kirim Anak Nakal ke Barak Militer, DPR kritik Program

  • account_circle Nazula Destiyana
  • calendar_month Rab, 30 Apr 2025

menalar.id – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengumumkan rencananya untuk menyerahkan anak-anak yang dianggap “nakal” kepada institusi TNI dan Polri. Ia sampaikan wacana ini saat menghadiri perayaan HUT ke-26 Kota Depok di Jalan Margonda Raya, pada Jumat (25/4/2025).

Pemerintah Province (Pemprov) Jawa Barat akan menerapkan program ini mulai 2 Mei 2025. Beberapa daerah dan kepala sekolah telah menyatakan kesiapannya setelah menerima surat edaran (SE). Masyarakat pun banyak menyampaikan dukungan terhadap kebijakan tersebut. 

“Hari ini kita sudah bikin surat edaran gubernur. Hari ini surat edaran gubernur sudah saya siapkan. Kepala sekolah sudah kita kumpulkan,” ucap Dedi usai menghadiri rapat kerja di Komisi II DPR, Jakarta, Selasa (29/4).

Dedi menjelaskan bahwa banyak orang tua dan wali murid yang tidak sanggup lagi untuk mengasuh anak mereka. Karena itu, ia memilih mengirim murid yang bermasalah ke barak militer, guna mendisiplinkan.

“Maka saya merubah paradigma itu dengan cara apa, banyak orang tua yang hari ini tidak punya kesanggupan lagi menghadapi anaknya. Banyak guru yang tidak punya kesanggupan untuk menghadapi murid-muridnya,” katanya.

Kriteria Murid yang Akan Dikirim

Dedi menyebutkan kriteria murid yang akan dikirim, yaitu yang kerap tawuran, kecanduan gim ponsel sampai tak ingat waktu, murid yang tidak patuh terhadap orang tua dan guru, serta  yang gemar mengonsumsi alkohol. 

“Tukang tawuran, tukang mabok, tukang main ML yang kalau malam kemudian tidurnya tidak mau sore, ke orang tua melawan. Melakukan pengancaman. Di sekolah bikin ribut terus, bolos terus. Dari rumah berangkat ke sekolah, ke sekolah enggak nyampe. Kan, kita semua dulu pernah gitu, ya.” ucap Dedi menambahkan.

Dedi menegaskan bahwa tekadnya telah bulad dan ia sudah berdiskusi dengan pihak TNI dan Polri. Ia juga menyoroti berbagai permasalah yang menimpa para pelajar, mulai dari gangguan kesehatan fisik hingga mental. Kondisi ekonomi keluarga dan tekanan sosial seperti jeratan utang  pinjaman online pun memperparah keadaan.

“Ketika anak sekolah di Purwakarta, anak usia SMP delapan orang itu membunuh secara terencana kakeknya karena tiap malam habiskan waktu untuk main ML,” ungkapnya.

(Pemprov) Jawa Barat akan menyiapkan anggaran untuk pembinaan selama enam bulan hingga satu tahun. Jika murid menunjukkan perubahan perilaku, pemerintah akan mengembalikan mereka kepada orang tua masing-masing.

DPR dan Mendikdasmen Kritik Wacana

Meski demikian, anggota komisi X DPR RI Bonnie Triyana, mengkritik keras wacana ini. Ia menilai penanganan anak bermasalah harus menggunakan pendekatan holistik yang melibatkan psikolog dan psikiater, bukannya pendekatan militer.

“Melibatkan psikolog dan psikiater untuk menangani siswa bermasalah jauh lebih tepat ketimbang mengirim mereka ke barak militer,” ungkapnya kepada Tempo, pada Rabu (30/4). 

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Atip Latipulhayat juga mengkritik kebijakan ini. Ia berpendapat pendekatan yang digunakan Dedi kurang tepat.

Menurutnya, sistem pendidikan saat ini memiliki mekanisme khusus untuk menangani kenakalan siswa, yaitu melalui guru bimbingan konseling (BK).

“Guru BK punya peran strategis dalam mendampingi siswa. Kalau dibawa ke barak militer, nanti konotasinya bisa negatif, seolah-olah ada militerisasi dalam Pendidikan,” ujar Atip kepada Tempo, (28/4).

Hingga kini, wacana program tersebut masih menjadi perdebatan publik. Sebagian pihak mendukung karena menganggap dapat membentuk kedisplinan. Sementara yang lain, menilai pendekatan ini terlalu keras dan berpotensi menimbulkan dampak psikologis jangka panjang.

Penulis

Sejak kecil tumbuh di antara koran dan buku, kini berkembang menjadi penulis yang mengeksplorasi jurnalistik, penelitian, dan media digital. Aktif dalam kompetisi menulis dan UI/UX, serta selalu penasaran dengan dunia politik dan sains teknologi.

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dualisme Pleno PBNU: Polemik Kepemimpinan Menguat

    Dualisme Pleno PBNU: Polemik Kepemimpinan Menguat

    • calendar_month Ming, 7 Des 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kini menghadapi dinamika internal setelah dua kubu menyiapkan agenda rapat pleno, Minggu (7/12/2025). Kepengurusan di bawah Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya berencana menggelar pleno pada Kamis (11/12), sementara Syuriyah PBNU lebih dulu mengadakan pleno pada Selasa (9/12) untuk menetapkan penjabat ketua umum. Kondisi ini […]

  • Polemik Tuntas, Prabowo Tetapkan Empat Pulau Masuk Aceh

    Polemik Tuntas, Prabowo Tetapkan Empat Pulau Masuk Aceh

    • calendar_month Sel, 17 Jun 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Presiden Prabowo Subianto menetapkan empat pulau yang selama ini diperdebatkan antara Pemerintah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara secara resmi menjadi bagian dari wilayah Provinsi Aceh. Keputusan ini disampaikan Prabowo saat memimpin rapat lewat video conference terkait penandatanganan kesepakatan bersama oleh kedua gubernur pada Selasa, (17/6/2025). Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Gubernur Aceh […]

  • ojol

    Ojol MD Dilindas Barracuda Polisi Saat Demo di Jakarta

    • calendar_month Kam, 28 Agu 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Aksi demonstrasi di kawasan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berujung jatuhnya korban dari pihak massa oleh aparat kepolisian, Kamis (28/8/2025) sore. Dalam rekaman video yang beredar di X, sebuah kendaraan taktis Barracuda milik Polri terlihat menabrak seorang pengemudi ojek online (ojol) di tengah kerumunan massa di Jalan Raya Pejompongan, Jakarta Pusat. Korban […]

  • Blokade Gerbang Pancasila, Warga Sipil Tolak Pengesahan RUU TNI

    Blokade Gerbang Pancasila, Warga Sipil Tolak Pengesahan RUU TNI

    • calendar_month Kam, 20 Mar 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Sejumlah masyarakat yang menolak pengesahan revisi Undang-Undang TNI (RUU TNI) melakukan aksi unjuk rasa di Gerbang Pancasila, pintu belakang Kompleks DPR/MPR RI. Mereka mulai menginap di area tersebut sejak pukul 00.00 WIB pada Kamis (20/3/2025). Salah seorang peserta aksi yang enggan menyebutkan namanya menjelaskan bahwa tujuan menginap di lokasi adalah untuk memblokade akses […]

  • Pelatihan 110 Jam untuk 50.000 Kepsek: Solusi atau Ilusi Peningkatan Mutu Pendidikan?

    Pelatihan 110 Jam untuk 50.000 Kepala Sekolah, Solusi Peningkatan Mutu Pendidikan?

    • calendar_month Sen, 23 Jun 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meluncurkan Program Kepemimpinan Sekolah yang menetapkan standar baru bagi calon pemimpin pendidikan, mulai dari kepala sekolah, pengawas, hingga tenaga kependidikan. Menteri Pendidikan Abdul Mu’ti menjelaskan program ini merupakan implementasi Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah. “Permen ini berkaitan dengan konsekuensi kepegawaian, pelatihan […]

  • Revisi UU TNI: DPR Abaikan Partisipasi Publik, Kian Mirip "Tukang Stempel" Pemerintah

    Revisi UU TNI: DPR Abaikan Partisipasi Publik, Kian Mirip “Tukang Stempel” Pemerintah

    • calendar_month Sen, 24 Mar 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Partisipasi publik yang minim dalam pengesahan revisi Undang-Undang TNI (RUU TNI) memicu kekhawatiran bahwa DPR tidak lagi menjalankan fungsi perwakilan rakyat. Masyarakat menilai pengesahan revisi UU TNI ini bisa menjadi pintu masuk bagi kembalinya praktik Orde Baru. Kini, DPR dianggap hanya menjadi “tukang stempel” kebijakan eksekutif, sementara rakyat diperlakukan seperti “Orang Tak Dikenal” […]

expand_less