Breaking News

Kemlu Pulangkan 400 WNI Korban TPPO dari Myawaddy, Myanmar

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Sel, 18 Mar 2025

menalar.id,. Kemlu berhasil membawa pulang 400 WNI yang menjadi korban penipuan online di Kota Myawaddy, Myanmar. Para korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tersebut dibawa keluar dari wilayah konflik itu pada Senin (17/3).

Dikutip dari keterangan pers KBRI Bangkok, 400 WNI tersebut terdiri dari 313 laki-laki dan 87 perempuan, enam di antaranya dalam kondisi hamil. Mereka semua sehat.
Seluruh WNI itu diseberangkan ke kota Maesot, Thailand, melalui 2nd Friendship Bridge. Setelah melalui proses screening kesehatan dan National Referral Mechanism, para WNI berangkat melalui jalur darat selama 10 jam menggunakan 9 bus menuju Bandara Don Mueang Bangkok.
Mereka kemudian diterbangkan menggunakan pesawat carter ke Indonesia
“Selama proses tersebut Tim Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri beserta KBRI Bangkok dan Yangon serta Hubinter Polri melakukan identifikasi, mengawal dan membersamai mereka sejak dari Myawaddy hingga ke Tanah Air,” demikian keterangan KBRI Bangkok, dikutip Selasa (18/3).
Upaya pemulangan para ratusan WNI tersebut dipimpin langsung Duta Besar RI untuk Kerajaan Thailand, Rachmat Budiman. Selain itu, koordinasi intensif dan dukungan penuh dari otoritas Thailand dan Myanmar juga membuat penyeberangan para WNI berjalan lancar.
Seluruh WNI itu dijadwalkan tiba di Bandara Soekarno Hatta pada Selasa (18/3) pukul 09.00 WIB.
Dengan kepulangan para WNI tersebut, maka kini tersisa 154 WNI yang berada du Myawaddy. Mereka akan diseberangkan ke Maesot pada hari ini dan direncanakan tiba di Jakarta pada Rabu (19/3).
Kemlu dalam keterangan sebelumnya mengatakan, para WNI itu akan di pulangkan ke daerah asal masing-masing. Pemulangan mereka akan melibatkan kementerian lainnya.
“Selanjutnya, para WNI akan menjalani proses interview termasuk rehabilitasi dan reintegrasi. Kemenko Polkam dan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat mengkoordinasikan lintas kementerian/lembaga untuk proses ketibaan hingga pemulangan ke daerah asal masing-masing,” kata Kemlu dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (15/3).
  • Penulis: Redaksi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Konflik Lahan Sawit Duta Palma Group: Masyarakat Tak Pernah Terima 20% Bagian

    Konflik Lahan Sawit Duta Palma Group: Masyarakat Tak Pernah Terima 20% Bagian

    • calendar_month Sel, 15 Jul 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, Hendrizal, mengungkapkan bahwa lima perusahaan di bawah Duta Palma Group milik Surya Darmadi memicu konflik harian dengan masyarakat. Kelima perusahaan tersebut PT Palma Satu, PT Seberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, dan PT Kencana Amal Tani diduga menyerobot lahan hutan negara untuk perkebunan sawit. […]

  • Program BERDAYA Dorong Difabel Bangkit Mandiri, Muhammadiyah dan Lazismu Perkuat Ekonomi Inklusif

    Program BERDAYA Dorong Difabel Bangkit Mandiri, Muhammadiyah dan Lazismu Perkuat Ekonomi Inklusif

    • calendar_month Sel, 30 Des 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial (MPKS) PP Muhammadiyah bersama Lazismu menggelar Pelatihan Keterampilan Kewirausahaan dan Penyaluran Bantuan Modal Tahap I melalui Program BERDAYA (Bersama Difabel Berkarya) pada Selasa, 30 Desember 2025, bertempat di Aula Gedung Pimpinan Pusat Muhammadiyah Lantai 1, Jakarta. Kegiatan ini merupakan upaya mendorong kemandirian ekonomi penyandang difabel melalui pendekatan pelatihan, pendampingan […]

  • Hakim Vonis Mantan Direktur PGN 6 Tahun Penjara Kasus Jual Beli Gas

    Hakim Vonis Mantan Direktur PGN 6 Tahun Penjara Kasus Jual Beli Gas

    • calendar_month Sel, 13 Jan 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    menalar.id., – Mantan Direktur Komersial PT Perusahan Gas Negara (PGN) Danny Praditya terjerat kasus korupsi perjanjian jual beli gas pada 2017 hingga 2021. Danny terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) atas dugaan tersebut secara bersama-sama. Mengutip CNN Indonesia, Majelis Hakim Ketua Ni Kadek Susantiani memvonis Danny dengan hukuman enam tahun penjara dan denda Rp250 juta. […]

  • Mensos RI: Lapor Donasi untuk Akuntabilitas Publik

    Mensos RI: Lapor Donasi untuk Akuntabilitas Publik

    • calendar_month Kam, 11 Des 2025
    • account_circle Farrel Aditya
    • 0Komentar

    menalar.id,.- Menteri Sosial Syaifullah Yusuf Menjelaskan hakikatnya setiap lembaga maupun perorangan boleh menggalang dana publik untuk donasi. Namun, ia menegaskan bahwa siapapun yang mengumpulkan donasi tersebut perlu melaporkannya kepada pemerintah untuk mendapatkan izin. Syaifullah yang biasa dengan sapaan Gus Ipul, mengatakan itu saat menanggapi aksi artis dan influencer yang memberikan donasi untuk korban bencana di […]

  • Hasto Klaim Diancam Jadi Tersangka Jika PDIP Memecat Jokowi, Ini Penjelasannya

    Hasto Klaim Diancam Jadi Tersangka Jika PDIP Memecat Jokowi, Ini Penjelasannya

    • calendar_month Jum, 21 Mar 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    menalar.id – Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, membawa-bawa nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) saat membacakan eksepsi atas dakwaan kasus suap pengurusan penggantian antarwaktu anggota DPR untuk Harun Masiku dan perintangan penyidikan. Hasto mengaku menerima ancaman akan ditersangkakan jika PDIP memecat Jokowi. Hal itu disampaikan Hasto saat membacakan nota keberatan atau eksepsi di Pengadilan Tipikor […]

  • Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Gubernur Sumut Bobby Nasution akan menemui Mensesneg Prasetyo Hadi dan Mendagri Tito Karnavian di Jakarta.

    Muzakir dan Bobby Temui Mendagri Bahas Sengketa Empat Pulau

    • calendar_month Sel, 17 Jun 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Hari ini, Selasa (17/6/2025), Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Gubernur Sumut Bobby Nasution akan menemui Mensesneg Prasetyo Hadi dan Mendagri Tito Karnavian di Jakarta. Mereka akan membahas persoalan klaim empat pulau yang belakangan menjadi rebutan antara Aceh dan Sumut. “Pertemuan bersama Mendagri dan Mensesneg,” ucapnya dalam keterangan resmi. Bima Arya belum menjelaskan secara […]

expand_less