DPR Desak Pemerintah Tegas Sikapi Tindakan AS terhadap Venezuela
- account_circle Nisrina
- calendar_month Sen, 5 Jan 2026
menalar.id – Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin meminta Kementerian Luar Negeri bersikap tegas terhadap tindakan Amerika Serikat yang menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro.
Ia menilai langkah tersebut melanggar kedaulatan negara lain dan bertentangan dengan prinsip hukum internasional.
“Landasan sikap Indonesia sudah sangat jelas, yaitu mendukung kemerdekaan setiap bangsa dan menolak pelanggaran kedaulatan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945,” kata Hasanuddin seperti dikutip dari Antara, Ahad (4/1/2026).
Hasanuddin menegaskan Indonesia perlu bersikap aktif melalui perwakilan tetap di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Menurut dia, penyelesaian konflik harus ditempuh lewat mekanisme hukum internasional, bukan tindakan sepihak berbasis kekuatan militer.
Soroti Dampak Global
Hasanuddin juga mengingatkan potensi dampak geopolitik dan ekonomi global dari situasi di Venezuela. Ia menyebut Venezuela sebagai negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia, sehingga instabilitas politik berisiko memicu gejolak harga energi global.
“Pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipasi untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, terutama jika terjadi lonjakan harga minyak,” ujarnya.
Ia menilai peristiwa penangkapan presiden di ibu kota negaranya sendiri menjadi pelajaran penting bagi Indonesia. Menurutnya, kedaulatan negara tidak hanya bergantung pada kekuatan militer, tetapi juga legitimasi politik dan kepercayaan rakyat.
Komisi I Tekankan Perlindungan WNI
Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta turut meminta pemerintah meningkatkan kewaspadaan dan perlindungan terhadap warga negara Indonesia (WNI) di Venezuela. Ia menegaskan keselamatan WNI harus menjadi prioritas utama di tengah konflik.
“Keselamatan WNI adalah tanggung jawab negara. Indonesia juga harus tetap konsisten menyuarakan perdamaian dan keadilan global,” kata Sukamta, Senin (5/1/2026).
Sukamta menilai penangkapan kepala negara secara sepihak berpotensi menciptakan preseden berbahaya. Ia mengingatkan praktik tersebut dapat mendorong politik global berbasis kekuatan, bukan hukum internasional.
Pemerintah Pastikan WNI Aman
Kementerian Luar Negeri memastikan seluruh WNI di Venezuela dalam kondisi aman. Pemerintah mengimbau WNI tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, dan menjaga komunikasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Caracas.
“Pemerintah melalui KBRI Caracas terus memantau perkembangan situasi dan memastikan keselamatan WNI,” kata Juru Bicara Kemlu Vahd Nabyl Mulachela, Minggu (4/1/2026).
- Penulis: Nisrina
