Regional

Pemprov Jakarta Batalkan Uji Coba Car Free Night

Nisrina
Sab, 5 Jul 2025

menalar.id- Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan pembatalan uji coba Car Free Night (CFN) pada Sabtu (4/5/2025) malam, agar tidak mengganggu bisnis perhotelan.

Jika CFN berlangsung, beebrapa ruas jalan akan ditutup dan kendaraan tak bisa melintas.

“Saya tidak mau Car Free Day yang malam itu mengganggu hotel-hotel yang kemudian menerima tamu untuk pernikahan yang biasanya baru selesai jam 22.00 WIB malam,” ujar Pramono saat diwawancarai di Jakarta Selatan.

Car Free Night awalnya dijadwalkan berbarengan dengan Jakarta Muharram Festival 2025, lengkap dengan pawai obor untuk menyambut Tahun Baru Islam.

Pramono mengaku telah meminta penyelenggara acara tidak menutup ruas jalan.

“Ya, itu (Car Free Night) kami kaji secara detail, kan kebetulan beginilah kan rencana ada acara menyambut Muharram dan menutup jalan. Terus terang saya yang kemudian meminta kepada panitia untuk tidak menutup jalan,” ucap Pramono

Jika Jalan Thamrin dan Gatot Subroto ditutup untuk CFN, hal itu akan mengganggu pengguna jalan. Terutama ruas tersebut juga ditutup lagi pada Minggu (5/7/2025).

“Hari minggu besok ini kan ada acara pencak silat yang akan memecahkan rekor muri cukup besar dan itulah yang kemudian sekarang sedang ditata di Bundaran HI, kalau kemudian ditutup dari hari Jumat malam, Sabtu malam, Minggu, itu kan heboh banget,” ujar Pramono.

Pemprov Jakarta membatalkan uji coba Car Free Night (CFN) yang rencananya digelar Sabtu (5/7/2025). Agenda ini awalnya merupakan rangkaian dari Jakarta Muharram Festival 2025 di kawasan Bundaran HI sampai Monas.

“Kami memohon maaf kepada masyarakat. Setelah mempertimbangkan satu dan lain hal, Pemprov DKl memutuskan untuk mendorong peringatan di tingkat komunitas dan membatalkan Jakarta Muharram Festival 2025. Jadi yang batal konsep acaranya, bukan peringatan 1 Muharram,” terang Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, di Balai Kota Jakarta, Jumat (4/7/2025). Melansir dari Kompas.

Penulis: Nisrina

TagsHUTJakarta Jakarta PramonoAnung

Rekomendasi Untuk Anda

Nasional

Jasa Marga Catat 1,96 Juta Kendaraan Keluar Jabodetabek
- Sel, 1 Apr 2025
- Sayida
- 0Komentar
menalar.id,. – PT Jasa Marga mencatat sebanyak 1.963.152 kendaraan meninggalkan wilayah Jabodetabek dalam kurun 10 hari menjelang Lebaran 2025, yakni sejak 21 hingga 31 Maret. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 25,5 persen dibandingkan arus normal yang biasanya mencapai 1.563.702 kendaraan, serta naik 0,5 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 1.953.891 kendaraan. Menurut Lisye […]
Nasional

Buruh Tolak UMP DKI 2026, KSPI Siapkan Gugatan dan Aksi Massa
- Kam, 25 Des 2025
- Nisrina
- 0Komentar
menalar.id – Penetapan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta 2026 menuai penolakan dari kalangan buruh. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menilai besaran upah yang ditetapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum mencerminkan kebutuhan hidup layak pekerja di ibu kota. Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan UMP DKI Jakarta 2026 ditetapkan sebesar Rp 5,73 juta dengan menggunakan indeks 0,75. Menurut […]
Hukum

Demo DPR: Pangdam dan Kapolda Turun langsung, Ojol Jadi Korban
- Jum, 29 Agu 2025
- Nisrina
- 0Komentar
menalar.id – Pangdam Jaya Mayjen TNI Deddy Suryadi bersama Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri turun langsung memantau aksi demo buruh di depan Gedung DPR RI, Kamis (28/8/2025). Aksi yang sejak pagi berlangsung sempat diwarnai kericuhan. Kehadiran keduanya bertujuan memastikan situasi tetap terkendali di tengah bentrokan antara massa dan aparat. Dari pantauan di […]
Hukum

Pemerintah Pasif, DPR Lamban: Nasib RUU Perampasan Aset Makin Suram
- Rab, 7 Mei 2025
- Sayida
- 0Komentar
menalar.id. – Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset masih terhambat di DPR RI. Meski telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2024-2029, pemerintah memilih menunggu keputusan DPR apakah akan menggunakan draf yang sama dengan versi 2023 atau melakukan revisi. “Jadi pemerintah menunggu saja karena […]
Nasional

211 Kasus Keracunan MBG, BGN Beri Sanksi Tegas
- Rab, 12 Nov 2025
- Redaksi
- 0Komentar
menalar.id., – Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat 211 dari 441 kasus keracunan pangan nasional berasal dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebanyak 638 korban rawat inap dan 12.755 korban rawat jalan. Mengutip Tirto, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan 441 total kasus keracunan dan 48% di antaranya berasal dari program MBG. Dadan […]
Hukum

KPK Akhiri Penyidikan Korupsi Nikel Eks Bupati Konawe Utara
- Jum, 26 Des 2025
- Nazula Destiyana
- 0Komentar
menalar.id., – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi dan suap izin pertambangan nikel yang melibatkan eks Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman. Adapun karena kasus tersebut, tercatat kerugian negara mencapai Rp2,7 triliun. KPK pun menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) untuk perkara tersebut. “Benar, KPK telah menerbitkan SP3 dalam perkara tersebut,” kata juru […]

Bus ALS Tabrak Truk BBM, Berikut Kronologinya

Kam, 7 Mei 2026
Redaksi
0Komentar

Maka, peran Jubir sangat krusial. Apabila presiden terus menerus menyampaikan pernyataan yang memicu kontroversi, kontradiktif, atau bernada emosional, dampaknya bukan hanya sekadar polemik sesaat di media sosial. Dalam jangka panjang, hal itu dapat menciptakan jarak psikologis antara pemimpin dan rakyatnya sendiri. Publik menjadi kesulitan membedakan mana pernyataan yang benar-benar merepresentasikan kebijakan negara dan mana yang sekadar respons spontan personal seorang presiden. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori *agenda setting* dari Maxwell McCombs dan Donald Shaw yang menjelaskan bahwa media memiliki kekuatan membentuk fokus perhatian publik terhadap suatu isu. Ketika pernyataan kontroversial presiden lebih dominan diberitakan dibanding substansi kebijakan, maka citra pemerintah di mata masyarakat perlahan akan dibangun dari kontroversi tersebut. Akibatnya, komunikasi politik negara berubah menjadi siklus klarifikasi tanpa akhir. Selain itu, pakar komunikasi politik Murray Edelman dalam *Constructing the Political Spectacle* juga menjelaskan bahwa bahasa politik bukan sekadar alat penyampaian informasi, melainkan pembentuk persepsi publik terhadap kekuasaan. Cara seorang pemimpin berbicara dapat menentukan apakah ia dipandang sebagai figur yang menenangkan atau justru memperuncing ketegangan sosial. Dalam konteks ini, diksi informal, nada defensif, hingga pernyataan yang saling bertentangan berpotensi membangun kesan bahwa pemerintah lebih reaktif terhadap kritik ketimbang terbuka terhadap evaluasi. Di sinilah Jubir seharusnya mengambil peran sentral. Jubir bukan sekadar “tameng” pemerintah, melainkan penyaring komunikasi politik agar pesan negara tetap konsisten, terukur, dan tidak menimbulkan multitafsir. Presiden tentu tetap memiliki hak berbicara langsung kepada publik, namun komunikasi kenegaraan yang terlalu spontan justru rentan menjadi bumerang politik. Apalagi di era digital, satu potongan pidato dapat tersebar dalam hitungan detik dan membentuk opini publik secara masif. Sekali kepercayaan publik menurun, pemerintah akan lebih sulit membangun legitimasi terhadap kebijakan-kebijakan berikutnya. Karena itu, memperkuat fungsi Jubir bukan hanya soal menjaga citra presiden, tetapi juga menjaga kualitas komunikasi demokrasi antara negara dan rakyatnya.

Perspektif

Prabowo, Percayalah Pada Juru Bicara!

11 menit yang lalu
Nazula Destiyana
0Komentar

menalar.id,. – Satu bulan yang lalu, Presiden RI Prabowo Subianto berpidato di depan pejabat kabinet merah-putih, Rabu (8/4/2026). Dalam pidatonya, Prabowo menanggapi kritikan terkait ia yang acap acap menyambangi banyak negara. “Dibilang Prabowo jalan-jalan ke luar negeri, senang jalan-jalan ke luar negeri. Ya, saudara-saudara untuk amankan minyak, gue harus ke mana-mana,” tegas Prabowo. Berdasarkan laporan […]

Hukum

Hormati Proses Hukum, Ahmad Dedi Bantah Lari karena Dugaan Terlibat Suap

Sab, 9 Mei 2026
Redaksi
0Komentar

MENALAR.ID,. JAKARTA — Baru-baru ini terdapat framing negatif yang beredar di media massa dan media sosial kepada Pemeriksa Fungsional Ahli Madya di Direktorat Jenderal Bea Cukai Ahmad Dedi, lari dari wawancara media. Peristiwa ini membangun framing seolah Ahmad Dedi terlibat di dalam kasus suap importasi di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Kuasa Hukum Ahmad Dedi, T.S Hamonangan […]

Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah Muhammad Qodari mengumumkan telah bermitra dengan 40 media digital pada konferensi pers, di kantor Bakom, Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Opini

Klarifikasi Homeless Media Hanya Untuk Lindungi Pemerintah

Ming, 10 Mei 2026
Nazula Destiyana
0Komentar

menalar.id,. – Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah Muhammad Qodari mengumumkan telah bermitra dengan 40 media digital pada konferensi pers, di kantor Bakom, Jakarta, Rabu (6/5/2026). Media digital ini juga disebut sebagai homeless media sebagai program Indonesia New Media Forum (INMF) “New Media Forum ini sebuah kolaborasi dari beberapa pelaku new media. Jadi dulu namanya dikenal dengan […]

Pramono Anung Wajibkan Warga Jakarta Pilah Sampah

Regional

Warga Jakarta Wajib Pilah Sampah, Menteri LH: “Jadi Contoh Nih”

Ming, 10 Mei 2026
Nazula Destiyana
0Komentar

Terbaru

Perspektif

Prabowo, Percayalah Pada Juru Bicara!

11 menit yang lalu
Nazula Destiyana
0Komentar

Regional

Warga Jakarta Wajib Pilah Sampah, Menteri LH: “Jadi Contoh Nih”

Ming, 10 Mei 2026
Nazula Destiyana
0Komentar

Opini

Klarifikasi Homeless Media Hanya Untuk Lindungi Pemerintah

Ming, 10 Mei 2026
Nazula Destiyana
0Komentar

Hukum

Hormati Proses Hukum, Ahmad Dedi Bantah Lari karena Dugaan Terlibat Suap

Sab, 9 Mei 2026
Redaksi
0Komentar

Regional

Bus ALS Tabrak Truk BBM, Berikut Kronologinya

Kam, 7 Mei 2026
Redaksi
0Komentar

Danantara Beli Saham Aplikator, Potongan Ojol Diturunkan Jadi 8 Perse

Nasional

Danantara Beli Saham Aplikator Ojol, Driver Angkat Jempol

Ming, 3 Mei 2026
Nazula Destiyana
0Komentar

menalar.id,. – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) telah membeli sebagian saham perusahaan aplikator ojek online (ojol). Adapun tujuan langkah ini untuk menurunkan potongan komisi bagi para pengemudi menjadi delapan persen. Pemerintah Hanya Akan Pangkas Delapan persen Dasco menjelaskan dengan kepemilikan […]

Hukum

93 Laporan Kekerasan Daycare Little Aresha Yogya, 17 Pengasuh Terlibat

Sab, 2 Mei 2026
Redaksi
0Komentar

menalar.id., – Kasus kekerasan terhadap anak bertambah di fasilitas penitipan anak atau daycare Little Aresha, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Sabtu (2/5/2026). Kepolisian Resor Kota (Polresta) Yogyakarta mengungkapkan hal tersebut berdasarkan laporan dari orang tua korban. Mengutip Tempo, Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polresta Yogyakarta Komisaris Riski Adrian mengatakan laporan terakhir mengenai kasus kekerasan anak sebanyak […]

Pagi itu rakyat buruh Medan Merdeka berjoget riya menikmati alunan kicaw mania. Saat pulang, mereka terbahak-bahak sambil menenteng seenggok beras dan teh dari oligarki. Mirislah, di seberang jalan sana ribuan buruh malah menangis darah meminta hak upah layak mereka yang tertawa itu. 10 tuntutan buruh rasa-rasanya lebih berarti dan disuarakan saat di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DKI Jakarta, Jumat (1/5/2026). Ribuan kalangan seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), buruh tani, hingga sejumlah pers mahasiswa berbagai institut mendesak keadilan buruh secara langsung. Meski mungkin di dalam sana rezim pemerintah sedang menikmati segelas anggur merah. Salah satu tuntutan tersebut mendesak pemerintah untuk mengesahkan perjanjian internasional bernama ILO nomor 190. Peraturan tersebut berbunyi "Menetapkan hak setiap pekerja atas dunia kerja yang bebas dari kekerasan dan pelecehan, termasuk kekerasan berbasis gender". Kisah Si Adik Kecil Hal ini turut berimbas kepada Gilang, bocah 17 tahun yang telah bekerja sejak satu tahun lalu. Saat itu, ia memilih untuk putus sekolah dikarenakan tak ada biaya. Lalu Gilang pun berusaha mencari kerja dari toko ke toko, hingga manajer satu toko percetakan banner menjabat tangannya sebagai seremoni penerimaan dirinya sebagai karyawan. "Aku ke tempat kerjanya, jadi ketemu langsung sama bosnya. Dia ngelihat kondisi mata aku yang buta sebelah dan dia nggak masalah," ucap Gilang kepada redaksi menalar.id di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (1/5/2026). Lepas itu, tak terbendung hati Gilang amat riang. Setiap harinya ia memulai bekerja dengan menetapkan file, mencetak, hingga finishing. Besar pasak daripada tiang, Gilang hanya bisa menghasilkan Rp75.000 setiap harinya. "Sehari bisa Rp75.000 sih kak, itu udah bersih. Tapi kadang bisa kurang dari itu," ucapnya. Upah itu tak pernah benar-benar cukup bagi Gilang. Bayangkan dengan nilai uang tersebut hanya cukup untuk makan dan ongkos. Sementara kebutuhan lain terus menumpuk tanpa jeda. Di sela suara mesin cetak yang bising, ia kerap menghitung-hitung sendiri, berapa lama lagi ia harus bertahan dengan angka yang sama. Jawabannya selalu entah. Rasa dan pemikiran itu yang kemudian membawanya berdiri di antara ribuan orang pagi itu. Bukan sekadar ikut-ikutan, tapi membawa kegelisahan yang selama ini ia simpan sendiri. Di tengah riuh tuntutan buruh, Gilang ikut bersuara, meski suaranya mungkin tak sebesar orator di atas mobil komando. Peraturan Memperkerjakan Anak di Bawah Umur Lalu, muncul pertanyaan "Apakah anak di bawah umur sebelum 20 tahun dapat bekerja?" Tentu kisah seperti Gilang bukan tanpa payung hukum. Di atas kertas, negara telah menetapkan batas yang cukup jelas tentang siapa yang boleh bekerja, dan dalam kondisi seperti apa. Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebut, setiap orang di bawah usia 18 tahun masih dikategorikan sebagai anak. Pada prinsipnya, mereka tidak seharusnya bekerja. Namun realitas memberi ruang lain, ruang yang disebut “pengecualian”. Anak usia 13 hingga 15 tahun masih diperbolehkan bekerja, tetapi hanya untuk pekerjaan ringan. Itu pun dengan syarat, yaitu ada izin orang tua, waktu kerja terbatas, dan tidak mengganggu sekolah maupun tumbuh kembangnya. Sementara itu, Gilang tidak memenuhi syarat karena ia tidak bersekolah lagi. Di sisi lain, negara mencoba memastikan bahwa dunia kerja tidak menjadi ruang yang terlalu berat bagi usia yang masih belia. Kemudian, memasuki usia 15 hingga 18 tahun, pintu itu terbuka sedikit lebih lebar. Anak boleh bekerja, selama tidak ditempatkan pada pekerjaan yang berbahaya, baik bagi tubuh, keselamatan, maupun moralnya. Batas-batas ini juga ditegaskan dalam berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Di atas kertas, semuanya tampak teratur. Seolah ada garis yang jelas antara “boleh” dan “tidak boleh”. Namun untuk Gilang, di usia 17 tahun tidak benar-benar memilih untuk bekerja. Ia hanya tidak lagi punya pilihan untuk tetap bersekolah. Di titik itu, negara terasa belum hadir, ketika di usia Gilang sedang peningnya mengerjakan proyek lomba. Ia terpaksa bekerja karena pemerintah gagal memberikan hak sesederhana pendidikan. Maka, Gilang berharap pemerintah bisa bersikap adil dan setiap niat baik rakyat terkabulkan. "Aku berharap sih segalanya berjalan lancar ya, aku dan temen-temen bisa didengar keluhannya. Karena rasanya nggak adil aja," tutupnya.

Perspektif

Buruh Cilik: Putih Abu-Abu yang Tak Pernah Selesai

Jum, 1 Mei 2026
Nazula Destiyana
0Komentar

menalar.id., – Pagi itu rakyat buruh Medan Merdeka berjoget riya menikmati alunan kicaw mania. Saat pulang, mereka terbahak-bahak sambil menenteng seenggok beras dan teh dari oligarki. Mirislah, di seberang jalan sana ribuan buruh malah menangis darah meminta hak upah layak mereka yang tertawa itu. 10 tuntutan buruh rasa-rasanya lebih berarti dan disuarakan saat di Gedung […]

Nasional

Gebrak Lakukan Aksi di Gedung DPR, Berikan Lima Tuntutan

Jum, 1 Mei 2026
Redaksi
0Komentar

menalar.id., – Ribuan massa buruh melakukan demo dalam memperingati hari buruh Internasional di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jumat (1/5/2026). Sebanyak 4.000 peserta aksi yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) menyampaikan tuntutannya kepada parlemen. Dalam aksi Gebrak tersebut, para buruh menyampaikan lima tuntutan utama kepada DPR mengenai hak-hak buruh termasuk Rancangan Undang-Undang (RUU) […]

Nasional

Aliansi Buruh Demo Saat May Day Tuntut Sahkan RUU Ketenagakerjaan

Jum, 1 Mei 2026
Redaksi
0Komentar

menalar.id., – Sejumlah aliansi buruh melakukan demo dalam memperingati hari buruh (May Day) di Monumen Nasional (Monas), Jumat (1/5/2026). Aliansi buruh dalam massa aksi tersebut menuntut beberapa poin diantaranya pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan. Mengutip CNBC Indonesia, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban menyampaikan harapannya kepada Presiden Prabowo. Ia berharap Prabowo menandatangani […]

Pemprov Jakarta Batalkan Uji Coba Car Free Night

Artikel Terkait

Rekomendasi Untuk Anda

Terpopuler

Terbaru

menalar.id - Membangun Nalar Bangsa