Breaking News

Terkuak! Tanggul Beton di Cilincing Bukan Proyek Kementerian

  • account_circle Nazula Destiyana
  • calendar_month Jum, 12 Sep 2025

menalar.id – Sebuah video yang menampilkan deretan tanggul beton di pesisir Cilincing, Jakarta Utara menuai kehebohan publik karena diduga mengganggu kegiatan nelayan. Merespons hal tersebut, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti menegaskan bahwa tanggul beton itu bukan bagian dari proyek Kementerian PU maupun National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).

Ia menjelaskan, lokasi konstruksi berada di kawasan Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Marunda, yang berada di luar cakupan NCICD.

“Berdasarkan koordinasi awal dengan pihak terkait, konstruksi tersebut bukan bagian dari kegiatan Kementerian PU maupun NCICD. Proyek ini berlokasi di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Marunda, di luar area NCICD. Informasi ini akan kami verifikasi lebih lanjut bersama instansi terkait,” kata Diana kepada, Kamis (11/9/2025) dikutip detikcom.

Sementara, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengidentifikasi pihak pemilik proyek tanggul beton di Cilincing yang dinilai menghalangi akses nelayan. Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut KKP Fajar Kurniawan, menyebut hasil verifikasi lapangan menunjukkan tanggul tersebut merupakan bagian dari proyek reklamasi pantai milik PT Karya Citra Nusantara.

“Hasil verifikasi menunjukkan proyek ini berizin lengkap, dan di lapangan pemrakarsa tidak menutup akses bagi nelayan,” jelas Fajar, Rabu (10/9), dikutip dari detikfinance.

Hal senada disampaikan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono. Ia memastikan tanggul beton di Cilincing itu tidak terkait dengan proyek tanggul laut raksasa (giant sea wall).

Menurut Ipunk, sapaan Pung, timnya sudah melakukan pemeriksaan di lokasi dan memastikan proyek tersebut memiliki izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dari KKP.

“Bukan (proyek tanggul laut raksasa). Itu sudah diperiksa oleh Tim PSDKP dan sudah ada izin PKKPRL,” jelas Ipunk.

Penulis

Sejak kecil tumbuh di antara koran dan buku, kini berkembang menjadi penulis yang mengeksplorasi jurnalistik, penelitian, dan media digital. Aktif dalam kompetisi menulis dan UI/UX, serta selalu penasaran dengan dunia politik dan sains teknologi.

Rekomendasi Untuk Anda

  • BPJS Kesehatan

    Final! Pemerintah Sepakat Tanggung Iuran BPJS Kes Selama 3 Bulan

    • calendar_month Sel, 10 Feb 2026
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id,. – DPR RI telah menggelar rapat konsultasi bersama pemerintah untuk membahas polemik penonaktifan peserta BPJS Kesehatan kategori Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) yang belakangan menuai sorotan publik, Senin (9/2/2026). Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjadi pemimpin. DPR turut menghadirkan sejumlah pejabat pemerintah, antara lain Menteri Keuangan […]

  • Negosiasi Israel-Hamas Berlanjut

    Trump: 10 Sandera Hamas Akan Bebas dan Negosiasi Berlanjut

    • calendar_month Sab, 19 Jul 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan 10 sandera yang masih ditahan oleh militan Hamas akan segera dibebaskan. Pernyataan itu ia sampaikan saat jamuan makan malam dengan anggota parlemen di Gedung Putih, Jumat (18/7/2025) waktu AS. “Kami telah berhasil mengembalikan sebagian besar sandera. Akan ada 10 lagi yang segera dibebaskan, dan kami berharap […]

  • kuota haji

    Arab Saudi Ingin Kurangi Kuota Haji Indonesia 2026

    • calendar_month Kam, 12 Jun 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Arab Saudi kembali mengirimkan peringatan tegas kepada Indonesia menjelang musim haji 2026. Mereka mempertimbangkan untuk memangkas kuota jemaah hingga 50%. Isu ini muncul saat kepala BP Haji Moch Irfan Yusuf bertemu Deputi Menteri Haji Arab Saudi di Jeddah, Selasa (10/6/2025). Keduanya membahas berbagas persoalan penting seputar haji. Irfan mengatakan, Arab Saudi belum menentukan […]

  • kemlu

    78 WNI Terdampak Krisis Nepal, Kemlu Evakuasi 18 ke Tanah Air

    • calendar_month Jum, 12 Sep 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) berhasil mengevakuasi 18 warga negara Indonesia (WNI) dari Nepal. Hal ini dilakukan karena gelombang demonstrasi masih memanas dalam beberapa hari terakhir. Menurut keterangan resmi, Tim Perlindungan WNI di Kathmandu mendampingi rombongan pertama saat meninggalkan Tribhuvan International Airport, pada Kamis (11/9/2025). Mereka dijadwalkan tiba di Indonesia pada Jumat (12/9) melalui […]

  • TPNPB-OPM Ancam Pejabat Papua: Jangan Jadi Boneka Jakarta

    TPNPB-OPM Ancam Pejabat Papua: Jangan Jadi Boneka Jakarta

    • calendar_month Ming, 20 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) kembali melontarkan ancaman. Kali ini, mereka memperingatkan gubernur, bupati, wali kota, dan anggota DPRD Papua agar tidak lagi berpihak kepada pemerintah Indonesia. Jika masih mendukung, kelompok ini mengancam akan menyerang mereka. “Jika pejabat-pejabat Papua masih terus menjadi boneka Jakarta, maka TPNPB wajib eksekusi mereka,” […]

  • PDIP Lapor Budi Arie ke Bareskrim, Tuduh Pencemaran Nama Baik

    PDIP Lapor Budi Arie ke Bareskrim, Tuduh Pencemaran Nama Baik

    • calendar_month Sel, 27 Mei 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Sebanyak kader PDI Perjuangan (PDIP) melaporkan Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Kominfo, ke Bareskrim Polri. Mereka menuduhnya melakukan pencemaran nama baik terkait pernyataannya dalam rekaman suara viral yang menyebut PDIP dan Menko Polhukam Budi Gunawan terlibat dalam framing kasus judi online (judol). Bareskrim Polri telah menerima […]

expand_less