Covid-19 Varian Baru Serbu Indonesia, Puan Minta Pemerintah Tak Kompromi Soal Nyawa Rakyat!

menalar.id – Kini, Ketua DPR RI Puan Maharani mengimbau beberapa negara di Asia Tengara, termasuk Thailand, Malaysia, Singapura, dan Hong Kong atas lonjakan kasus COVID-19.

Puan berkata pemerintah harus waspada dengan kenaikan demi melindungi masyarakat, apalagi kasus Covid-19 di Indonesia melonjak naik.

“Peningkatan kasus COVID-19 yang terjadi di kawasan Asia jelas tidak bisa dianggap enteng. Pemerintah harus memiliki sense of urgency yang tinggi dan tidak boleh lengah,” ucap Puan, Rabu (4/6/2025).

“Selain melakukan langkah-langkah antisipasi, Pemerintah perlu memastikan Indonesia memiliki ketahanan kesehatan yang kuat. Sehingga saat terjadi skenario terburuk, kita sudah siap dan bisa mengatasinya,” sambung Ketua DPR RI itu.

Respons Kemenkes

Seperti yang diketahui, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), senin lalu (2/6) melaporkan temuan 7 kasus baru Covid-19. Sehingga total kasus 72 pasien sepanjang 2025.

Kemenkes juga melaporkan positivity rate Covid-19 saat ini naik menjadi 2,05 persen, dari sebelumnya yang berada di bawah angka 1 persen. Pada minggu ke-17 sampai ke-19 tahun ini, Kemenkes melihat adanya kenaikan kasus di Provinsi Banten, Jakarta dan Jawa Timur.

Kenaikan terbanyak tercatat di pekan pertama Januari 2025 dengan 27 kasus. Pada minggu ke-21, kasus Covid-19 dari 0 persen menjadi 5 persen dibanding minggu sebelumnya.

“Tentunya Pemerintah harus meningkatkan kapasitas testing dan pelacakan, memastikan distribusi vaksin booster yang memadai, serta menguatkan edukasi dan komunikasi publik secara konsisten dan transparan,” ungkap Puan.

Kemenkes pun telah merespons situasi ini dengan menerbitkan surat edaran Nomor SR.03.01/C/1422/2025 pada Jumat, (23/5). Dalam surat tersebut, Kemenkes menjelaskan varian Covid-19 dominan di berbagai negaram seperti XEC dan JN.1 di Thailand, LF.7 dan NB.1.8 (turunan JN.1) di Singapura, JN.1 di Hong Kong, dan XEC di Malaysia. Indonesia sendiri mendapatkan varian dominan, yakni MB.1.1.

Surat edaran itu mengintruksikan seluruh Dinas Kesehatan, UPT Kekarantiaan Kesehatan, UPT Laboratorium Kesehatan Masyarakat, dan fasilitas layanan kesehatan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap Covid-19 maupun potensi wabah. lainnya.

Melihat peningkatan ini, Puan mendesak pemerintah memberlakukan kembali skrining kesehatan secara ketat di seluruh bandara internasional, terutama untuk penumpang dari negara dengan lonjakan kasus.

Tak hanya itu, ia juga meminta perwakilan Indonesia di luar negeri lebih proaktif dalam melindungi WNI. Puan menekankan bahwa perwakilan RI harus cepat tanggap ketika menerima laporan dari warga yang menghadapi situasi darurat kesehatan.

“Perwakilan kita di luar negeri harus menjadi garda terdepan dalam memberikan perlindungan dan bantuan. Mereka wajib bertindak cepat ketika ada warga yang melaporkan kondisi darurat atau memerlukan pertolongan,” tegasnya.

Puan juga mendorong pemerintah memperkuat koordinasi antar kementerian, seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Satgas COVID-19, demi menjamin pengawasan serta perlindungan WNI di luar negeri berjalan efektif.

“Ini bukan sekadar soal angka kasus, tapi soal nyawa dan kesehatan masyarakat. Pemerintah harus bekerja tanpa kompromi menjaga keselamatan rakyat, baik yang di dalam maupun di luar negeri,” sebut Puan.

Lebih lanjut, ia mengingatkan agar masyarakat tidak panik, namun tetap waspada. Puas menilai bahwa pengalaman pandemi tahun 2020 harus menjadi pelajaran penting agar pemerintah dan masyarakat bisa bertindak cepat sebelum kasus melonjak tinggi.

“Kita tidak tahu kapan gelombang berikutnya datang dan seberapa besar dampaknya, tapi yang jelas, sinergi antara Pemerintah dan masyarakat menjadi kunci,” tutup Puan.