Kamis, 30 Okt 2025

Terkejut Tarif Cukai Rokok Capai 57%, Purbaya: “Firaun Lu!”

  • account_circle Nazula Destiyana
  • calendar_month Sab, 20 Sep 2025

menalar.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, mengaku terkejut saat mengetahui besaran tarif cukai hasil tembakau (CHT) yang mencapai rata-rata 57%. Saking kagetnya, ia bahkan menyebut istilah “Firaun”.

“Saya tanya, cukai rokok berapa sekarang? 57%? Wah, tinggi banget, Firaun lu,” ucap Purbaya di kantornya, Jakarta, Sabtu (20/9/2025).

Menurutnya, tingginya tarif justru menekan penerimaan negara. Sebab, berdasarkan laporan yang diterima, apabila tarif lebih rendah, maka pendapatan negara dari CHT justru meningkat.

“Kalau diturunkan malah bisa naik income-nya. Jadi kenapa dinaikkan?” ucapnya.

Meski demikian, ia menegaskan kebijakan tarif tinggi pemerintah terapkan bukan semata-mata untuk pemasukan. Melainkan juga sebagai upaya mengendalikan konsumsi rokok sesuai rekomendasi WHO.

Purbaya menambahkan, industri rokok tetap perlu dijaga agar iklim usaha stabil dan tidak menimbulkan gelombang PHK di sektor industri hasil tembakau (IHT).

“Selama kita belum punya program lain untuk menampung tenaga kerja, industri itu jangan dibunuh,” tegasnya.

Asal Makna Ucapannya

Sebagai catatan, sosok Firaun yang disebut Purbaya dikenal sebagai pemimpin Mesir kuno yang pertama kali memperkenalkan sistem pungutan atau pajak dengan tarif berbeda sesuai tingkat produktivitas lahan.

Lebih lanjut, Purbaya mengakui pembatasan konsumsi rokok memang penting untuk kesehatan masyarakat. Namun, menurutnya, kebijakan tidak bisa hanya berfokus pada menaikkan tarif hingga berisiko “mematikan” industri.

“Kalau industri mati dan tenaga kerja dibiarkan tanpa solusi, itu namanya kebijakan tidak bertanggung jawab,” ungkapnya.

Untuk itu, ia berencana meninjau langsung kondisi industri rokok, khususnya di Jawa Timur, sebagai bagian dari penyusunan kebijakan CHT 2026. Selain itu, pemerintah juga akan memperketat pemberantasan rokok ilegal, termasuk peredarannya secara daring.

“Enggak adil kalau kita narik ratusan triliun dari rokok, tapi industrinya enggak kita lindungi pasarnya,” kata Purbaya.

Penulis

Sejak kecil tumbuh di antara koran dan buku, kini berkembang menjadi penulis yang mengeksplorasi jurnalistik, penelitian, dan media digital. Aktif dalam kompetisi menulis dan UI/UX, serta selalu penasaran dengan dunia politik dan sains teknologi.

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pengampunan untuk Dua Tokoh Lawan Politik, Akankah Oposisi Tetap Bertahan?

    Pengampunan untuk Dua Tokoh Lawan Politik, Akankah Oposisi Tetap Bertahan?

    • calendar_month Sab, 2 Agu 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Langkah Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong memunculkan banyak tafsir politik. Salah satunya datang dari Ubedilah Badrun, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta. Menurutnya, manuver ini bisa dilihat sebagai upaya merangkul dua blok politik sekaligus: Megawati Soekarnoputri dan Anies Baswedan. “Prabowo terbaca akan […]

  • Bangun Ekonomi Desa, Pemerintah Siapkan 80 Ribu Koperasi Merah Putih

    Bangun Ekonomi Desa, Pemerintah Siapkan 80 Ribu Koperasi Merah Putih

    • calendar_month Sen, 7 Jul 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan 80 ribu unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada Sabtu, 19 Juli 2025, di Klaten, Jawa Tengah. Sebagai persiapan, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menggelar rapat koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait pagi ini, Senin (7/7/2025), untuk mematangkan rencana peluncuran program tersebut. Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa peluncuran […]

  • Gaji Rp6 Juta Dinilai Tak Memadai, KPK Desak Pemerintah Naikkan Upah Kepala Daerah

    Gaji Rp6 Juta Dinilai Tak Memadai, KPK Desak Pemerintah Naikkan Gaji Kepala Daerah

    • calendar_month Sen, 9 Jun 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Cahya H. Harefa mendorong pemerintah pusat untuk menaikkan gaji kepala daerah. Menurutnya, peningkatan penghasilan para pemimpin daerah dapat mengurangi potensi korupsi yang kerap melibatkan pejabat setempat. “Nah ini memang tugas bagi pemerintah pusat juga untuk memikirkan bagaimana soal fasilitas dan gaji kepala daerah ini,” tegas Cahya dalam […]

  • Perjuangan Kakek di Kalsel: Pertahankan Tanah, Tapi Terancam Penjara

    Perjuangan Kakek di Kalsel: Pertahankan Tanah, Tapi Terancam Penjara

    • calendar_month Kam, 5 Jun 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Kakek asal Kalimantan Selatan bernama Kahfi (73) harus mempertahankan tanah miliknya. Tanah Miliknya menjadi objek sengketa pidana. Menurut Kahfi, dia sudah mempunyai dokumen tanah itu sejak 1988, jauh sebelum pihak pelapor. “Sedangkan pelapor (punya dokumen) tahun 1998,” Ucap Kakek Kahfi Ia mengaku kalau usahanya untuk mendapatkan keadilan tanah sudah sah dan tetap. Putusan pidana […]

  • Ledakan Pemusnahan Amunisi TNI Tewaskan 13 Orang di Garut

    Ledakan Pemusnahan Amunisi TNI Tewaskan 13 Orang di Garut

    • calendar_month Sen, 12 Mei 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Polda Jawa Barat mengungkap identitas 13 korban tewas dalam ledakan saat pemusnahan amunisi tidak layak pakai oleh TNI di Desa Sagara, Garut. Korban terdiri dari personel TNI dan warga sipil. Kronologi Insiden Proses pemusnahan munisi di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut, Jawa Barat berubah menjadi tragedi pada Senin (12/5/2025) pagi. Meski prosedur awal […]

  • trump

    Tok! Trump TTD Aturan Tarif Impor Global, Berlaku Mulai 7 Agustus

    • calendar_month Jum, 1 Agu 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, menandatangani perintah eksekutif baru, pada Kamis (31/7/2025) malam waktu setempat. Perintah tersebut berisi tarif impor antara 15% hingga 41% terhadap barang dari lebih dari 67 negara.  Aturan ini akan mulai berlaku pada 7 Agustus, setelah Trump memberikan batas waktu negosiasi hingga 1 Agustus. “Ini adalah momen bersejarah. […]

expand_less