TPNPB-OPM Ancam Pejabat Papua: Jangan Jadi Boneka Jakarta
- account_circle Nisrina
- calendar_month Ming, 20 Jul 2025
menalar.id- Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) kembali melontarkan ancaman. Kali ini, mereka memperingatkan gubernur, bupati, wali kota, dan anggota DPRD Papua agar tidak lagi berpihak kepada pemerintah Indonesia. Jika masih mendukung, kelompok ini mengancam akan menyerang mereka.
“Jika pejabat-pejabat Papua masih terus menjadi boneka Jakarta, maka TPNPB wajib eksekusi mereka,” ujar Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom dalam keterangan resminya pada Minggu 20/7/2025.
Menurut Sebby, para pejabat yang mendukung pemerintah pusat dianggap tidak berpihak pada perjuangan rakyat Papua untuk merdeka. Ia menilai dukungan terhadap Jakarta adalah bentuk pengkhianatan terhadap tanah dan masyarakat Papua.
Sebby juga menyinggung soal izin tambang emas yang diberikan sejumlah kepala daerah kepada pemerintah Indonesia. Ia menganggap tindakan itu sebagai bentuk ketidakmampuan dalam melindungi sumber daya alam dan masyarakat.
Tak hanya itu, ia juga meminta para kepala daerah agar menghentikan pelaksanaan kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Sebby, kebijakan tersebut justru memperburuk konflik dan membuat banyak warga sipil terpaksa mengungsi. “Karena itu semua pejabat Papua harus berhenti mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto,” kata dia.
Upaya untuk meminta tanggapan dari pihak TNI dan Polri belum membuahkan hasil. Pesan yang dikirim kepada Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Kristomei Sianturi dan Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho belum mendapat balasan.
Sebelumnya, Sebby menyatakan kesediaannya untuk berunding dengan Presiden Prabowo Subianto, asalkan difasilitasi oleh lembaga internasional.
“Jika Presiden Prabowo Subianto beserta timnya bersedia untuk melakukan perundingan dengan kami, maka harus difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau pun lembaga-lembaga internasional yang diakui oleh dunia ataupun sebuah negara netral yang siap memfasilitasi kami untuk duduk di meja perundingan,” ujarnya pada Jumat 11/7/2025.
Ia menyebut ajakan berdamai itu didasari alasan kemanusiaan, agar lebih dari 97 ribu warga sipil yang terdampak konflik bersenjata bisa kembali ke rumah mereka masing-masing.
Selain itu, ia berharap perundingan bisa membuka jalan bagi bantuan kemanusiaan serta penarikan seluruh personel militer Indonesia dari Papua. “Disertai dengan penarikan seluruh personel militer Indonesia dari tanah Papua untuk menuju kesepakatan damai dan mengakhiri perang yang terjadi selama 63 tahun lebih antara kami dan militer Pemerintah Indonesia,” kata Sebby.
(Sumber: TEMPO)
- Penulis: Nisrina
