Breaking News

Eks Gubernur BI Ungkap Ekonomi Negara Terjebak Inersia

  • account_circle Nazula Destiyana
  • calendar_month Jum, 30 Jan 2026

menalar.id,. – Board of Advisors Prasasti Institute sekaligus eks Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah membeberkan alasan ekonomi Indonesia yang semakin hari semakin loyo. Meski demikian, Burhanuddin menilai Indonesia berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi di kisaran 5% selama lebih dari satu dekade.

I menegaskan capaian tersebut sekaligus menunjukkan keterbatasan ekonomi nasional dalam mendorong akselerasi pertumbuhan ke level yang lebih tinggi. Ia menyebut kondisi tersebut sebagai gejala inersia dalam perekonomian Indonesia.

“Ekonomi Indonesia menunjukkan gejala inersia, yaitu kecenderungan untuk bertahan pada pola lama. Kita berhasil menjaga stabilitas, tetapi belum cukup kuat mendorong lompatan produktivitas. Tantangan kita bukan kurangnya pertumbuhan, melainkan bagaimana keluar dari pola yang membuat pertumbuhan sulit dipercepat,” kata Burhanuddin dalam Prasasti Economic Forum 2026, Kamis (29/1/2026).

Pemerintah Perlu Mengambil Kebijakan Berani

Untuk keluar dari kondisi inersia tersebut, Burhanuddin menekankan perlunya keberanian dalam pengambilan kebijakan, penguatan kelembagaan, serta peningkatan kualitas koordinasi lintas sektor. Ia menyebut kepercayaan terhadap institusi dan konsistensi arah kebijakan sebagai fondasi utama untuk mendorong investasi, inovasi, dan keberanian mengambil risiko produktif.

Respons Gundy Cahyadi

Pada kesempatan yang sama, Research Director Prasasti Gundy Cahyadi memaparkan proyeksi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada 2026 yang diperkirakan tetap berada di kisaran 5,0 hingga 5,3%.

Prasasti mendasarkan proyeksi tersebut pada sejumlah faktor utama. Pertama, konsumsi domestik yang membaik seiring stabilisasi kepercayaan konsumen. Meskipun peluang percepatan pertumbuhan masih terbatas.

Kedua, efektivitas dan kualitas pelaksanaan kebijakan fiskal akan menjadi faktor penentu, terutama penerimaan negara yang relatif terbatas. Ketiga, pemerintah dan pelaku ekonomi perlu mencermati pergerakan nilai tukar rupiah secara hati-hati.

“Pelemahan rupiah di satu sisi dapat memberikan dorongan terhadap kinerja ekspor, namun pada saat yang sama berpotensi menahan laju investasi, khususnya pada sektor-sektor yang bergantung pada impor barang modal,” jelas Gundy.

Dalam konteks tersebut, Gundy menekankan pentingnya memperkuat investasi sebagai mesin pertumbuhan jangka menengah dan panjang. Ia juga menyoroti perlunya percepatan transformasi struktural guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas perekonomian nasional.

Penulis

Sejak kecil tumbuh di antara koran dan buku, kini berkembang menjadi penulis yang mengeksplorasi jurnalistik, penelitian, dan media digital. Aktif dalam kompetisi menulis dan UI/UX, serta selalu penasaran dengan dunia politik dan sains teknologi.

Rekomendasi Untuk Anda

  • prabowo

    Prabowo Tambah 65 Sekolah Rakyat, Sebut Jadi Prestasi Luar Biasa

    • calendar_month Sab, 23 Agu 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan akan ada penambahan 65 Sekolah Rakyat yang beroperasi di September 2025. Dengan tambahan itu, total ada 165 Sekolah Rakyat yang beroperasi sepanjang tahun ini. Prabowo menyebut, pembangunan ratusan sekolah dalam kurun waktu singkat merupakan sebuah pencapaian besar. Hal itu ia sampaikan di hadapan sekitar dua ribu guru dan kepala […]

  • Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memberikan klarifikasi terkait tuduhan kepemilikan PT Toba Pulp Lestari (TPL).

    Luhut Penyebab Banjir Sumatera? Jubir Angkat Bicara

    • calendar_month Kam, 4 Des 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id., – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memberikan klarifikasi terkait tuduhan kepemilikan PT Toba Pulp Lestari (TPL). Melalui juru bicaranya Jodi Mahardi, Luhut secara tegas membantah seluruh tudingan tersebut. Ia menolak dikaitkan dengan perusahaan yang belakangan publik anggap sebagai penyebab banjir besar di Pulau Sumatra. “Informasi tersebut adalah tidak benar. Pak Luhut […]

  • menagerie

    Menag: Kekerasan Seksual di Pesantren Sedikit, Media Terlalu Besarkan Isu

    • calendar_month Kam, 16 Okt 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menilai, selama ini media telah membesar-besarkan isu kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren. Ia mengatakan, jumlah kasus tersebut sebenarnya tidak banyak. Namun pemberitaan membuatnya seolah-olah marak terjadi. “Isu pertama belum selesai, adanya kejahatan seksual di Pondok Pesantren yang dibesar-besarkan oleh media, padahal itu hanya sedikit jumlahnya,” kata Nasaruddin […]

  • Rahayu Beberkan Prostitusi di IKN: ASN dan Pekerja Proyek Jadi Pelanggan

    Rahayu Beberkan Prostitusi di IKN: ASN dan Pekerja Proyek Jadi Pelanggan

    • calendar_month Kam, 31 Jul 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Ketua Umum Jaringan Nasional (Jarnas) Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, menyoroti banyaknya pekerja seks komersial (PSK) yang bermunculan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Hal ini ia sampaikan setelah mendengar laporan tentang menjamurnya rumah bordil atau lokasi prostitusi di kawasan tersebut. Rahayu mengaku telah melaporkan temuan ini kepada Kabareskrim […]

  • DPR Dorong Legalisasi Kasino sebagai Sumber Baru Penerimaan Negara

    DPR Dorong Legalisasi Kasino sebagai Sumber Baru Penerimaan Negara

    • calendar_month Kam, 15 Mei 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Komisi XI DPR RI secara terbuka mengusulkan legalisasi kasino sebagai sumber penerimaan negara non-pajak, menggulirkan wacana yang selama ini dianggap tabu di Indonesia. Usulan ini mengemuka dalam rapat kerja dengan Kementerian Keuangan, memicu perdebatan publik antara yang menilai sebagai terobosan ekonomi dan yang menolak dengan alasan moral dan agama. Galih Kartasasmita, anggota Komisi […]

  • KPK Tegaskan Tak Akan Terima Honor dalam Pengawasan BPI Danantara

    KPK Tegaskan Tak Akan Terima Honor dalam Pengawasan BPI Danantara

    • calendar_month Sen, 14 Apr 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Ketua KPK Setyo Budianto menegaskan bahwa lembaganya tidak akan menerima honorarium atau pembayaran apapun saat menjalankan tugas sebagai anggota Komite Pengawasan dan Akuntabilitas BPI Danantara. Setyo menjelaskan prinsip yang akan dipegang KPK dalam menjalankan tugas ini sebagaimana peraturan yang berlaku. “Prinsipnya dalam melaksanakan kegiatan tersebut, sebagaimana aturan yang berlaku secara internal, kami juga tidak akan […]

expand_less