Breaking News

Viral Wakil Ketua DPR Sebut “Tak Perlu Ahli Gizi” untuk MBG!

  • account_circle Nazula Destiyana
  • calendar_month Sen, 17 Nov 2025

menalar.id., – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Cucun Ahmad Syamsurijal mendapat kritikan usai video pernyataannya tersebar di sosial media. Dalam rekaman itu, Cucun mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak membutuhkan tenaga ahli gizi sebagai pengawas.

Kronologi Insiden

Kontroversi ini muncul ketika Forum Konsolidasi SPPG se-Kabupaten Bandung berlangsung. Dalam forum tersebut, seorang peserta memberikan masukan agar program BGN tidak lagi menggunakan istilah ahli gizi bila petugas bukan lulusan gizi.

“Jika memang pada akhirnya tetap ingin merekrut dari non-gizi, tolong tidak menggunakan embel-embel ahli gizi lagi,” ucap peserta itu.

Ia kemudian mengusulkan agar DPR mengubah poses tersebut menjadi pengawas produksi dan kualitas atau tenaga QA/QC saja.

Ketika peserta itu masih menyampaikan pandangannya, Cucun memotong ucapannya dan menilai penjelasannya terlalu panjang.

“Kamu itu (bicaranya) terlalu panjang. Yang lain kasihan,” kata Cucun.

Politikus PKB tersebut bahkan menuduh peserta itu bersikap arogan.

“Saya enggak suka anak muda arogan kayak gini. Mentang-mentang kalian sekarang dibutuhkan negara, kalian bicara undang-undang. Pembuat kebijakan itu saya,” ujar Cucun.

Dalam video itu, Cucun juga menjelaskan rencananya untuk mengubah diksi “ahli gizi” menjadi bentuk yang lebih umum.

“Tidak perlu ahli gizi. Cocok enggak? Nanti saya selesaikan di DPR,” ucapnya.

Ia melanjutkan bahwa tenaga pengganti ahli gizi bisa berasal dari lulusan SMA yang menjalani pelatihan tiga bulan.

“Nanti tinggal ibu Kadinkes melatih orang… Program MBG tidak perlu kalian yang sombong seperti ini,” kata Cucun.

Permintaan Maaf

Beberapa hari setelah video tersebut ramai, Cucun menyampaikan permintaan maaf. Ia mengatakan telah berkomunikasi dengan Persagi terkait polemik penggunaan istilah ahli gizi.

“Saya menyampaikan permohonan maaf apabila dinamika pembahasan di dalam ruangan… dianggap menyinggung profesi ahli gizi,” tulisnya melalui akun Instagram @Cucun_Center.

Ia juga bertemu dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan Persagi, di Kompleks Parlemen, Senin (17/11/2025). Seusai pertemuan, Cucun menjelaskan usulan perubahan istilah itu sebenarnya muncul dari BGN yang kesulitan mencari ahli gizi dalam rapat bersama Komisi IX DPR.

Cucun menilai usulan itu bertujuan memudahkan perekrutan petugas SPPG. Sehingga ia mengarahkan wacana agar nomenklatur tersebut diganti menjadi quality control atau pengawas makanan bergizi.

“Kalau mau diganti, jangan pakai embel-embel ahli gizi. Kita respons… nanti justru profesinya yang akan tereliminir sama yang profesi-profesi lain,” sambungnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa gagasan mengganti istilah ahli gizi tersebut masih sebatas wacana dan belum menjadi keputusan apa pun.

Penulis

Sejak kecil tumbuh di antara koran dan buku, kini berkembang menjadi penulis yang mengeksplorasi jurnalistik, penelitian, dan media digital. Aktif dalam kompetisi menulis dan UI/UX, serta selalu penasaran dengan dunia politik dan sains teknologi.

Rekomendasi Untuk Anda

  • Maka, peran Jubir sangat krusial. Apabila presiden terus menerus menyampaikan pernyataan yang memicu kontroversi, kontradiktif, atau bernada emosional, dampaknya bukan hanya sekadar polemik sesaat di media sosial. Dalam jangka panjang, hal itu dapat menciptakan jarak psikologis antara pemimpin dan rakyatnya sendiri. Publik menjadi kesulitan membedakan mana pernyataan yang benar-benar merepresentasikan kebijakan negara dan mana yang sekadar respons spontan personal seorang presiden. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori *agenda setting* dari Maxwell McCombs dan Donald Shaw yang menjelaskan bahwa media memiliki kekuatan membentuk fokus perhatian publik terhadap suatu isu. Ketika pernyataan kontroversial presiden lebih dominan diberitakan dibanding substansi kebijakan, maka citra pemerintah di mata masyarakat perlahan akan dibangun dari kontroversi tersebut. Akibatnya, komunikasi politik negara berubah menjadi siklus klarifikasi tanpa akhir. Selain itu, pakar komunikasi politik Murray Edelman dalam *Constructing the Political Spectacle* juga menjelaskan bahwa bahasa politik bukan sekadar alat penyampaian informasi, melainkan pembentuk persepsi publik terhadap kekuasaan. Cara seorang pemimpin berbicara dapat menentukan apakah ia dipandang sebagai figur yang menenangkan atau justru memperuncing ketegangan sosial. Dalam konteks ini, diksi informal, nada defensif, hingga pernyataan yang saling bertentangan berpotensi membangun kesan bahwa pemerintah lebih reaktif terhadap kritik ketimbang terbuka terhadap evaluasi. Di sinilah Jubir seharusnya mengambil peran sentral. Jubir bukan sekadar “tameng” pemerintah, melainkan penyaring komunikasi politik agar pesan negara tetap konsisten, terukur, dan tidak menimbulkan multitafsir. Presiden tentu tetap memiliki hak berbicara langsung kepada publik, namun komunikasi kenegaraan yang terlalu spontan justru rentan menjadi bumerang politik. Apalagi di era digital, satu potongan pidato dapat tersebar dalam hitungan detik dan membentuk opini publik secara masif. Sekali kepercayaan publik menurun, pemerintah akan lebih sulit membangun legitimasi terhadap kebijakan-kebijakan berikutnya. Karena itu, memperkuat fungsi Jubir bukan hanya soal menjaga citra presiden, tetapi juga menjaga kualitas komunikasi demokrasi antara negara dan rakyatnya.

    Prabowo, Percayalah Pada Juru Bicara!

    • calendar_month Sen, 11 Mei 2026
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 1Komentar

    menalar.id,. – Satu bulan yang lalu, Presiden RI Prabowo Subianto berpidato di depan pejabat kabinet merah-putih, Rabu (8/4/2026). Dalam pidatonya, Prabowo menanggapi kritikan terkait ia yang acap acap menyambangi banyak negara. “Dibilang Prabowo jalan-jalan ke luar negeri, senang jalan-jalan ke luar negeri. Ya, saudara-saudara untuk amankan minyak, gue harus ke mana-mana,” tegas Prabowo. Berdasarkan laporan […]

  • PAN dan Golkar Belum Umumkan PAW Uya Kuya, Eko Patrio, dan Adies Kadir

    PAN dan Golkar Belum Umumkan PAW Uya Kuya, Eko Patrio, dan Adies Kadir

    • calendar_month Sen, 1 Sep 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Pengganti anggota DPR seperti Uya Kuya, Eko Patrio, dan Adies Kadir masih belum jelas. Sejak mereka dinonaktifkan dari DPR RI, partai masing-masing belum mengumumkan siapa yang akan menggantikan mereka lewat mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW). Ketika Ketua Umum Partai PAN, Zulkifli Hasan, ditanya soal pengganti Uya Kuya dan Eko Patrio di Kompleks Istana, […]

  • BEM SI Soroti Amnesti dan Abolisi untuk Hasto dan Tom Lembong

    BEM SI Soroti Amnesti dan Abolisi untuk Hasto dan Tom Lembong

    • calendar_month Jum, 1 Agu 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) buka suara soal keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong, terpidana kasus korupsi impor gula. Koordinator Pusat BEM SI Muzammil Ihsan, menyebut langkah ini sebagai bagian dari rekonsiliasi besar-besaran di skema politik nasional. Ia menilai, […]

  • Laporan Membongkar Hasil Kekayaan Hakim Tom Lembong Rp4,3 M

    Laporan Membongkar Hasil Kekayaan Hakim Tom Lembong Rp4,3 M

    • calendar_month Sab, 19 Jul 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Ketua Majelis Hakim persidangan Tom Lembong, Dennie Arsan Fatrika, melaporkan total kekayaan sebesar Rp4,3 miliar dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per 31 Desember 2024. Kekayaan tersebut merupakan gabungan dari harta pribadi dan istrinya yang berprofesi sebagai advokat. “LHKPN hakim Dennie Arsan Fatrika adalah jumlah kekayaan hakim Dennie Arsan Fatrika dengan istri,” […]

  • golkar

    Hendropriyono Klaim Tahu Dalang Demo DPR: Ulah Antek-Antek Asing

    • calendar_month Jum, 29 Agu 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Mantan Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) Jenderal (Purn) AM Hendropriyono mengklaim bahwa ia tahu sosok yang berada di balik aksi demonstrasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Ia menilai ada pihak-pihak yang menunggangi aksi tersebut, meskipun ia enggan menyebut nama secara terbuka. “Karena saya tahu, saya enggak lebih pintar dari kalian. […]

  • Mengungguli Dhaka di posisi kedua dan Tokyo di posisi ketiga.

    Kalahkan Tokyo, Kini Jakarta Jadi Kota Terpadat di Dunia

    • calendar_month Rab, 26 Nov 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id., – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan Jakarta sebagai kota berpenduduk terbesar di dunia. Mengungguli Dhaka di posisi kedua dan Tokyo di posisi ketiga. Pergeseran ini membuat Jakarta yang sebelumnya berada di urutan dua, kini menggantikan Tokyo yang memegang predikat kota terpadat sejak tahun 2000. Dalam laporan resmi tersebut, Jakarta tercatat dihuni 41,9 juta orang. Dhaka […]

expand_less