Breaking News

PM Swedia Desak UE Bekukan Perdagangan dengan Israel

  • account_circle Nazula Destiyana
  • calendar_month Jum, 1 Agu 2025

menalar.id – Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson, menyerukan Uni Eropa untuk menghentikan kerja sama dagang dengan Israel. Langkah ini diambil sebagai respons atas serangan brutal yang terus dilakukan Israel di Jalur Gaza, Palestina.

Kristersson menilai kondisi kemanusiaan di Gaza sangat memprihatinkan. Ia menegaskan bahwa Israel telah gagal memenuhi kewajiban dasar, termasuk perjanjian terkait penyaluran bantuan darurat.

“Swedia mendesak Uni Eropa segera membekukan bagian perdagangan dari Perjanjian Asosiasi,” ujar Kristersson dikutip dari AFP, Kamis (31/7).

Ia juga meminta agar Israel membuka akses bagi masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza secara maksimal dan secepat mungkin. Perjanjian Asosiasi antara Uni Eropa dan Israel selama ini menjadi dasar hubungan dagang dan politik kedua pihak.

Uni Eropa sendiri merupakan mitra dagang terbesar bagi Israel, mencakup sekitar sepertiga dari total perdagangan internasional negara tersebut, menurut data resmi UE. Pernyataan dari Kristersson muncul dua hari setelah Belanda menyampaikan sikap serupa.

Menteri Luar Negeri Belanda Caspar Veldkamp, menegaskan bahwa negaranya akan mendesak penangguhan elemen perdagangan dari perjanjian jika Israel terus melanggar kewajiban kemanusiaan.

Israel Melanggar Prinsip HAM

Sebelumnya, laporan Uni Eropa pada Juni lalu juga menunjukkan bahwa Israel kemungkinan besar telah gagal menaati prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama tersebut.

Tekanan terhadap Israel semakin besar seiring dengan pengakuan resmi terhadap Negara Palestina yang direncanakan oleh Inggris, Prancis, dan Kanada pada September mendatang. Inggris dan Prancis, sebagai negara berpengaruh di Eropa, menambah bobot tekanan politik terhadap Israel.

Langkah-langkah ini dipicu oleh krisis kemanusiaan yang semakin parah di Gaza. Kelaparan massal melanda warga sipil, dan ratusan orang meninggal akibat malnutrisi. Kekurangan pangan ini terjadi akibat blokade ketat yang diterapkan oleh Israel selama agresi militer sejak Oktober 2023. Sepanjang agresi tersebut, lebih dari 60.000 warga Palestina dilaporkan tewas, dan ratusan ribu rumah warga hancur lebur.

Penulis

Sejak kecil tumbuh di antara koran dan buku, kini berkembang menjadi penulis yang mengeksplorasi jurnalistik, penelitian, dan media digital. Aktif dalam kompetisi menulis dan UI/UX, serta selalu penasaran dengan dunia politik dan sains teknologi.

Rekomendasi Untuk Anda

  • Korban Banjir dan Longsor Sumatera Tembus 961 Jiwa, Pengungsi Lebih dari Satu Juta

    Korban Banjir dan Longsor Sumatera Tembus 961 Jiwa, Pengungsi Lebih dari Satu Juta

    • calendar_month Sen, 8 Des 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Jumlah korban jiwa akibat banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi Sumatera kembali meningkat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan 961 korban meninggal hingga Senin (8/12/2025). Data itu mencakup korban di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pada pencarian hari Senin, tim gabungan menemukan puluhan jenazah. Tim itu terdiri dari Basarnas, BNPB, […]

  • Gubernur DKI Jakarta Akan Larang Penggunaan Ondel-Ondel untuk Mengamen

    Gubernur DKI Jakarta Akan Larang Penggunaan Ondel-Ondel untuk Mengamen

    • calendar_month Ming, 15 Jun 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa pemerintahannya sedang menyusun aturan terkait larangan penggunaan ondel-ondel sebagai alat mengamen. Ia menegaskan bahwa ondel-ondel merupakan warisan budaya Betawi yang seharusnya hanya ditampilkan dalam acara-acara tertentu, bukan untuk kegiatan mengamen di jalanan. “Kami sedang menggodok untuk (aturan) itu. Saya akan mengeluarkan Pergub bahwa ondel-ondel sebagai salah […]

  • Revisi UU TNI: DPR Abaikan Partisipasi Publik, Kian Mirip "Tukang Stempel" Pemerintah

    Revisi UU TNI: DPR Abaikan Partisipasi Publik, Kian Mirip “Tukang Stempel” Pemerintah

    • calendar_month Sen, 24 Mar 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Partisipasi publik yang minim dalam pengesahan revisi Undang-Undang TNI (RUU TNI) memicu kekhawatiran bahwa DPR tidak lagi menjalankan fungsi perwakilan rakyat. Masyarakat menilai pengesahan revisi UU TNI ini bisa menjadi pintu masuk bagi kembalinya praktik Orde Baru. Kini, DPR dianggap hanya menjadi “tukang stempel” kebijakan eksekutif, sementara rakyat diperlakukan seperti “Orang Tak Dikenal” […]

  • Dua Warga Binaan Rutan Kebumen Dibebaskan Lewat Amnesti Presiden

    Dua Warga Binaan Rutan Kebumen Dibebaskan Lewat Amnesti Presiden

    • calendar_month Ming, 3 Agu 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Dua orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Kebumen resmi dibebaskan pada Sabtu 2/8/2025, sekitar pukul 14.40 WIB. Keduanya mendapat amnesti dari Presiden Prabowo. Kepala Rutan Kelas IIB Kebumen, Pramu Sapta, mengatakan bahwa pembebasan ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 yang diteken […]

  • Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Gubernur Sumut Bobby Nasution akan menemui Mensesneg Prasetyo Hadi dan Mendagri Tito Karnavian di Jakarta.

    Muzakir dan Bobby Temui Mendagri Bahas Sengketa Empat Pulau

    • calendar_month Sel, 17 Jun 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Hari ini, Selasa (17/6/2025), Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Gubernur Sumut Bobby Nasution akan menemui Mensesneg Prasetyo Hadi dan Mendagri Tito Karnavian di Jakarta. Mereka akan membahas persoalan klaim empat pulau yang belakangan menjadi rebutan antara Aceh dan Sumut. “Pertemuan bersama Mendagri dan Mensesneg,” ucapnya dalam keterangan resmi. Bima Arya belum menjelaskan secara […]

  • KPK Tetapkan Eks Menteri Agama sebagai Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji

    KPK Tetapkan Eks Menteri Agama sebagai Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji

    • calendar_month Sab, 10 Jan 2026
    • account_circle Farrel Aditya
    • 0Komentar

    menalar.id,.- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka kasus korupsi kuota haji 2023-2024. “Benar, sudah ada penetapan tersangka dalam penyidikan perkara kuota haji,” kata jubir KPK Budi Prasetyo, mengutip detikNews, Jumat (9/1/2026). Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu juga mengonfirmasi hal tersebut. “Iya, benar,” […]

expand_less