Breaking News

Direktur Utama Sritex Kembali Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi

  • account_circle Sayida
  • calendar_month Sel, 10 Jun 2025

menalar.id,. – Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) Iwan Kurniawan Lukminto memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Agung sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit oleh Bank BJB dan Bank DKI kepada perusahaan tekstil tersebut. Iwan tiba di Gedung Bundar Kejagung pada Selasa pagi (10/6/2025) pukul 09.30 WIB dengan mengenakan kemeja batik dan jaket cokelat. Pemeriksaan masih berlangsung hingga sore hari.

“Ya saya ke sini untuk memenuhi panggilan dari Kejagung,” ujar Iwan.

Ia mengaku membawa dokumen perusahaan yang diminta penyidik, namun belum mengetahui detail materi pemeriksaan. “Ya sekarang belum tahu ya, nanti seperti apa,” tambahnya.

Dicegah Ke Luar Negeri

Iwan membenarkan bahwa dirinya terkena pencegahan bepergian ke luar negeri selama enam bulan sejak 19 Mei 2025. Menanggapi hal ini, ia menyatakan legowo dalam hal ini.

“Ya enggak apa-apa. Itu kan untuk mempermudah ya dan mempercepat proses. Saya enggak ada masalah,” ungkapnya.

Kasus ini berawal dari dugaan penyalahgunaan kredit oleh Bank BJB dan Bank DKI kepada Sritex dan anak perusahaannya. Penyidik sedang menelusuri aliran dana dan proses pemberian fasilitas kredit tersebut.

Kakak Kandung Sudah Jadi Tersangka

Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan kakak Iwan Kurniawan, Iwan Setiawan Lukminto, mantan Direktur Utama (2014-2023) dan kini Komisaris Utama Sritex -sebagai tersangka pada (22/5/2025). Iwan Kurniawan sendiri pernah menjalani pemeriksaan pada (2/6/2025) sebagai saksi untuk tiga tersangka.

1. Iwan Setiawan Lukminto (Komisaris Utama Sritex)

2. Zainuddin Mappa (eks Direktur Utama Bank DKI)

3. Dicky Syahbandinata (eks Pemimpin Divisi Korporasi Bank BJB)

Kredit Bermasalah Rp3,5 Triliun

Penyidik menduga adanya pelanggaran hukum dalam pemberian kredit kepada Sritex yang saat itu berstatus perusahaan berisiko tinggi. Meski demikian, beberapa bank tetap mencairkan kreditnya.

Total kredit bermasalah yang belum dilunasi hingga Oktober 2024 mencapai Rp3,5 triliun, terdiri dari:

– Rp395,6 miliar dari Bank Jateng

– Rp543,9 miliar dari Bank BJB

– Rp149 miliar dari Bank DKI

– Rp2,5 triliun dari kredit sindikasi BRI, BNI, dan LPEI

Kejagung juga telah memeriksa sejumlah pihak dari BRI dan BNI terkait kasus ini. Pemeriksaan terhadap Iwan Kurniawan merupakan bagian dari upaya penyidik untuk mengungkap aliran dana dan pertanggungjawaban kredit bermasalah tersebut.

Penulis

Memimpin tim redaksi dengan fokus pada pemberitaan akurat, mendalam, dan memancing nalar pembaca. Fokus di rubrik nasional, ekonomi, dan hukum

Rekomendasi Untuk Anda

  • Direktur Lokataru Foundation Delpedro Marhaen mendesak aparat penegak hukum untuk segera memproses anggota polisi yang menewaskan pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan.

    Kasus Affan Belum Tuntas! Delpedro Desak Dua Polisi Dihukum

    • calendar_month Jum, 27 Feb 2026
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Direktur Lokataru Foundation Delpedro Marhaen mendesak aparat penegak hukum untuk segera memproses anggota polisi yang menewaskan pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan. Perlu diingat, Affan tewas setelah kendaraan taktis Brimob melindasnya dalam demonstrasi pada Agustus tahun lalu di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Delpedro menegaskan aparat tidak boleh menerapkan standar ganda dalam penegakan […]

  • Kejati Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi ZIS BAZNAS, Negara Rugi Rp16,6 Miliar

    Kejati Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi ZIS, Negara Rugi Rp16,6 Miliar

    • calendar_month Kam, 4 Des 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Kejaksaan Tinggi (Kejati) menetapkan tersangka baru dengan inisial SL (40) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang periode 2021 hingga 2024. sebelumnya, kejati menetapkan empat pimpinan BAZNAS sebagai tersangka. Melansir CNN Indonesia, Kepala Kejati Sulawesi Selatan (Sulsel) Didik Farkhan Alisyahdi menjelaskan bahwa SL […]

  • Bercanda Soal Fusi Partai, Prabowo: Hampir Saya Sebut Gerindra

    Bercanda Soal Fusi Partai, Prabowo: Hampir Saya Sebut Gerindra

    • calendar_month Ming, 20 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Presiden Prabowo Subianto sempat berkelakar soal penggabungan partai politik atau fusi partai saat menghadiri Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Solo, Jawa Tengah, Minggu 20/7/2025. Namun, ia menarik kembali ucapannya. Momen itu terjadi saat Prabowo menyapa sejumlah tokoh yang hadir. Ia menyebut nama beberapa ketua umum partai, termasuk Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan […]

  • Isu Reshuffle, Hingga Jam Masuk Sekolah 06.00 WIB: Ini Sorotan Politik Terbaru

    Isu Reshuffle, Hingga Jam Masuk Sekolah 06.00 WIB: Ini Sorotan Politik Terbaru

    • calendar_month Rab, 4 Jun 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Berbagai dinamika politik nasional mewarnai pemberitaan pada Selasa (3/6/2025). Dari isu reshuffle kabinet hingga desakan Komisi X DPR RI agar Gubernur Jawa Barat mengkaji ulang kebijakan jam masuk sekolah pukul 06.00 WIB, berikut rangkuman peristiwa politik penting yang layak dicermati: Reshuffle Mungkin Terjadi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi menyampaikan bahwa […]

  • KPK RI: Pejabat Eselon & Swasta Jadi “Jawara” Kasus Korupsi

    KPK RI: Pejabat Eselon & Swasta Jadi “Jawara” Kasus Korupsi

    • calendar_month Jum, 12 Sep 2025
    • account_circle Farrel Aditya
    • 0Komentar

    menalar.id.,- Komisi Pemberantasan Korupsi RI (KPK RI) mengungkap data statitstik yang menerangkan pejabat eselon I, II, dan III dan pihak swasta menjadi kelompok profesi yang paling banyak mendapatkan penanganan dalam kasus tindak pidana korupsi. Berdasarkan data dari laman resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jumlah tindak pidana korupsi yang mereka tangani lembaga antirasuah tersebut berdasarkan jabatan/profesi […]

  • Menteri LH cabut Izin Perusahan Terduga Penyebab Banjir Sumatera

    Menteri LH cabut Izin Perusahan Terduga Penyebab Banjir Sumatera

    • calendar_month Kam, 4 Des 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mencabut perizinan lingkungan dari perusahaan yang beroperasi di lokasi banjir dan longsor di Sumatera, pada Rabu (3/12/2025). Menteri LH menetapkan kebijakan tersebut setelah analisis citra satelit menunjukkan aktivitas sejumlah perusahaan ikut memperparah bencana banjir di Sumatera. Melansir Kompas, Hanif menyampaikan bahwa pemerintah mencabut seluruh persetujuan lingkungan kepada […]

expand_less