Gerakan Perempuan Desak Keadilan Reformasi 1998
- account_circle Nisrina
- calendar_month Sab, 26 Jul 2025
menalar.id – Ratusan orang dari Gerakan Perempuan untuk Keadilan Sejarah berkumpul di Yogyakarta, Jumat (25/7), mereka menyuarakan penolakan terhadap pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyebut pemerkosaan massal pada Mei 1998 hanya sekadar rumor.
Para peserta juga menentang proyek penulisan ulang sejarah yang digagas Kementerian Kebudayaan. Menurut mereka, proyek ini tidak berpihak kepada rakyat, kurang empati terhadap korban, dan tidak melibatkan partisipasi publik.
“Narasi sejarah itu hanya glorifikasi terhadap Presiden Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo,” kata Ita Fatia Nadia, anggota Tim Gabungan Pencari Fakta dan Tim Relawan untuk Kemanusiaan Tragedi Kerusuhan Mei 1998.
Ita menjadi saksi sejarah kekerasan seksual terhadap perempuan Tionghoa pada masa Reformasi 1998. Dalam diskusi tersebut, ia berdialog bersama aktivis Forum Cik Di Tiro, Masduki; peneliti Brigitta Isabella; dan dosen Departemen Sejarah Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Farabi Faqih. Usai diskusi, para peserta menyampaikan pernyataan sikap secara terbuka.
Mereka mendesak negara untuk menegakkan hukum, memulihkan trauma korban, dan memberikan rehabilitasi sosial. Mereka juga menyerukan agar peristiwa tersebut dijadikan momentum penting untuk mencegah kekerasan dan ketidakadilan terhadap perempuan maupun kelompok rentan lainnya. Selain itu, mereka meminta pemerintah menjamin kebebasan berbicara dan berpendapat secara demokratis.
Ita mengingatkan bahwa Presiden B.J. Habibie selaku pemimpin tertinggi negara saat itu telah menerima hasil kerja Tim Pencari Fakta dan menyampaikan permintaan maaf di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas tindakan penistaan terhadap perempuan Indonesia.
“Maka siapa pun yang menafikan kejadian ini menunjukkan tidak adanya kesadaran moral yang layak sebagai manusia yang bermartabat,” ucap Ita.
Pendiri Forum Cik Di Tiro Masduki, menilai bahwa upaya untuk menghapus bagian penting dari sejarah menunjukkan kurangnya penghargaan terhadap warisan masa lalu.
“Generasi yang menghapus sejarah menandakan generasi yang tidak menghormati warisan masa lalu dan tidak punya imajinasi tentang masa depan yang membebaskan,” katanya.
Masduki menyebut langkah pemerintah yang memanipulasi sejarah kekerasan terhadap perempuan pada masa Reformasi 1998 sebagai bentuk tindakan politik yang anti-kemanusiaan dan sangat patriarkis.
- Penulis: Nisrina
