Bahlil Soroti Kerusakan Lingkungan sebagai Penyebab Banjir Aceh-Sumatra

menalar.id -, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menilai banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terjadi karena kerusakan lingkungan. Ia menyampaikan duka cita atas korban jiwa dan meminta pemerintah menjadikan kejadian ini sebagai momentum memperbaiki tata kelola industri agar lebih berorientasi lingkungan.

“Sudah saatnya untuk melakukan penataan kembali terhadap semua sistem regulasi yang terkait dengan usaha, yang ada kaitannya dengan lingkungan,” kata Bahlil di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Bahlil mengatakan ia akan memperketat mekanisme pengelolaan tambang untuk mengurangi dampak negatif terhadap ekologi. Ia meyakini pengelolaan tambang bisa berjalan sejalan dengan prinsip keberlanjutan.

“Saya khususnya di sektor pertambangan akan melakukan tindakan, langkah-langkah yang terukur untuk bagaimana bisa menjaga pengelolaan tambang kita yang ramah lingkungan,” ujarnya. Ia juga memastikan kebijakan itu tidak akan mengganggu lifting minyak dan gas.

Koordinasi Penanganan Bencana

Dalam kesempatan yang sama, ia menyampaikan bahwa Golkar akan menggelar rapat koordinasi dengan kader daerah untuk menangani banjir dan longsor. Ia menyebut salah satu masalah mendesak adalah listrik yang terputus.

Menurut Bahlil, pemerintah berupaya memulihkan aliran listrik dan mengirim sebagian tower tiang listrik menggunakan pesawat Hercules karena jalur darat rusak. “Saya koordinasi terus sama PLN, saya langsung juga berkomunikasi dengan tim. Jadi sebagian tower tiang listrik ini kita kirim pakai Hercules,” katanya.

Bahlil menjelaskan sebagian material itu sudah tiba di lokasi dan mulai dipasang. Ia menegaskan pemerintah bergerak cepat agar listrik kembali menyala. “Jalan di sana kan putus, jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah bagaimana percepatan untuk aliran listrik bisa nyala,” ujarnya.

Dampak Infrastruktur Menurut PUPR

Kementerian Pekerjaan Umum juga mencatat kerusakan infrastruktur akibat bencana ini. Wakil Menteri PUPR Diana Kusumawati mengatakan banjir dan longsor merusak sejumlah jembatan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Saat ini kami mengidentifikasi ada empat jembatan yang terputus,” katanya usai rapat di kantor BNPB. Namun ia belum merinci lokasi jembatan yang terdampak.

BNPB: Hujan Ekstrem Picu Banjir

BNPB mencatat curah hujan ekstrem memicu banjir dan longsor di beberapa kota dan kabupaten. Kepala Pusat Data BNPB, Abdul Muhari, menyebut banjir dua hari terakhir mengalir deras dan menghantam rumah warga. “Arus air juga membawa material seperti lumpur, batang pohon, puing bangunan, dan sampah rumah tangga,” katanya dalam keterangan tertulis.

Akses jalan ke sejumlah wilayah serta jaringan listrik dan komunikasi ikut terputus. Kondisi ini memperberat proses evakuasi dan penanganan darurat.

Pengalaman Pribadi Bahlil soal Tambang dan Hutan

Di acara terpisah, Bahlil mengaku memiliki rasa bersalah karena pernah berkecimpung di industri tambang dan kayu. Pernyataan itu ia sampaikan dalam diskusi “Aksi Nyata untuk Bumi Lestari” di kantor DPP Golkar. “Saya juga merasa bersalah. Karena waktu saya jadi pengusaha dulu, saya kebetulan usaha saya dulunya main kayu sama tambang. Yang semua urusannya pasti nebang pohon,” ucapnya pada Jumat (28/11).

Menurut Bahlil, bisnis yang tidak mengutamakan perspektif lingkungan dapat merusak alam dan menimbulkan bencana. “Hari ini yang terjadi, karena longsor, karena penggundulan hutan. Banjir, juga mengalami hal yang sama,” ujarnya.

Ia menilai bencana di Aceh hingga Sumatra Barat harus mendorong diskusi yang lebih serius mengenai kelestarian lingkungan.

Kebijakan Lingkungan di Kementerian ESDM

Bahlil mengatakan pengalamannya di sektor tambang menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan di Kementerian ESDM. Ia mengeklaim kementeriannya kini memperketat perizinan pertambangan. “Ketika saya diberikan amanah untuk menjadi Menteri ESDM kemarin, maka kami melakukan penataan secara totalitas terhadap proses penambangan yang betul-betul ramah terhadap lingkungan,” ujar dia.

Ia menjadikan amdal sebagai syarat utama dalam setiap proses perizinan. “Amdalnya harus sudah diperketat. Karena kalau tidak ini berbahaya sekali,” katanya.

Bahlil juga menyebut hasil tinjauan udara menunjukkan beberapa perusahaan telah melakukan reklamasi lahan bekas tambang. “Kalau belum (direklamasi), waduh. Maka kemudian itulah yang mendorong kami untuk melakukan penataan secara komprehensif,” ucapnya.

Menurutnya, pemerintah mewajibkan perusahaan tambang menyiapkan jaminan biaya reklamasi sebelum operasi berjalan. Ia menilai kebijakan itu penting agar perusahaan tidak meninggalkan kerusakan setelah menambang di kawasan hutan.