Breaking News

Kasus Munir Tak Tuntas hingga 21 Tahun, Aktivis HAM Geruduk Komnas HAM

  • account_circle Nazula Destiyana
  • calendar_month Sab, 13 Sep 2025

menalar.id – Ratusan aktivis dan komunitas pembela hak asasi manusia (HAM) menggelar aksi di depan kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI, Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025) pukul 12.30 WIB. Aksi ini digelar untuk memperingati 21 tahun meninggalnya aktivis HAM Munir Said Thalib, yang hingga kini kasus kematiannya masih dianggap belum tuntas.

Saat aksi, massa membawa berbagai spanduk dan selebaran bernuansa hitam-putih dengan wajah Munir sebagai simbol perjuangan. Salah satu banner utama bergambar ilustrasi wajah Munir dengan tulisan “7 SEPTEMBER 2004 MUNIR DIRACUN DI UDARA”, sebagai pengingat tragedi tersebut.

Poster lain bertuliskan “SEPTEMBER HITAM” serta slogan “INGATAN ADALAH SENJATA, MERAWATNYA ADALAH ANCAMAN BAGI PENGUASA.” Sejumlah poster juga menyebut nama tokoh-tokoh yang diduga terlibat dalam kasus Munir dan menuntut penyelidikan yang benar-benar tuntas.

Menegaskan bahwa aktor utama masih bebas tanpa tersentuh hukum. Spanduk lain berisi pesan seperti “WE HAVE TIRED OF VIOLENCE,” “KAMI SUDAH LELAH DENGAN KEKERASAN,” dan “THE GOVERNMENT HAS FAILED THE VICTIM AND THE REST OF OUR NATION.”

Dalam orasinya, Asri, sahabat Munir sekaligus aktivis HAM, mendesak agar kasus ini segera dituntaskan.

“Sudah 21 tahun berlalu, banyak generasi berganti. Munir adalah sosok humanis dan berani yang membongkar pelanggaran HAM di masa itu. Kami tidak akan berhenti sampai kebenaran terungkap,” ujarnya.

Aparat kepolisian dari Polsek Menteng dan personel TNI tampak berjaga di sekitar lokasi, dikutip dari Kompascom.

Kritik KASUM dan KontraS

Sebelumnya, Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) bersama Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) juga menggelar aksi serupa. Dalam pernyataan resminya, KASUM menilai negara tidak serius dalam mengusut pembunuhan Munir akibat racun arsenik pada 7 September 2004.

“Sejak kematian Munir, kekerasan negara terus berulang, budaya impunitas dibiarkan, dan hukum hanya jadi alat kepentingan penguasa,” tegas KASUM melalui Andri, perwakilan KontraS.

Mereka menegaskan kasus Munir termasuk tindak pidana luar biasa (extraordinary crime) dan masuk kategori pelanggaran HAM berat. KASUM juga menyoroti dugaan penyalahgunaan badan intelijen serta maskapai penerbangan milik negara dalam kasus tersebut,. Sekaligus mengkritik lemahnya langkah Komnas HAM dan Kejaksaan Agung yang dinilai terhambat intervensi politik.

“Masalah utamanya bukan hanya lemahnya kemauan politik, tapi ada segelintir elite yang aktif mengubur kasus ini, sementara mayoritas memilih diam,” kata KASUM.

Dalam rilis itu, mereka juga menyinggung laporan investigasi Tempo (November 2024) yang mengungkap adanya tekanan dari elite DPR agar Komnas HAM menunda penetapan kasus Munir sebagai pelanggaran HAM berat demi menghindari kegaduhan politik.

KASUM mendesak kasus Munir segera dibuka kembali dan ditangani secara objektif oleh Komnas HAM serta Kejaksaan Agung.

“Tanpa keberanian menembus tembok kekuasaan dan kepentingan politik, negara akan terus mengalami krisis legitimasi,” pungkas KASUM.

Sebagai informasi, Munir meninggal dunia, pada (7/9/2004) dalam penerbangan menuju Belanda. Hasil otopsi menunjukkan ia diracun arsenik. Meski beberapa orang sudah diproses hukum, aktor intelektual di balik pembunuhan Munir belum pernah diadili hingga kini.

Kepolisian Metro Jakarta Pusat sebelumnya juga menyampaikan telah menyiapkan pengamanan di tiga titik aksi, termasuk di depan Komnas HAM, untuk menjaga ketertiban jalannya demonstrasi.

 

Penulis

Sejak kecil tumbuh di antara koran dan buku, kini berkembang menjadi penulis yang mengeksplorasi jurnalistik, penelitian, dan media digital. Aktif dalam kompetisi menulis dan UI/UX, serta selalu penasaran dengan dunia politik dan sains teknologi.

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ramai-Ramai Usul Tambahan Anggaran, DPR Bahas RKA 2026

    Ramai-Ramai Usul Tambahan Anggaran, DPR Bahas RKA 2026

    • calendar_month Sab, 12 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Dalam sepekan terakhir, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) disibukkan dengan rapat kerja bersama sejumlah kementerian dan lembaga negara. Agenda utamanya membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2026. Salah satu isu hangat dalam pertemuan itu adalah banyaknya usulan tambahan anggaran dari kementerian dan lembaga. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenkopolhukam) misalnya, […]

  • bansos

    Bank Dunia: Bansos Bantu Topang Ekonomi RI

    • calendar_month Rab, 18 Jun 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Baru-baru ini, Bank Dunia menyoroti program Pemerintah, yakni bantuan sosial (bansos). Lembaga tersebut berkata bahwa program itu menguntungkan kondisi ekonomi negara, termasuk Indonesia. Hal itu disampaikan Bank Dunia lewat Global Economics Prospects edisi Juni 2025. “Beberapa negara akan mendapat manfaat dari dukungan kebijakan fiskal seperti program belanja sosial dan investasi publik di Indonesia, […]

  • 49 Nama Calon Pahlawan Nasional, Publik Soroti Nama Soeharto dan Gus Dur

    49 Nama Calon Pahlawan Nasional, Publik Soroti Nama Soeharto dan Gus Dur

    • calendar_month Sen, 10 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    menalar.id., – Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) menyerahkan 49 nama calon pahlawan nasional kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (5/11/2025). Penyerahan itu menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Pahlawan Nasional 2025. Melansir Antara News, Ketua Dewan Gelar Fadli Zon menyampaikan daftar tersebut terdiri atas 40 nama baru dan […]

  • lpdp

    LPDP 2026 Ubah Skema Aturan: Jurusan dan Kampus Ditentukan Pemerintah

    • calendar_month Ming, 24 Agu 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Pemerintah berencana mengubah kebijakan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) mulai 2026. Jika sebelumnya penerima beasiswa bisa menentukan sendiri jurusan dan kampus, baik di dalam maupun luar negeri, nantinya pilihan itu akan ditentukan oleh pemerintah. Kampus dan Jurusan Ditentukan Wacana ini muncul setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, menyampaikan bahwa ke depannya kampus […]

  • Ciputat

    Pemkot Tangsel Tertibkan 40 Bangunan Gegara Lokasi Prostitusi

    • calendar_month Sel, 24 Jun 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Puluhan bangunan liar dibongkar Satpol PP karena terduga merupakan lokasi praktik prostitusi, peredaran narkoba, dan konsumsi minuman keras, di Jalan Insinyur Haji Juanda, Ciputat, Tangerang Selatan, pada Senin (23/6/2025). Sekitar 40 bangunan dan lapak semi permanen yang satpol PP hancurkan. Pemerintah Kota (Pemkot) meminta penghuni untuk segera beranjak pergi dalam 5 Hari ke […]

  • Gaji Rp6 Juta Dinilai Tak Memadai, KPK Desak Pemerintah Naikkan Upah Kepala Daerah

    Gaji Rp6 Juta Dinilai Tak Memadai, KPK Desak Pemerintah Naikkan Gaji Kepala Daerah

    • calendar_month Sen, 9 Jun 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Cahya H. Harefa mendorong pemerintah pusat untuk menaikkan gaji kepala daerah. Menurutnya, peningkatan penghasilan para pemimpin daerah dapat mengurangi potensi korupsi yang kerap melibatkan pejabat setempat. “Nah ini memang tugas bagi pemerintah pusat juga untuk memikirkan bagaimana soal fasilitas dan gaji kepala daerah ini,” tegas Cahya dalam […]

expand_less