Breaking News

Prabowo Beri Peringatan Keras ke Kabinet: Kerja Cepat atau Tinggalkan

  • account_circle Sayida
  • calendar_month Ming, 29 Jun 2025

menalar.id,. – Presiden Prabowo Subianto memberikan teguran keras kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih untuk bekerja dengan tempo cepat. Kepala Negara itu bahkan tak segan mengancam akan meninggalkan menteri yang dinilai lamban dalam menjalankan tugas.

Prabowo menyampaikan peringatan ini saat menghadiri peletakan batu pertama proyek Ekosistem Industri Baterai Kendaraan Listrik Terintegrasi Konsorsium ANTAM-IBC-CBL di Kawasan Artha Industrial Hills, Karawang, Jawa Barat, Minggu (29/6/2025).

Dalam pidatonya yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Prabowo menekankan pentingnya percepatan hilirisasi untuk memenuhi tuntutan rakyat.

“Saya ucapkan terima kasih kepada tim saya, kabinet saya, yang semuanya bekerja dengan baik dan cepat. Yang tidak bisa mengikuti tempo kerja ini, kami tinggalkan di pinggir jalan saja,” tegas Prabowo.

Fokus pada Hilirisasi

Prabowo menegaskan bahwa kunci kemajuan bangsa terletak pada kemampuan mengolah sumber daya alam menjadi produk bernilai tambah tinggi. Ketua Umum Partai Gerindra itu mengakui cita-cita hilirisasi sudah ada sejak era Presiden Soekarno.

“Pendahulu saya, Presiden Joko Widodo, telah memulai program hilirisasi secara nyata di abad ke-21 ini,” ujarnya.

Anti Korupsi dan Penyelewengan

Prabowo dikenal konsisten memperingatkan para pembantunya untuk bekerja secara jujur dan profesional. Dalam peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta Pusat (2/6/2025), ia mengancam akan menindak tegas pejabat yang korup atau melanggar hukum.

“Mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan tanpa ragu, tanpa pandang bulu. Siapa pun yang melanggar undang-undang akan kita tindak,” tegas Prabowo.

Ia menambahkan, “Negara hanya bisa kuat jika bersih dari korupsi, manipulasi, dan penipuan. Pejabat yang tidak mampu lebih baik mundur sebelum diberhentikan.”

Tidak Ada Rencana Reshuffle

Meski memberikan peringatan keras, Prabowo membantah akan melakukan perombakan kabinet dalam waktu dekat. Pernyataan ini disampaikannya usai menghadiri International Conference on Infrastructure 2025 di Jakarta International Convention Center, Kamis (12/6/2025).

“Saat ini tidak ada rencana reshuffle. Saya menilai tim saya bekerja dengan baik, dan hasilnya bisa kita lihat minggu demi minggu,” pungkasnya.

Peringatan ini dinilai sebagai bentuk komitmen Prabowo untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, cepat, dan berorientasi pada hasil. Kabinet Merah Putih kini berada di bawah pengawasan ketat untuk memenuhi harapan presiden dan rakyat Indonesia.

Penulis

Memimpin tim redaksi dengan fokus pada pemberitaan akurat, mendalam, dan memancing nalar pembaca. Fokus di rubrik nasional, ekonomi, dan hukum

Rekomendasi Untuk Anda

  • Prabowo Sebut Hubungan Gerindra dan PDIP seperti Kakak Adik

    Prabowo Sebut Hubungan Gerindra dan PDIP seperti Kakak Adik

    • calendar_month Sen, 21 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Presiden RI Prabowo Subianto menyebut hubungan Partai Gerindra dengan PDIP seperti kakak dan adik. Pernyataan itu ia sampaikan saat menghadiri acara peluncuran kelembagaan 80 ribu koperasi desa/kelurahan Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah, Senin 21/7/2025. “Sebenarnya PDIP sama Gerindra ini kakak adik ini,” kata Prabowo di hadapan para tamu undangan. Acara itu juga dihadiri […]

  • Hakim Vonis Mantan Direktur PGN 6 Tahun Penjara Kasus Jual Beli Gas

    Hakim Vonis Mantan Direktur PGN 6 Tahun Penjara Kasus Jual Beli Gas

    • calendar_month Sel, 13 Jan 2026
    • account_circle Azka Al Ath-Har
    • 0Komentar

    menalar.id., – Mantan Direktur Komersial PT Perusahan Gas Negara (PGN) Danny Praditya terjerat kasus korupsi perjanjian jual beli gas pada 2017 hingga 2021. Danny terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) atas dugaan tersebut secara bersama-sama. Mengutip CNN Indonesia, Majelis Hakim Ketua Ni Kadek Susantiani memvonis Danny dengan hukuman enam tahun penjara dan denda Rp250 juta. […]

  • Fakta Kasus Gugatan Mentan terhadap Tempo, Sengketa Pers Naik ke Meja Hukum

    Fakta Kasus Gugatan Mentan terhadap Tempo, Sengketa Pers Naik ke Meja Hukum

    • calendar_month Sel, 4 Nov 2025
    • account_circle Azka Al Ath-Har
    • 0Komentar

    menalar.id., – Menteri Pertanian Amran Sulaiman resmi melayangkan gugatan perdata terhadap penerbit PT. Tempo Inti Media Tbk kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan yang terdaftar, pada Selasa (1/7/2025) menuntut ganti rugi hingga Rp200 miliar karena Amran menganggap pemberitaan Tempo tidak berimbang dan merugikan nama baiknya. Melansir Hukumonline, dalam berkas gugatan yang diajukan melalui kuasa hukumnya […]

  • tanggul

    Terkuak! Tanggul Beton di Cilincing Bukan Proyek Kementerian

    • calendar_month Jum, 12 Sep 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Sebuah video yang menampilkan deretan tanggul beton di pesisir Cilincing, Jakarta Utara menuai kehebohan publik karena diduga mengganggu kegiatan nelayan. Merespons hal tersebut, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti menegaskan bahwa tanggul beton itu bukan bagian dari proyek Kementerian PU maupun National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Ia menjelaskan, lokasi konstruksi berada […]

  • Megawati Tegaskan PDIP Bukan Oposisi Maupun Koalisi di Era Prabowo

    Megawati Tegaskan PDIP Bukan Oposisi Maupun Koalisi di Era Prabowo

    • calendar_month Ming, 3 Agu 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menegaskan posisi politik partainya di periode pemerintahan Prabowo Subianto. Dalam pidato perdananya sebagai ketua umum terpilih untuk 2025-2030, Megawati menyebut partainya tidak berada di jalur oposisi maupun koalisi. “PDI Perjuangan tidak memposisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan,” kata Megawati saat […]

  • Revisi UU TNI: DPR Abaikan Partisipasi Publik, Kian Mirip "Tukang Stempel" Pemerintah

    Revisi UU TNI: DPR Abaikan Partisipasi Publik, Kian Mirip “Tukang Stempel” Pemerintah

    • calendar_month Sen, 24 Mar 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Partisipasi publik yang minim dalam pengesahan revisi Undang-Undang TNI (RUU TNI) memicu kekhawatiran bahwa DPR tidak lagi menjalankan fungsi perwakilan rakyat. Masyarakat menilai pengesahan revisi UU TNI ini bisa menjadi pintu masuk bagi kembalinya praktik Orde Baru. Kini, DPR dianggap hanya menjadi “tukang stempel” kebijakan eksekutif, sementara rakyat diperlakukan seperti “Orang Tak Dikenal” […]

expand_less