menalar.id – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kini menghadapi dinamika internal setelah dua kubu menyiapkan agenda rapat pleno, Minggu (7/12/2025).
Kepengurusan di bawah Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya berencana menggelar pleno pada Kamis (11/12), sementara Syuriyah PBNU lebih dulu mengadakan pleno pada Selasa (9/12) untuk menetapkan penjabat ketua umum. Kondisi ini membuat legitimasi kepemimpinan PBNU kembali dipertanyakan.
Kubu Gus Yahya Menilai Pleno Syuriyah Tidak Sah
Ketua PBNU Ulil Abshar Abdalla menilai pleno Syuriyah tidak sah karena menurutnya, Gus Yahya masih memegang mandat muktamar dan belum dicabut. “Rapat pleno sah jika dipimipin secara ‘dwi tunggal’ oleh Rais Aam dan Ketua Umum,” kata Ulil melansir dari Tempo, Ahad (7/12).
Ia menjelaskan bahwa tanpa kepemimpinan bersama, pleno tidak memiliki legitimasi sesuai AD/ART. Oleh sebab itu, kubu Gus Yahya tetap menggelar pleno pada Kamis (11/12) dengan tiga agenda, yaitu evaluasi program, konsolidasi organisasi, dan penanggulangan bencana. Meski begitu, Ulil menegaskan belum ada pembahasan terkait perombakan struktur.
Syuriyah PBNU Tetap Gelar Pleno Penetapan Pj Ketua Umum
Sementara itu, Syuriyah PBNU tetap melanjutkan pleno pada Selasa (9/12) untuk menetapkan penjabat ketua umum. Mereka berpegang pada keputusan pemberhentian Gus Yahya pada (9/12). Pleno tersebut akan dihadiri Mustasyar, A’wan, Syuriyah, Tanfidziyah, serta pimpinan lembaga dan badan otonom PBNU.
Ketua PBNU Mohammad Mukri menyebut pleno Syuriyah sebagai langkah konstitusional untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan. Ia menegaskan bahwa keputusan pemberhentian Gus Yahya bersifat final.
“Insya Allah. Salah satu agendanya adalah penetapan Pj Ketum PBNU,” kata Mukri, Jumat (5/12).
Mukri juga mengingatkan warga NU agar tetap tenang, menjaga ukhuwah, dan mengikuti informasi resmi PBNU supaya tidak terpengaruh spekulasi yang berkembang.
