Selasa, 16 Des 2025

PDIP Lapor Budi Arie ke Bareskrim, Tuduh Pencemaran Nama Baik

  • account_circle Sayida
  • calendar_month Sel, 27 Mei 2025

menalar.id,. – Sebanyak kader PDI Perjuangan (PDIP) melaporkan Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Kominfo, ke Bareskrim Polri. Mereka menuduhnya melakukan pencemaran nama baik terkait pernyataannya dalam rekaman suara viral yang menyebut PDIP dan Menko Polhukam Budi Gunawan terlibat dalam framing kasus judi online (judol).

Bareskrim Polri telah menerima laporan tersebut dengan nomor registrasi LP/B/250/V/SPKT/Bareskrim Polri. Wiradarma Harefa, salah satu kader PDIP, menjelaskan isi laporan saat konferensi pers di Gedung Bareskrim, Jakarta, Selasa (21/5).

“Laporan ini terkait dugaan pelanggaran Pasal 310 dan/atau 311 KUHP tentang fitnah yang disampaikan terlapor, Budi Arie Setiadi, selaku mantan Menkominfo,” jelas Wiradarma.

Rekaman suara yang menjadi dasar laporan menampilkan seseorang yang diduga Budi Arie menyebut PDIP dan Budi Gunawan sebagai dalang di balik kasus judol yang menjeratnya. Wiradarma menegaskan bahwa pernyataan tersebut merupakan fitnah yang merugikan partai.

“Kami sebagai kader PDIP merasa tersakiti. Tuduhan bahwa PDIP dan Pak Budi Gunawan berada di balik semua ini adalah tidak berdasar,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa pelaporan ini bertujuan mengungkap kebenaran.

“Kami meminta proses hukum berjalan sampai jelas dasar tuduhannya. Dengan apa dia berani menuduh PDIP sebagai otak masalah ini?,” ujarnya.

Sebagai bukti, kader PDIP melampirkan rekaman suara dan tangkapan layar pemberitaan dari platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube.

Sebelumnya, Budi Arie membantah keras narasi yang menyebut ia menerima 50% komisi dari perlindungan situs judol oleh oknum Kemenkominfo. Dalam pernyataan dilansir dari ANTARA, Senin (19/5).

“Itu narasi jahat yang merusak nama baik saya. Tidak ada kebenaran di dalamnya,” tuturnya.

Ia menegaskan bahwa pembagian komisi 50% untuk dirinya, 30% untuk Zulkarnaen Apriliantony (teman dekatnya), dan 20% untuk Adhi Kismanto (pegawai Kemenkominfo) merupakan skema tersangka, bukan inisiatifnya. Dakwaan ini dibacakan JPU di PN Jakarta Selatan pada 14 Mei, melibatkan empat terdakwa termasuk Alwin Jabarti Kiemas (Dirut PT Djelas Tandatangan Bersama).

Penulis

Memimpin tim redaksi dengan fokus pada pemberitaan akurat, mendalam, dan memancing nalar pembaca. Fokus di rubrik nasional, ekonomi, dan hukum

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bupati Buton Tak Nampak Sebulan, Warga Lapor ‘Orang Hilang’

    Bupati Buton Tak Nampak Sebulan, Warga Lapor ‘Orang Hilang’

    • calendar_month Sab, 20 Sep 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Puluhan warga bersama mahasiswa yang tergabung dalam organisasi kepemudaan melaporkan Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra, sebagai orang hilang ke Polres Buton pada Kamis (18/9/2025). Laporan itu dibuat lantaran bupati disebut sulit dijumpai, tak terlihat di rumah dinas, maupun tak masuk kantor dalam beberapa pekan terakhir. Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Buton Muhammad Muzli, […]

  • Sebanyak 330 yayasan telah mengajukan pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kepada Badan Gizi Nasional (BGN) di Kabupaten Tangerang, Banten.

    330 Yayasan MBG Ajukan SPPG di Tangerang, Begini Progresnya

    • calendar_month Sen, 17 Nov 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id., – Sebanyak 330 yayasan telah mengajukan pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kepada Badan Gizi Nasional (BGN) di Kabupaten Tangerang, Banten. Hal ini menjadi upaya untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). “Yang mengajukan ada 330 dapur untuk saat ini dan itu tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tangerang,” ujar Koordinator SPPG Kabupaten Tangerang Priyo […]

  • Prabowo Tunjuk Brian Yuliarto Pimpin Badan Industri Mineral

    Prabowo Tunjuk Brian Yuliarto Pimpin Badan Industri Mineral

    • calendar_month Sen, 25 Agu 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Presiden Prabowo Subianto resmi menambah dua lembaga baru dalam struktur pemerintah, yaitu Badan Otorita Pengelola Pantai Utara (Pantura) Jawa dan Badan Industri Mineral. Dalam pelantikan di Istana Negara, Senin (25/8/2025), Prabowo menunjuk Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto sebagai Kepala Badan Industri Mineral. Brian mengatakan, badan ini akan fokus […]

  • CNN

    Badai Kritik Hantam Istana soal Pencabutan ID Reporter CNN Indonesia

    • calendar_month Ming, 28 Sep 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Sejumlah organisasi pers melayangkan kritik tajam terhadap langkah Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden usai mencabut kartu identitas (ID) Pers Istana milik jurnalis CNN Indonesia Diana Valencia, pada Sabtu (27/9/2025). Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menyampaikan keprihatinan atas pencabutan kartu tersebut yang dilakukan kepada Diana. Menurut IJTI, pertanyaan Diana terkait Program […]

  • Alvaro

    Polisi Temukan Kerangka Alvaro, Ayah Tiri Terduga Pelaku

    • calendar_month Sen, 24 Nov 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id., –  Bocah berusia enam tahun bernama Alvaro Kiano Nugroho telah menghilang selama delapan bulan, sejak maret 2025 di kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Polisi menemukan tubuh korban dalam keadaan tersisa kerangka tulang. “Baru diketemukan kerangka manusia yang diduga merupakan Alvaro,” ucap Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Nicolas Lilipaly, Minggu (23/11/2025). Meski begitu, polisi akan melakukan […]

  • Mahfud Soroti Masalah Putusan MK soal Pemilu Lokal

    Mahfud Soroti Masalah Putusan MK soal Pemilu Lokal

    • calendar_month Ming, 6 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan jadwal pemilu nasional dan lokal bisa menimbulkan masalah, khususnya saat masa transisi DPRD. Mahfud menjelaskan, tak seperti kepala daerah yang masa jabatannya bisa diisi penjabat sementara, anggota DPRD tak memiliki skema pengganti jika masa tugas mereka […]

expand_less