Menteri HAM Usul DPR Sediakan Pusat Demokrasi di Halaman Gedung
- account_circle Nisrina
- calendar_month Sab, 13 Sep 2025
menalar.id – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengusulkan agar perkantoran pemerintah yang memiliki halaman luas, seperti gedung DPR RI di Senayan, Jakarta, dijadikan pusat demokrasi. Fasilitas itu bisa dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi tanpa harus menggelar demonstrasi di jalanan.
“Kantor besar seperti DPR RI, halaman luas jangan sampai masyarakat demonstrasi di pinggir jalan, mengganggu kenyamanan orang,” kata Pigai saat meninjau Kantor Wilayah Kementerian HAM di Denpasar, Bali, Jumat (12/9/2025).
Pigai mencontohkan, kantor pemerintah bisa menyediakan area yang menampung 1.000–2.000 orang. Dengan begitu, masyarakat tetap bisa menyampaikan aspirasi tanpa mengganggu arus lalu lintas di jalan raya.
Ia juga berharap setiap pimpinan atau perwakilan lembaga bersedia keluar gedung untuk menerima aspirasi masyarakat.
Menurut Pigai, pusat demokrasi tidak hanya bisa dibuka di tingkat pusat, tetapi juga di daerah, termasuk DPRD provinsi maupun kabupaten/kota yang memiliki halaman luas. Ia bahkan mengaku siap membuat peraturan menteri jika usulan ini disetujui kementerian dan lembaga terkait.
“Jadi setiap unjuk rasa, siapa pun baik pemerintah, legislatif, yudikatif, atau korporasi, pihak swasta wajib menerima pengunjuk rasa. Tapi dibuat ruang, ada tempat pusat demokrasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, konstitusi menjamin kebebasan berpendapat, termasuk menyampaikan aspirasi, asalkan sesuai dengan aturan hukum. “Apabila disertai perbuatan rusuh, merusak fasilitas umum, maka para pelaku tersebut harus diproses hukum,” tegasnya.
- Penulis: Nisrina
