49 Nama Calon Pahlawan Nasional, Publik Soroti Nama Soeharto dan Gus Dur

menalar.id., – Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) menyerahkan 49 nama calon pahlawan nasional kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (5/11/2025). Penyerahan itu menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Pahlawan Nasional 2025.

Melansir Antara News, Ketua Dewan Gelar Fadli Zon menyampaikan daftar tersebut terdiri atas 40 nama baru dan 9 nama lama yang belum ditetapkan sebelumnya. Dalam daftar itu terdapat tokoh dari berbagai bidang seperti politik, keagamaan, dan sosial. Dua di antaranya — Soeharto dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang menjadi pusat perhatian publik karena rekam jejak sejarah mereka yang kuat dalam perjalanan bangsa.

“Kami menyerahkan hasil penilaian Dewan Gelar kepada Presiden. Selanjutnya, keputusan ada di tangan beliau,” katanya saat konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Mengutip Detik, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memastikan Kementrian Sosial (Kemensos) telah melakukan proses verifikasi calon pahlawan. Ia mengatakan, Presiden Prabowo akan menetapkan nama-nama sebagai pahlawan nasional dan mengumumkannya pada upacara Hari Pahlawan, Minggu (10/11/2025) di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta.

“Kami menunggu keputusan presiden. Tugas Kemensos hanya melakukan verifikasi administratif dan historis,” ujarnya di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Kritik muncul setelah nama Soeharto tercantum dalam daftar calon. Direktur Setara Institute Halili Hasan, menilai pemerintah perlu lebih berhati-hati agar penetapan pahlawan tidak menimbulkan kesan mengabaikan catatan pelanggaran HAM masa lalu.

“Soeharto memang punya jasa dalam pembangunan ekonomi, tapi juga meninggalkan catatan kelam soal otoritarianisme dan korupsi. Negara seharusnya berhati-hati agar gelar pahlawan tidak menghapus sisi gelap sejarah,” ujarnya dalam wawancara CNN Indonesia melalui sambungan telepon, pada Jumat (8/11/2025).

Melansir Radar Solo/Jawa Pos Network, pandangan tokoh muda Nahdlatul Ulama, KH Ahmad Bahauddin Nursalim (Gus Baha’) menilai Abdurrahman Wahid (Gus Dur) layak memperoleh gelar pahlawan nasional karena perannya dalam memperjuangkan demokrasi dan kebebasan beragama.

“Beliau membayar mahal idealismenya demi kemanusiaan dan keadilan sosial,” katanya di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an LP3IA, Yogyakarta, Sabtu (8/11/2025).

Sejarawan Universitas Indonesia Sri Margana, menilai perdebatan tentang daftar calon pahlawan menyoroti kurangnya transparansi dalam proses seleksi dan penilaian publik. Ia menegaskan masyarakat perlu mengetahui dasar pertimbangan pemerintah dalam menentukan kandidat.

“Kalau 49 nama hanya diserahkan tanpa penjelasan rinci, masyarakat sulit menilai objektivitasnya. Gelar pahlawan tidak boleh berubah jadi hadiah politik,” ujarnya dalam wawancara Kompas di Depok, Sabtu (8/11/2025).

Dewan Gelar menyatakan penilaiannya sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Pemerintah berencana membuka dokumen penilaian dan kriteria calon pahlawan secara bertahap setelah keputusan presiden diumumkan.

Pemerintah akan menggelar Upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional 2025 di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, Senin (10/11/2025). Setelah itu, Sekretariat Negara akan mempublikasikan data resmi hasil sidang Dewan Gelar agar masyarakat dapat mengakses proses penetapan secara transparan.