Breaking News

Bantah Isu Kapal ‘Jokowi’ dan ‘Iriana’, IMC Logistik Klarifikasi Tak Angkut Tambang Raja Ampat

  • account_circle Nazula Destiyana
  • calendar_month Sel, 10 Jun 2025

menalar.id – PT IMC Pelita Logistik Tbk, selaku pemilik kapal meluruskan isu penamaan kapal ‘Jokowi’ dan ‘Iriana’ yang ramai dikaitkan dengan aktivitas pengangkutan tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

“Penamaan kapal ‘JKW Mahakam’ dan ‘Dewi Iriana’ dilakukan oleh perseroan berdasarkan pertimbangan internal dan tidak dimaksudkan untuk merujuk atau mengasosiasikan dengan tokoh publik mana pun,” klarifikasi emiten berkode PSSI itu dalam keterangan resminya, Selasa (10/6/2025).

Perusahaan yang tercatat dengan kode emiten PSSI ini menyatakan bahwa pihaknya menetapkan nama kapal ‘JKW Mahakam’ dan ‘Dewi Iriana’ berdasarkan pertimbangan internal. Mereka menegaskan bahwa nama tersebut tidak bertujuan untuk merujuk atau mengaitkan kapal dengan tokoh publik mana pun.

Perusahaan mengakui bahwa mereka bergerak di sektor jasa angkutan barang curah, terutama produk mineral. Namun, mereka membantah keterlibatan dalam pengangkutan hasil tambang nikel dari wilayah Raja Ampat.

Manajemen IMC Pelita Logistik menegaskan bahwa mereka tidak memiliki afiliasi atau keterlibatan dalam aktivitas pertambangan di Raja Ampat. Mereka menjelaskan bahwa perusahaan hanya menyediakan layanan penyewaan kapal kepada berbagai klien.

Tanggapan PSSI

PSSI juga menyampaikan bahwa seluruh kegiatan logistik yang mereka jalankan mengacu pada kontrak kerja dan tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. Lalu, para penyewa kapal sepenuhnya mengoperasikan armada yang disewakan.

Atas pernyataan resmi Perusahaan, dokumentasi yang beredar saat ini merupakan dokumentasi lama dan tidak mencerminkan kondisi operasional terkini. Menurut PSSI, kapal yang disebut-sebut dalam pemberitaan kini tengah beroperasi di wilayah Kalimantan Timur dan sama sekali tidak terlibat dalam kegiatan pengangkutan tambang di Raja Ampat.

IMC Pelita Logistik juga mengklaim bahwa mereka selalu menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Mereka menyatakan bahwa seluruh aktivitas operasional mereka berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebelumnya, publik mengkritik aktivitas penambangan yang dilakukan oleh PT Gag Nikel dan beberapa perusahaan lain di Raja Ampat. Sorotan publik memuncak setelah video yang memperlihatkan hasil tambang diangkut menggunakan kapal dengan nama Presiden ke-7 dan Ibu Negara menjadi viral.

Penulis

Sejak kecil tumbuh di antara koran dan buku, kini berkembang menjadi penulis yang mengeksplorasi jurnalistik, penelitian, dan media digital. Aktif dalam kompetisi menulis dan UI/UX, serta selalu penasaran dengan dunia politik dan sains teknologi.

Rekomendasi Untuk Anda

  • Blokade Gerbang Pancasila, Warga Sipil Tolak Pengesahan RUU TNI

    Blokade Gerbang Pancasila, Warga Sipil Tolak Pengesahan RUU TNI

    • calendar_month Kam, 20 Mar 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Sejumlah masyarakat yang menolak pengesahan revisi Undang-Undang TNI (RUU TNI) melakukan aksi unjuk rasa di Gerbang Pancasila, pintu belakang Kompleks DPR/MPR RI. Mereka mulai menginap di area tersebut sejak pukul 00.00 WIB pada Kamis (20/3/2025). Salah seorang peserta aksi yang enggan menyebutkan namanya menjelaskan bahwa tujuan menginap di lokasi adalah untuk memblokade akses […]

  • Direktur Lokataru Foundation Delpedro Marhaen mendesak aparat penegak hukum untuk segera memproses anggota polisi yang menewaskan pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan.

    Kasus Affan Belum Tuntas! Delpedro Desak Dua Polisi Dihukum

    • calendar_month Jum, 27 Feb 2026
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Direktur Lokataru Foundation Delpedro Marhaen mendesak aparat penegak hukum untuk segera memproses anggota polisi yang menewaskan pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan. Perlu diingat, Affan tewas setelah kendaraan taktis Brimob melindasnya dalam demonstrasi pada Agustus tahun lalu di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Delpedro menegaskan aparat tidak boleh menerapkan standar ganda dalam penegakan […]

  • Dipanggil KPK, Khofifah Pilih Hadiri Wisuda Anak

    Dipanggil KPK, Khofifah Pilih Hadiri Wisuda Anak

    • calendar_month Jum, 20 Jun 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tidak memenuhi panggilan penyidik KPK karena sedang cuti untuk menghadiri wisuda putranya, Jalaluddin Mannagalli Parawansa, di Universitas Peking, China. Khofifah dipanggil penyidik KPK sebagai saksi atas dugaan korupsi pengurusan dana hibah Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Jawa Timur tahun anggaran 2021–2022, dijadwalkan hari ini (20/6/2025). “Jadi Ibu Gubernur […]

  • DPR Desak Pemerintah Tegas Sikapi Tindakan AS terhadap Venezuela

    DPR Desak Pemerintah Tegas Sikapi Tindakan AS terhadap Venezuela

    • calendar_month Sen, 5 Jan 2026
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin meminta Kementerian Luar Negeri bersikap tegas terhadap tindakan Amerika Serikat yang menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro. Ia menilai langkah tersebut melanggar kedaulatan negara lain dan bertentangan dengan prinsip hukum internasional. “Landasan sikap Indonesia sudah sangat jelas, yaitu mendukung kemerdekaan setiap bangsa dan menolak pelanggaran kedaulatan […]

  • DPR Sahkan RKUHAP, Dugaan Perbuatan Sewenang-wenang

    DPR Sahkan RKUHAP, Dugaan Perbuatan Sewenang-wenang

    • calendar_month Rab, 19 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    menalar.id., – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) menjadi Undang-Undang di ruang paripurna DPR, Selasa (18/11/2025). DPR menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Mengutip CNN Indonesia, Ketua DPR RI Puan Maharani mengambil keputusan tersebut dalam rapat paripurna ke-8 masa sidang II 2025-2026. Anggota DPR menyetujui […]

  • Desersi dari Polri, Bripda Brimob Aceh Jadi Tentara Bayaran Rusia

    Desersi dari Polri, Bripda Brimob Aceh Jadi Tentara Bayaran Rusia

    • calendar_month Sab, 17 Jan 2026
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Anggota Brimob Polda Aceh, Bripda Muhammad Rio, desersi dari tugas kepolisian dan bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia sebagai tentara bayaran. Rio disebut bertugas di garis depan perang Rusia melawan Ukraina, tepatnya di wilayah Donbass. Informasi tersebut menyebut Rio menerima bayaran cukup besar sebagai tentara bayaran Rusia. Kepala Bidang Humas Polda Aceh Komisaris Besar […]

expand_less