Arab Saudi Ingin Kurangi Kuota Haji Indonesia 2026
- account_circle Nazula Destiyana
- calendar_month Kam, 12 Jun 2025
menalar.id – Arab Saudi kembali mengirimkan peringatan tegas kepada Indonesia menjelang musim haji 2026. Mereka mempertimbangkan untuk memangkas kuota jemaah hingga 50%.
Isu ini muncul saat kepala BP Haji Moch Irfan Yusuf bertemu Deputi Menteri Haji Arab Saudi di Jeddah, Selasa (10/6/2025). Keduanya membahas berbagas persoalan penting seputar haji.
Irfan mengatakan, Arab Saudi belum menentukan kuota jemaah Indonesia untuk 2026. Biasanya kurta ditetapkan setelat musim haji selesai.
Namun, kali ini prosesnya lebih rumit. Saudi masih mempertimbangkan femangkasan kuota karena berbagai kendala teknis dan manajemen jemaah di tabun 2025.
“Kami sedang bernegosiasi. Karena tahun depan, pengelolaan haji akan berpindah dari Kementerian Agama ke BP Haji. Kami tawarkan sistem baru yang lebih baik,” ucap Irfan.
Saudi Sorot Kesehatan Jemaah
Salah satu alasan pengurangan kuota, yakni buruknya kondisi kesehatan sebagian jemaah Indonesia. Mereka menilai sistem seleksi jemaah belum memastikan kesiapan fisik yang memadai.
Perwakilan Saudi bahkan menyampaikan pernyataan keras. Mereka menyayangkan adanya jemaah yang meninggal sebelum tiba di Tanah Suci.
“Ada yang meninggal bahkan di pesawat. Why do you bring people to death here?” ucap mereka.
Saudi menilai Indonesia belum menerapkan verifikasi kesehatan secara ketat. Mereka pun menuntut proses seleksi yang lebih transparan dan akurat.
Akan Dibentuk Gugus Tugas Gabungan
Sebagai solusi, Arab Saudi mengusulkan pembentukan gugus tugas gabungan Indonesia-Saudi. Gugus ini akan memverifikasi seluruh aspek perjalanan haji, termasuk kesehatan, penerbangan, dan logistik.
Beberapa poin yang akan diawasi oleh gugus tugas tersebut:
-
Saudi membatasi jumlah perusahaan penyedia layanan (syarikah) maksimal dua.
-
Mereka memperketat standar kesehatan bagi jemaah yang akan berangkat.
-
Gugus tugas juga akan mengawasi hotel, makanan, dan kepadatan kamar.
-
Saudi meminta pelaksanaan dam (denda haji) hanya dilakukan di negara asal atau melalui perusahaan resmi Ad-Dhahi.
-
Mereka menegaskan akan memberi sanksi tegas bagi pelanggar, baik jemaah maupun penyelenggara.
Pertemuan ini menunjukkan harapan Saudi agar Indonesia segera memperbaiki tata kelola haji. Mereka ingin sistem haji Indonesia sesuai dengan standar baru.
Irfan berkata BP Haji siap mengikuti arahan Saudi. Ia menegaskan pentingnya menjaga kuota dan meningkatkan kualitas layanan.
“Ini saatnya kita melakukan evaluasi besar. Bukan hanya soal kuota, tapi soal kualitas penyelenggaraan,” tambahnya.
Penulis Nazula Destiyana
Sejak kecil tumbuh di antara koran dan buku, kini berkembang menjadi penulis yang mengeksplorasi jurnalistik, penelitian, dan media digital. Aktif dalam kompetisi menulis dan UI/UX, serta selalu penasaran dengan dunia politik dan sains teknologi.
