Breaking News

Menteri LHK: PT Gag Wajib Bangun Kolam Pengendapan di Raja Ampat

  • account_circle Nazula Destiyana
  • calendar_month Ming, 14 Sep 2025

menalar.id – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan (LHK) Hanif Faisol Nurofiq, menetapkan sejumlah syarat ketat bagi PT Gag Nikel yang kembali beroperasi di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah pencemaran lingkungan pada kawasan yang dikenal sebagai pusat keanekaragaman hayati dunia.

“Hal terpenting, tidak boleh ada limpasan permukaan (surface runoff) yang langsung mengalir ke sungai atau badan air. Karena itu, kolam pengendapan (settling pond) harus dibangun dengan presisi,” ucap Hanif di Denpasar, Bali, Minggu (14/9/2025).

Pemerintah mewajibkan perusahaan membuat kolam pengendapan berlapis agar air hujan yang membawa material tambang tidak mencemari sungai. Selain itu, emisi juga harus diawasi secara ketat.

“Kami minta dipasang stasiun pemantau kualitas udara untuk memastikan emisi tetap di bawah baku mutu,” tambahnya.

Hanif menegaskan, meski izin tambang merupakan ranah Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM), Kementerian LHK tetap berperan menjamin mitigasi risiko kerusakan lingkungan di Raja Ampat.

PT Gag Beroperasi Kembali

Sebelumnya, pemerintah menindaklanjuti laporan masyarakat terkait tambang di Raja Ampat dengan mencabut empat izin usaha pertambangan, yaitu:

  1. PT Anugerah Surya Pratama
  2. PT Nurham
  3. PT Melia Raymond Perkasa
  4. PT Kawai Sejahtera.

Sementara itu, PT Gag Nikel yang merupakan anak usaha PT Antam Tbkhanya dihentikan sementara untuk audit lingkungan, dan kembali beroperasi, Rabu (13/9). Alasan mengapa PT Gag kembali berjalan, karena hasil audit empat tahun terakhir menunjukkan kinerja lingkungan PT tersebut peringkat hijau dan biru dalam Program Penilaian Kinerja Perusahaan (Proper).

Namun, pengawasan tetap akan diperketat dari biasanya yang setiap enam bulan, menjadi dua bulan sekali.

“Sebagai orang lingkungan, tentu kami selalu waspada. Karena itu, keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan harus dijaga. Jika terbukti ada kerusakan, maka operasi akan segera dihentikan,” tegas Hanif.

Penulis

Sejak kecil tumbuh di antara koran dan buku, kini berkembang menjadi penulis yang mengeksplorasi jurnalistik, penelitian, dan media digital. Aktif dalam kompetisi menulis dan UI/UX, serta selalu penasaran dengan dunia politik dan sains teknologi.

Rekomendasi Untuk Anda

    • calendar_month Rab, 28 Jan 2026
    • account_circle Farrel Aditya
    • 0Komentar

    menalar.id,.- Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan tindakan tegas bagi seluruh SPPG di Indonesia yang kedapatan menolak pasokan bahan dari UMKM, peternak, nelayan, dan petani lokal untuk pemenuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Nanik Sudaryati Deyang, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, mengatakan bahwa setiap SPPG perlu merangkul UMKM, pertanian, peternakan, dan […]

  • Melayat ke Rumah Affan, Puan Irit Bicara soal DPR Absen Temui Massa Saat Demo

    Melayat ke Rumah Affan, Puan Irit Bicara soal DPR Absen Temui Massa Saat Demo

    • calendar_month Sab, 30 Agu 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Ketua DPR RI Puan Maharani memilih irit bicara ketika ditanya alasan para wakil rakyat tidak ada yang menemui massa aksi di depan gedung DPR beberapa waktu lalu. “Kami evaluasi bersama,” ucap Puan singkat usai melayat ke rumah duka almarhum driver ojol, Affan Kurniawan, Sabtu (30/7/2025). Aksi unjuk rasa di depan gedung DPR sendiri […]

  • pelajar

    Terbaru! Pelajar SD-SMP di Bekasi Tak Boleh Bawa HP ke Sekolah

    • calendar_month Sen, 30 Jun 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Pelajar sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) dilarang untuk membawa gawai ke sekolah mulai tahun ajaran baru 2025/2026. Hal ini, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto sampaikan di Plaza Pemkot, Bekasi, Senin (30/6/2025). “Saya sampaikan untuk tahun ajaran baru, nanti mulai pertengahan Juli sudah tidak ada lagi anak SD dan SMP membawa […]

  • Menu MBG Jadi Biang Keracunan Massal 213 Siswa di Bogor

    Menu MBG Jadi Biang Keracunan Massal 213 Siswa di Bogor

    • calendar_month Sen, 12 Mei 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Pemerintah Kota Bogor mengonfirmasi bahwa keracunan massal yang menimpa ratusan siswa dan guru disebabkan oleh menu Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang terkontaminasi bakteri E. coli dan salmonella. Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim mengumumkan hasil pemeriksaan laboratorium yang menunjukkan bahwa telur ceplok bumbu barbeque dan tumis tahu toge mengandung bakteri berbahaya tersebut. “Dari hasil […]

  • Premanisme Ormas: Ancaman Investasi dan Ketertiban Sosial di Indonesia

    Premanisme Ormas: Ancaman Investasi dan Ketertiban Sosial di Indonesia

    • calendar_month Rab, 14 Mei 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Fenomena premanisme yang berkedok organisasi masyarakat (ormas) kembali muncul sebagai isu nasional yang mengkhawatirkan. Aksi-aksi pemerasan, intimidasi, dan kekerasan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang mengatasnamakan ormas bukan hanya meresahkan masyarakat, tetapi juga mengganggu iklim investasi dan stabilitas sosial. Tanggapan masyarakat Masyarakat Indonesia menegaskan penolakan terhadap praktik premanisme dan tindakan anarkis yang meresahkan. […]

  • DPR Susun UU Penyadapan, KUHAP Tak Lagi Atur Soal Itu

    DPR Susun UU Penyadapan, KUHAP Tak Lagi Atur Soal Itu

    • calendar_month Sab, 12 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, mengungkapkan bahwa DPR sedang menyiapkan undang-undang khusus untuk mengatur penyadapan. Rencana ini sejalan dengan keputusan panitia kerja revisi KUHAP yang menyepakati penghapusan aturan soal penyadapan dari rancangan undang-undang tersebut. “Bahkan, kami sudah melakukan beberapa kunjungan kerja, artinya sudah ada biaya negara yang dikeluarkan untuk membahas penyadapan ini,” kata Habiburokhman […]

expand_less